Kapan Rais Aam-Ketum PBNU Harus Mundur, dan Mengapa?

Tapi, gara-gara dua skandal terakhir, mengharuskan saya perlu membuat tulisan. Yakni skandal; dugaan terlibat dalam tindak pidana korupsi kuota tambahan haji 2023-2024, ragam pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji, indikasi dugaan TPPU haji 2023-2024, dan indikasi pro zionis Israel dari kehadiran Peter Berkowitz serta aktor-aktor global lainnya dalam AKN PBNU.

Dikatakan skandal, karena dugaan perbuatan terkait itu, masuk kategori memalukan dan bisa meruntuhkan martabat (muruah) jam’iyyah yang dikenal perkumpulan para ulama-kiai pondok pesantren. Tidak hanya jam’iyyah NU yang kena setrap, merembet pula ke figur ulama-kiai pesantren. Dari dua skandal ini, NU dibullying, dicibir, diolok-olok hingga distempel dengan kesan negatif oleh mereka yang tidak mengenal NU dengan baik.

Keyakinan saya tidak berubah bahwa jam’iyyah Nahdlatul Ulama, tetap perkumpulan yang suci, penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan, sifat yang melekat didalam jiwa NU itu tidak berkurang sedikitpun diakibatkan ulah oknum pengurus atau kadernya. Karena, jam’iyyah Nahdlatul Ulama dibangun diatas landasan ilmu, akhlak dan kebijaksanaan, bukan atas kebesaran aset, anggota dan kekuasaan yang melekat.

Saya juga meyakini bahwa yang menjaga kemuliaan NU adalah warga jamaah yang dengan kesederhanaan, mereka mendedikasikan dirinya untuk agama, ilmu, kemashlahatan jamaah dan persaudaraan (ukhuwah) dilingkungan sekitar masing-masing. Jadi, penjaga NU berlapis hingga para sholihin yang tidak terendus gemerlap duniawi dan tidak terbaca radar AI.

Tanpa gebyar, tanpa ritual yang menggelegar, dan tanpa pagelaran kolosal, akhirnya zionisme bisa menembus benteng pertahanan PBNU yang terlihat rapuh. Semua berjalan senyap, menggunakan kekuatan tidak kasat mata. Zionisme masuk menyusuri dan berkelindan kedalam jalan pikiran dan kebatinan beberapa petinggi PBNU, dalam 14 tahun terakhir.

Saya tidak akan menjelaskan detail dari peristiwa-peristiwa atau dokumen-dokumen yang patut dicurigai. Cukup bagi saya mengungkapkannya saja, dan mempersilahkan anda untuk memahami rangkaian peristiwa dan dokumen itu, serta mendalami arah tujuan dan motivasinya. Syukur bila pelaku dalam peristiwa itu memberikan klarifikasi.

Pertama; KH Yahya Cholil Staquf dalam bukunya berjudul “PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama Tajdid Jam’iyyah untuk Khidmat Millenial”, mengakui kiprahnya di pentas global –khususnya Amerika dan Eropa- dimulai sejak tahun 2011. Kiprahnya itu dilakukan bersama dan difasilitasi Charles Holland Taylor, CEO LibforAll foundation berbasis di Amerika.

Siapa C. Holland Taylor ?. Dia, melalui surat PP GP Ansor ditetapkan sebagai Duta Internasional GP Ansor untuk PBB, Amerika dan Eropa, sejak tahun 2017. Dia saat ini selalu mendampingi Ketum PBNU, Gus Yahya, bahkan sering terlihat di event-event besar NU dan karenanya dikenal sebagai penasehat Ketum PBNU. Didalam buku yang sama, Gus Yahya mengenalkan diri sebagai tokoh yang ikut mendirikan Bayt ArRahmah bersama C. Holland Taylor di Amerika, tahun 2014.

Kedua; ada hal menarik dari dokumen publik negara Amerika, yakni dokumen pajak LibforAll Foundation, tertulis “form 990 Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Return of Organization Exempt From Income Tax” milik C. Holland Taylor, dengan “employer identification number : 75-3141514” mulai tahun 2012-2020, yang saya dapatkan.

