Cirebon | LIPUTAN9NEWS
Arab Saudi telah mengumumkan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al, dari kantor Emirat di kawasan Mina, Minggu, 8 Juni 2025.
Menurut data Otoritas Statistik Arab Saudi, total jamaah haji tahun ini mencapai sekitar 1,67 juta orang, terdiri atas 877.841 jamaah laki-laki dan 795.389 jamaah perempuan. Sebanyak 166.700 jamaah berasal dari dalam negeri, sementara 1,4 juta datang melalui jalur udara, 66.400 melalui jalur darat, dan 5.100 melalui jalur laut.
Sementara Indonesia pada tahun ini mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Sebanyak 203.158 jamaah reguler diberangkatkan pada periode 2–31 Mei 2025 dan menempati 112 hotel di Makkah serta 95 hotel di Madinah. Lalu bagaimana penyelenggaraan ibadah haji 2025 oleh Kemenag? Tentu saja tidak lepas dari hambatan dan kekurangan yang perlu dievaluasi. Akan tetapi setidaknya ada lima hal yang perlu diapresiasi.
Pertama, adanya penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di tengah makin melemahnya rupiah terhadap dolar. Ini merupakan keputusan sangat berani Kemenag dan DPR mengambil langkah yang tidak mudah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. BPIH tahun ini turun, dari BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta menjadi sebesar Rp 89,4 juta.
Kedua, mencegah praktik monopoli tunggal. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah. Hal ini sebenarnya menjadi fondasi awal dalam peningkatan pelayanan yang sesuai undang-undang haji yaitu transparansi, profesional, dan akuntabel yang sejalan dengan semangat transformasi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kerajaan Saudi.
Ketiga, adanya layanan pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, untuk pertama kali dalam sejarah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah.
Sementara jalur berikutnya, penyembelihan Dam/Hadyu di tanah air. Bagi jamaah yang mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Baznas. Menurut laporan Baznas, dana yang sudah terkumpul mencapai Rp 21.290.432.707, atas kontribusi petugas 8.451.
Fatwa keagamaan yang sangat progresif dan sosiologis ini tidak menutup kemungkinan ke depan jamaah haji kita sudah terbiasa membayar Dam di tanah air dan itu dampak positifnya bisa dikelola untuk turut mengurangi jumlah warga miskin.
Keempat, salah satu indikator catatan prestasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yakni turunnya jumlah jamaah haji yang wafat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Minggu, 15 Juni 2025, tercatat ada 279 jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Turun dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 461 jiwa.
Kelima adalah penguatan ekosistem ekonomi haji. Termasuk dalam hal ini adalah planning membuat perkampungan haji secara berkala dan terukur, dengan kajian yang mendalam dan menyeluruh. Selain perkampungan haji, ada program berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara dan tahun ini mengalami lompatan yang signifikan.
Angka ini bisa dilihat dari tabel ekspor bumbu nusantara pada tahun ini hingga 475 ton. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton.
Tak ada gading yang tak retak. Sayangnya terobosan dan prestasi di atas menyisakan pekerjaan rumah dan evaluasi menyeluruh. Terutama dalam hal tanggap darurat dan mitigasi terkait dengan teknis multi syarikah di lapangan. Tahun 2024 karena hanya satu syarikah, maka semuanya mudah dikendalikan. Karena satu pintu.
Untuk mekanisme pengisian open seat (OS) pada waktu di Embarkasi juga langsung terhubung ke satu-satunya syarikah, sehingga ketika terjadi OS karena pergantian jadwal atau kendala teknis seperti keterlambatan terbitnya visa atau jamaah sakit dan meninggal dunia langsung input data dan on going ke satu syarikah.
Berbeda dengan tahun 2025 yang menggunakan 8 syarikah. Di sana ada kendala nomor porsi kuota dan nomor urut visa yang sebelumnya sudah dibagi ke syarikah yang berbeda-beda tanpa ada mitigasi dan antisipasi yang matang. Belum lagi ditambah dengan mekanisme penggabungan mahram, pendamping lansia, dan lain-lain yang juga berefek pada penempatan jamaah pada syarikah yang berbeda.
Demikianlah yang terjadi dan ini membuat jamaah terpisah dari keluarga, mahram/pendamping, regu, rombongan, KBIH dan kloter dan efek karambolnya sampai Armuzna, bahkan sampai kepulangan ke tanah air. Untungnya kejadian ini tidak berlangsung lama. Petugas langsung sigap mencari solusi dengan meminta salah satu syarikah untuk menggabung yang terpencar, sehingga pada gelombang kedua kejadian relatif lebih kondusif. Kendala lain adalah krodit di Armuzna, banyak sekali keluhan jamaah haji yang jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina akibat tidak tegasnya aturan murur dan longgarnya pilihan tanazul.
Kini, jamaah haji Indonesia berangsur pulang ke Tanah Air. Gelombang pertama melalui Bandara Jeddah, dilanjutkan dengan gelombang kedua melalui Bandara Madinah. Menurut Siskohat, hingga Minggu, 15 Juni 2025, pukul 15.41 Waktu Arab Saudi (WAS) sudah ada 64 kelompok terbang (kloter) dari 525 kloter yang tiba di Indonesia, dengan total 25.011 jamaah. Semoga semuanya mendapat haji yang mabrur.
Artikel ini dengan judul yang sama “Lima Prestasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 dan Sedikit Catatan Evaluatif” telah tayang di Disywa.id pada Senin 16 Juni 2025.
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
