Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi konsumen, salah satunya praktik dark patterns. Praktik ini menggunakan desain aplikasi atau website untuk memengaruhi keputusan konsumen melalui cara yang manipulatif. Artikel ini bertujuan membahas praktik dark patterns dalam transaksi digital berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber terkait transaksi digital dan prinsip ekonomi Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dark patterns berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan transparansi informasi dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen.
Kata Kunci: Dark Patterns, Transaksi Digital, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Islam.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Kehadiran marketplace dan aplikasi belanja online membuat transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen, salah satunya adalah dark patterns.
Dark patterns merupakan teknik desain aplikasi atau website yang sengaja dibuat untuk memengaruhi keputusan pengguna agar melakukan tindakan yang lebih menguntungkan penyedia layanan. Contohnya adalah biaya tambahan yang baru muncul pada tahap akhir pembayaran, hitung mundur promosi yang menciptakan kesan mendesak, serta proses pembatalan layanan berlangganan yang sengaja dipersulit.
Menurut OECD (2022), praktik tersebut dapat memanipulasi konsumen sehingga mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berkurangnya kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan. Padahal, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan transparan sebelum melakukan transaksi.
Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menyembunyikan informasi atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen demi memperoleh keuntungan. Praktik seperti biaya tersembunyi dan promosi menyesatkan dapat dikaitkan dengan konsep tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain.
Hal ini juga berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar saling ridha dan tidak melalui cara yang batil. Artinya, persetujuan konsumen seharusnya diberikan secara sadar berdasarkan informasi yang jelas, bukan karena adanya tekanan atau manipulasi melalui desain aplikasi.
Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang maupun jasa. Ketentuan ini menjadi penting dalam menghadapi praktik manipulasi informasi pada transaksi digital.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelaku usaha perlu menampilkan seluruh biaya secara transparan, menyediakan pilihan transaksi yang seimbang, serta mempermudah proses pembatalan layanan. Konsumen juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih memahami hak dan kewajibannya ketika melakukan transaksi online.
Pada dasarnya, teknologi digital seharusnya digunakan untuk memberikan kemudahan, bukan memanfaatkan kelemahan konsumen. Prinsip ekonomi Islam mengajarkan bahwa keuntungan dalam perdagangan harus diperoleh melalui cara yang jujur dan adil. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dalam menciptakan transaksi digital yang aman, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.
Dark patterns merupakan praktik manipulasi desain digital yang dapat merugikan konsumen dan membatasi kebebasan dalam mengambil keputusan. Dalam ekonomi Islam, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, larangan tadlis, dan kerelaan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan transparansi informasi serta tanggung jawab pelaku usaha agar kegiatan perdagangan digital dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
- Al-Qur’an. Surah An-Nisa ayat 29.
- OECD. (2022). Dark Commercial Patterns. OECD Digital Economy Papers, No. 336. https://doi.org/10.1787/44f5e846-en
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Khaulah Aidilan Affah, Mahasiswa STMIK Tazkia Jurusan Teknik Informatika Semester 3






