Dokumen tahun 2012-2013 memuat deskripsi misi program “Promoting the Culture of Liberty and Tolerance”, melalui studi alQur’an oleh Divisi Program Indonesia. Juga tertulis “4b. LibforAll foundation –expanded- libforall/NAHDLATUL ULAMA operations in North America and Europe, working with the UE’s Commission for security and justice (DG5) and Its Radicalization Awareness Netwotk to …………”. Dokumen tahun 2014, memuat deskripsi yang sama dengan tambahan program mendirikan Bayt ar Rahmah di Amerika.

Dan, sejak 2016-2020 misi program berubah dengan tambahan “Promoting the Culture of Liberty and Tolerance, with emphasis upon a peaceful and humanitarian understanding and practice of religion”. Juga, seluruh layanan LibforAll foundation dijalankan melibatkan Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan Bayt arRahmah.

Ketiga; Mei tahun 2017, PP GP Ansor yang dipimpin H Yaqut Cholil Qoumas, bersama Bayt arRahmah menyelenggarakan halaqoh internasional dan menghasilkan deklarasi “Humanitarian Islam”. Deklarasi ini dipahami dan memuat “peta jalan strategis” bagi Ansor dan para pihak yang sejalan dengan misi LibforAll dan Bayt arRahmah. Dan, gerakan Humanitarian Islam ini, kemudian dilembagakan dengan nama “Institut for Humanitarian Islam” pada November 2024.

Keempat; pengembaraan Gus Yahya di belantara Amerika, Eropa dan negara lain atas fasilitas LibforAll, C. Holland Taylor, membuatnya bermimpi besar tentang peradaban berbasis humanitarian Islam. Mimpi itu tidak bisa dicapai seorang diri, dan dia butuh NU sekaligus relasi kekuasaan. Dalam bukunya tertulis “upaya menuju jalan keluar hanya bisa dilakukan oleh satu kaum yang berbaris dalam shaf-shaf yang rapi dan bergerak rampak. Ini adalah jenis pekerjaan yang hanya bisa dipikul sebagai wadhifah oleh Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah”. Dia menegasikan urgensi “Menuju Pemerintahan Nahdlatul Ulama”, dan ini yang terjadi dalam tata kelola jam’iyyah saat ini. Atas nama kekuasaan jam’iyyah, yang tidak setuju, minggir.

Kelima; awal tahun 2020, -terlepas dari siapa yang menulis- dia tuangkan gagasan, pikiran dan mimpi-mimpi, buah dari pengembaraan dan persentuhannya dengan jejaring dan aktor global serta syarah humanitarian islam, kedalam bukunya “PBNU; Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, Tajdid Jam’iyyah Untuk Khidmat Millenial”. Ambisinya tentang peradaban disertai mimpi untuk menTajdid (memperbaharui) jam’iyyah Nahdlatul Ulama, secara total. Dengan bangga, diapun mencantumkan photo pertemuan dengan aktor-aktor global dan kutipan pujian mereka terhadap dirinya, dalam buku.

Keenam; 28 Oktober 2020, Menlu AS, Mike Pompeo bertemu PP GP Ansor yang dipimpin H Yaqut Cholil Qoumas dalam kegiatan yang membahas dan mempertebal isu-isu dan gagasan seputar ‘humanitarian Islam’, yang sebelumnya dideklarasikan PP GP Ansor, tahun 2017. Kegiatan itu bertajuk “nurturing the shared civilization aspirations of Islam Rahmatan lil ‘Alamin the republic of Indonesia and the united stated of America”.

Ketujuh; 23 Desember 2020, H Yaqut Cholil Qoumas dilantik Presiden RI, Ir. Joko Widodo, sebagai Menteri Agama RI untuk masa jabatan 2020-2024, menggantikan Fachrur Razi yang baru menjabat 14 bulan. Berdasar kualifikasi atau negosiasi ?. wallahu A’lam. Kemenag RI dibawah kendali H Yaqut Cholil Qoumas mengagendakan halaqoh fiqh peradaban dan sejenisnya, secara masif hingga tahun 2024.

