Jakarta, LIPUTAN9.ID – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar tak sepakat jika gubernur Jakarta nantinya dipilih oleh presiden.
Dilansir dari Liputan9.id, sebelumnya Mahfud MD tidak mempersoalkan gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden. Jika itu diputuskan undang-undang.
Lain halnya dengan Muhaimin yang mengatakan, situasi itu merupakan ancaman serius untuk demokrasi di Tanah Air.
“Ya itu bahaya, bahaya dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik,” ujar Muhaimin di Kabupaten Bireun, Aceh, Rabu (06/12/23). Dikutip dari Kompas.com.
Sementara DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) sebagai inisiatifnya.
Meski termasuk yang menyetujui RUU itu dibahas, PKB tak sepakat jika gubernur Jakarta tidak dipilih melalui pemilihan langsung.
Usulan agar jabatan gubernur itu dipilih presiden tertuang dalam draf RUU DKJ yang tersebar ke awak media.
Seperti semangat awal, Muhaimin pun menekankan, pihaknya bakal konsisten menolak usulan tersebut.
“Kami menolak total, kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak. Karena itu terlalu dipaksakan waktu (pengesahannya),” ujarnya tegas.
“Kita harus butuh untuk persiapan yang baik, sehingga tidak seperti itu,” imbuhnya. (YZP)
