Jakarta, LIPUTAN 9 NEWS
Rapat Pleno pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai. Pleno tersebut mengeluarkan sejumlah keputusan yang akan dijalankan organisasi. Salah satunya untuk menuntaskan permasalahan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan, Pleno PBNU memutuskan memberikan mandat pada Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar dan KH. Amin Said Husni untuk mendalamai Eksistensi PKB relasinya dengan PBNU.
“Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini,” ujar Gus Yahya usai rapat pleno di Jakarta, Minggu (28/07/24).
Gus Yahya juga menyampaikan bahwa tokoh NU yang ditugaskan ini, adalah orang lama yang sejak proses pendirian PKB telah terlibat di dalamnya.
“Pak Amin Said Husni ini adalah juga Wakil Sekjen di DPP-PKB yang pertama dulu dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim lima yang diberi mandat oleh PBNU waktu untuk mempersiapkan Partai Kebangkitan Bangsa,” jelasnya.
“Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil,” sambungnya.
Lebih lanjut Gus Yahya, menegaskan tujuan penugasan kepada dua kader ini, karena belakangan antara PKB dengan PBNU terlibat konflik organisasi cukup tajam. Sehingga, banyak desakan dari anggota PBNU karena serangan dari elite PKB.
“Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini,” ungkap Gus Yahya.
Menurutnya, PBNU harus mengambil sikap atas serangkaian serangan organisasi yang dilayangkan PKB. Lantaran dianggap telah mencampuri urusan dapur dari PBNU.
“Karena ini jadi soal ini soal lembaga soal lembaga yang di ya katakanlah disepelekan direndahkan dan lain sebagainya. PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah berkait dengan hal ini,” pungkasnya.
Belakangan ini tiba-tiba perseteruan tajam kembali terulang. Sebelumnya pada masa pemilu Presiden 2024 PBNU menyatakan kalau PKB bukan partainya NU. Entah kebetulan atau tidak setelah DPR membentuk pansus pelaksanaan haji. Lalu, PBNU mengisyaratkan akan membentuk pansus PKB, seperti apa endingnya? (MFA)