Kedelapan; tahun 2021, H Yaqut Cholil Qoumas, KH Yahya Cholil Staquf dan C. Holland Taylor mendirikan dan menjadi pengurus organisasi Center for Shared Civilization Values (CSCV), berbasis di Amerika. Dan, CSCV, Bayt arRahmah, dan Humanitarian Islam GP Ansor, melalui PBNU (2022-2027) dan dukungan pemerintah menyelenggarakan R20 (religion of twenty), pada tahun 2022.

Kesembilan; tahun 2021, PBNU (2015-2021) melalui surat resmi bernomor : 4207/C.I.034/09/2021 bertanggal 20 September 2021 menerbitkan edaran instruksi kepada struktur di bawah PBNU, Lembaga dan Banom NU, agar menghentikan/menangguhkan semua program/proyek kerjasama yang berhubungan dengan Institute Leimena, Intitute for Global Engagment (IGE) dan American Jewis Committe (AJC). Dan, KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU, menggunakan Kop Surat PBNU bersurat (mencatut) atas nama NU (on behalf Nahdlatul Ulama) kepada Rabbi David Saperstein, Director Emiritus The Religion Action Center of Reform Judais, Washington D.C, bertanggal 22 September 2021, terkait rencana kegiatan R20 tahun 2022, selaras dengan kerja humanitarian islam dan progres gerakan CSCV. Didalam surat tertulis “We have already developed a high level vision, described in this political communique about week’s IF20 gathering in Bologna, Italy.

30 November 2021, berita nasional mempublikasikan kecaman dan penolakan 4 tokoh nasional, yakni : Ahmad Syafii Maarif (Pengarah BPIP), Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah), Amin Abdullah (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga), dan Abdul Munir Mulkan (Guru Besar UM Surakarta). Mereka menolak diasosiasikan dengan LibforAll atau organisasi lain yang dipimpin C. Holland Taylor. Kecaman mereka dipicu artikel yang dimuat Bayt arRahmah dan diedarkan secara luas melalui alamat email LibforAll. Artikel itu berjudul “Political Communique: 2021_10_28_Nahdlatul Ulama Cicular Letter: Executive Summary”.

Dalam artikel itu terdapat pernyataan bernada tudingan, menyebut “….. sebuah surat edaran yang didistribusikan kepada mereka yang memimpin Nahdlatul Ulama, sebagai respon terhadap upaya oleh Intitute Leimena, suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Jakarta dan penyokong-penyokong asingnya – Institute for Global Engagment (IGE) dan American Jewish Committee (AJC) yang berbasis di Amerika serikat – untuk memanfaatkan Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama Indonesia yang sangat kuat dalam menjalankan agenda yang berpotensi memecah belah dengan didikte oleh aktor-aktor asing, yang hendak mengubah lanskap sosiokultural, agama, dan politik Indonesia yang kompleks”

Dan, surat PBNU tahun 2024, Nomor : 2020/PB.03/A.I.03.08/99/07/2024, ditandatangai oleh Waketum, H. Amin Said Husni dan Wasekjen, H. Nur Hidayat (bukan Ketum dan Sekjend) PBNU, menegaskan kembali instruksi penghentian/penangguhan kerjasasam berhubungan dengan Intitute Leimena, Intitute for Global Engagment (IGE) dan Ameican Jewish Committee (AJC), sebagaimana dimaksud surat PBNU (2015-2021) bernomor : 4207/C.I.034/09/2021, yang tidak pernah dicabut.

Kesepuluh; 22-23 Desember 2021, Muktamar ke34 NU diselenggarakan di Lampung. Menghasilkan keputusan KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU 2021-2026. Proses keterpilihan, baik Rais Aam maupun Ketum PBNU disertai dinamika persaingan dan jejaring kelompok. Santer beredar, Ketum PBNU terpilih menggunakan jaringan Kemenag RI dan Ansor. Namun, banyak peserta Muktamar yang mengakui bahwa ADART NU tidak diputus dan ditetapkan (tidak memiliki konsideran penetapan) dalam Sidang Pleno Muktamar. Disengaja atau tidak ?, namun kemudian masa khidmat PBNU ditetapkan 2022-2027 disertai adanya perubahan yang tidak ditetapkan Muktamar, dan aturan-aturan lain sebagai turunannya.

Kesebelas; Juli 2024, 5 kader muda NU bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog di Yerusalem. Mereka terdiri Dosen UNUSIA, Sekum PP Pagar Nusa, PP Fatayat NU, dan Wakil Ketua PWNU Banten. Salah satunya adalah Zainal Maarif, dosen UNUSIA dan manager penelitian di RAHIM; organisasi yang mengusung keyakinan perdamaian antar agama Ibrahim (Islam, Yahudi dan Kristen). Di buku yang ditulis Gus Yahya, juga terpambang photo pertemuan Gus Yahya dengan pemimpin agama-agama Ibrahimiyyah Pontifical Gregorian University, Vatikan. RAHIM didirikan April 2022, 3 bulan setelah pelantikan PBNU, dipimpin oleh Mukti Ali Qusairi, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Sebelumnya, Zainul Maarif juga terlibat pertemuan dengan Duta Besar Israel di Singapura, Agustus 2023, dan terlibat dalam R20, di Bali. Terhadap kejadian ini, Ketum PBNU, Gus Yahya meminta maaf.

Keduabelas; tahun 2024, humanitarian Islam yang digerakkan sejak 2017, dilembagakan dengan nama “Institut for Humanitarian Islam” pada November 2024. Diresmikan oleh PBNU, diapresiasi oleh Menag RI, Prof. KH Nazaruddin Umar, serta dipimpin Mantan Menag RI, H. Yaqut Cholil Qoumas, sebagai direktur eksekutif.

Ketigabelas; tahun 2025, PBNU menyelenggarakan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) Nahdlatul Ulama; model kaderisasi tertinggi bagi para pemimpin di PBNU, mulai Juni-Desember 2025. Dari 97 sesi perkuliahan AKN NU, 85% diisi oleh pemateri dari luar negeri ( para aktor global). Dan disinyalir, pemateri luar negeri adalah akademisi, praktisi dan tokoh internasional pendukung serta terafiliasi dengan zionis Israel. Semua pemateri itu mengenal dan dikenal oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bahkan sebagai koleganya.

Kehadiran Peter Berkowitz, militan pendukung zionis Israel menjadi nara sumber di orientasi program paska sarjana UI Depok (23/8) dan nara sumber di 8 sesi AKN PBNU (Agustus 2025), memicu kecaman banyak kalangan, termasuk internal NU. Peristiwa ini mengungkap fakta penyusupan zionisme Israel kedalam PBNU, dan mulai merembes ke dunia akademis Indonesia.

27 Agustus 2025, Ketum PBNU menyampaikan permohonan maaf terkait Peter Berkowitz dengan surat pernyataan resmi PBNU, nomor : 4371/PB.23/A.II,07.68/99/08/2025, bertanggal 27 Agustus 2025. Dan, pada 6 September 2025 beredar surat resmi dari Rais Aam PBNU bernomor : 4368/PB.23/A.II.08.07/99/08/2025, bertanggal 25 Agustus 2025 tentang Penghentian/Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV. Publik membaca dan bertanya, bila surat Rais Aam bertanggal 25-8-2025, mengapa dalam surat pernyataan Ketum PBNU bertanggal 27-8-2025 tidak menegaskan keputusan Rais Aam ?

Entah apa yang berada didalam pikiran Menag RI, 2020-2024, H. Yaqut Cholil Qoumas ?. Sebagian besar program Kemenag sejak 2021-2024 diintegrasikan dalam kerangka misi “humanitarian Islam”. Tidak cukup disitu, tata laksana penyelenggaraan haji, khususnya kuota tambahan haji 2023-2024 sebanyak 20.000 kuota terindikasi disalahgunakan, diselewengkan dan diduga ada praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotis), dalam bentuk jual beli kuota dan gratifikasi.

Lembaga antirasuah, KPK RI, sejak 11 Agustus 2025 sudah meningkatkan proses hukum menjadi penyidikan (sprindik umum) disertai keputusan “cegah bepergian keluar negeri” kepada tiga orang selama 6 bulan, yakni : H. Yaqut Cholil Qoumas (Menag 2020-2024), H. Isfah Abidal Aziz (Stafsus Menag, Ketua PBNU) dan Hasan Fuad Masyhur (bos travel).

Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti terkait sudah dilakukan, dan terus dikembangkan. Pemeriksaan dan pemanggilan saksi diperluas, antara lain : Zainal Abidin (sekretaris LP PBNU) dan Habib Syarif Hamzah (wasekjen PP GP Ansor, 2024-2029). Pemeriksaan, pemanggilan saksi, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait akan terus dilakukan KPK, termasuk menelusuri aliran dana dugaan korupsi tambahan kuota haji yang merugikan sekitar 1 Triliun lebih serta ragam pengadaan kebutuhan haji 2023-2024, khususnya katering. Terlebih sebelumnya beredar publikasi petinggi PBNU, disaksikan Rais Aam bermitra dalam pengadaan katering haji.

H Yaqut Cholil Qoumas, Menag RI 2020-2024 adalah adik KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari PBNU terkait komitmen penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi atau ketegasan anti korupsi sebagaimana keputusan/sikap PBNU melalui Muktamar atau Munas Alim Ulama. Padahal sebelumnya, Ketum PBNU menuding Pansus Hak Angket Haji 2023-2024 menyerang PBNU dan dirinya, melalui adiknya yang menjabat Menag RI.

Cobalah baca (iqra’ 1), pahami (iqra’ 2) dan dalami (iqra’ 3). Menelusuri peristiwa dan dokumen bagaimana jejaring zionisme global bekerja memasuki jantung PBNU dan dugaan mega korupsi Haji 2023-2024, ada beberapa titik simpul yang bisa diambil atau dicari penegasannya. Yakni :

1. Apakah persahabatan Gus Yahya dengan C Holland Taylor dan tokoh-tokoh global lain sejak 2011 hingga sekarang (14 tahun) melalui berbagai aktivitas dan konektifitas melibatkan jejaring zionis Israel yang terdokumentasi, sebagai peristiwa kebetulan atau natural ?. Bila berpikir sehat, jawabannya tentu tidak. Apalagi dalam skema penyusupan, setiap peristiwa ada makna (misi) yang diperoleh;
2. Dari pertemanan, koneksi dan kolaborasi yang terdokumentasi itu, siapa yang terbawa dan mengikuti jalan berpikir (misi) siapa ?. Pikiran sehat akan menjawab Gus Yahya yang terbawa dan mengikuti, bukan yang diikuti. Coba rangkai peristiwa demi peristiwa hingga skandal AKN-Peter Berkowitz dan dalami keterkaitannya, ada konstruksi tujuan peristiwa yang terbentuk. Dan, Gus Yahya bukan hanya personalnya, tapi dia adalah Ketua Umum PBNU yang mengendalikan langsung struktur NU hingga anak rangting (dusun) dengan ratusan juta jamaah.
3. Siapa, – dalam dokumen wajib pajak negara Amerika dengan wajib pajak LibforAll Foundation tahun 2012-2020 – yang mewakili dan atas nama Nahdlatul Ulama dan GP Ansor yang disebut difasilitasi atau mendapat pelayanan dari LibforAll ?. Dan, mengapa Gus Yahya secara pribadi sebagai Katib Aam PBNU, berani menggunakan kop surat PBNU dan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, bersurat serta berkorespondensi dengan para aktor global demi menjalankan misi dan agenda global ‘humanitarian Islam’ ?
4. Kenekatan Gus Yahya hingga menjadikan tokoh-tokoh CSCV, Bayt ArRahmah, LibforAll dan jejaring global yang terafiliasi zionis Israel, sebagai mentor dan ideolog dalam kaderisasi tertinggi NU untuk pejabat PBNU. Begitu kelihatan, terbaca dan dikecam publik dan nahdliyyin, barulah menyampaikan “permohonan maaf” dengan alasan kurang cermat dalam menseleksi nara sumber. Padahal, mereka semua dikenal dan mengenal Gus Yahya dengan baik dan sejak lama. Sesederhana itu?
5. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin tertinggi NU. Memiliki kualifikasi keilmuan dan kepemimpinan tertinggi, jauh diatas rata-rata. Memiliki perangkat yang bisa digunakan untuk menyerap dan mendalami perkembangan jam’iyyah serta kebangsaan, sehingga berkapasitas ‘waskita’ untuk bertindak tegas dan tegak; meluruskan indikasi dan potensi pergeseran dan penyelewengan arah berjam’iyyah dan bernegara-bangsa. Lalu, mengapa beliau diam, seakan membiarkan sepanjang ‘penyusupan zionisme’ itu terjadi ?. Dan, bagaimana mempertanggungjawabkan ‘warisan agung’ landasan nilai, moral dan kebijaksanaan dari pendahulu dan muassin NU?
6. Pragmatisme dan oportunisme benar-benar terjadi pada petinggi NU. Tidak hanya sebab sihir ‘zionisme dari para aktor global’, juga dari dugaan korupsi tambahan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-204 yang melibatkan petinggi PBNU. Proses hukum sedang disidik KPK secara serius dan menyeluruh. KPK RI akan segera menetapkan tersangka, dan terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi, potensi mengarah TPPU. Presiden RI, Prabowo Subianto berjanji akan melawan korupsi, sekuat apapun mereka. Atas nama dan demi kepentingan rakyat, Presiden bertekad akan menghadapi, sekuat apapun, mereka.

Runtuh sudah marwah jam’iyyah Nahdlatul Ulama, bukan karena perbuatan warga jamaah, tapi karena ulah oknum petinggi PBNU. Semuanya berpulang pada Mandataris Muktamar ke34 NU, Lampung, yakni Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Keduanya wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkannya. Maka, sebelum meluas dan merusak lebih dalam ke tubuh jam’iyyah, sepatutnya segera dicegah dan dibersihkan. Bagai benalu yang merusak pohon, segera potong dan hilang bersihkan.

Dalam keyakinan saya, siapapun pengurus NU yang melakukan kesalahan fatal bagi perkumpulan –bukan hanya dosa/pelanggaran organisasi- juga membatalkan kesetiaan (baiat)nya. Dan karena itu, mundur menjadi keharusan etik di manapun posisi dan tingkat kepengurusannya, termasuk jabatan dalam kepemimpinan di perangkat NU (lembaga-Banom).

Diantara kesalahan fatal itu; memaksakan diri menjabat, padahal tidak memiliki kepekaan dan kemampuan menjaga nilai-nilai islamiyyah, basyariyyah dan wathoniyyah yang dipedomani NU. Perilakunya menunjukkan rendah etika, melakukan pelanggaran hukum positiv kategori berat (misal, korupsi), dan secara personal tidak memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni berstandar NU. Semua itu kategori ketidakpatutan itu, –yang bila dipaksakan terus menjabat- bisa merendahkan marwah sekaligus memalukan bagi jam’iyyah dan merusak keluhuran NU. Untuk itu, tidak sepatutnya memaksakan diri, dan lebih baik, mundur.

Maka, dari dua skandal yang melibatkan petinggi PBNU diatas, patut ditempuh dua mekanisme untuk mempertanggung jawabkan dan membersihkan jam’iyyah, yakni : pertama; memohon maaf kepada warga jam’iyyah, kemudian mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada pemegang mandat jam’iyyah yang diwakili AHWA yang berada di jajaran Mustasyar dan Ulama Pondok Pesantren; sebagaimana maksud NU didirikan oleh Ulama Pondok Pesantren. Dan kedua ; memohon maaf kepada warga jam’iyyah, lalu mempercepat Muktamar ke35 NU di awal tahun 2026 untuk mempertanggung jawabkan mandat jam’iyyah.

Wassalam.

Dr. H. Marzuki Mustamar, M.Ag, warga NU Gasek, Malang