Jakarta, LIPUTAN 9 NEWS
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian mendalam terkait Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme dan Beberapa Upaya Mitigasinya. Kegiatan Tersebut di selenggarakan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, pada hari, Kamis (15/08/24).
Ketua Umum LPOI dan LPOK, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj MA, dalam pidatonya menyampaikan bahwa “Fenomena Pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan “Zero Terorism Attact” merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan Ideologi Radikal, Intoleransi, Ektremisme dan Terorisme, yang bergerak massif secara terselubung dan undercover.
Menurut Kiai Said “Indeks Potensi Radikalisme” bukan pertanda perang terhadap Gerakan dan Paham Radikal Terorisme berakhir. Kelompok Intoleran dan Radikal Terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan Strategi Infiltrasi dan Akuisisi disemua sector kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, Pendidikan, pertahan dan keamanan.
“Kelompok Intoleran dan Kelompok Radikal Terorisme tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan disemua sector dan menguasai seluruh sumberdaya yang ada di Negeri ini. Mereka tengah melakukan metamorfosa gerakan dari yang bersifat frontal konfrontatif menjadi bersifat “low explosives-high impact (Rendah Ledakan-Berdampak Tinggi),” ujarnya didepan para hadirin yang hadir.
Lebih lanjut, Ketua Umum PBNU (masa khidmat 2010-2021) itu menegaskan pernyataannya bahwa “Para Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum dan Khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel sel Intoleransi dan Sel Sel Radikal Terorisme yang bergerak lebih leluasa di ruang publik.
“Sel sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tantara, pebisnis, pendidik, agamawan dan atau profesi lainnya,” ucapnya.
Selain itu, Kiai Said juga menjelaskan bahwa Maraknya “Cyber Attack (Serangan Siber) dan Digital Terorism”, yang dibarengi dengan pressure terhadap Imunitas Ideologi Warga Bangsa Indonesia, ditengah serbuan Ideologi Transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia.
“Kedaulatan Digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus di Jaga,” tutur pengasuh Ponpes Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan itu.
Pada moment tersebut Kiai Said juga mengingatkan bahwa benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan Politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sesama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali, demikian halnya visi kebangsaan mendesak untuk ditancapkan. Seluruh Steakeholder bangsa harus mewaspadai kemungkinan terjadi turbulensi pasca pilpres, khususnya di momentum transisi kepemimpinan beberapa bulan kedepan.
“Dampak Krisis Global dan Residu Politik Pilpres 2024, harus segera di mitigasi dan di solusikan bersama, sehingga persatuan dan kesatuan nasional dan masa depan Bangsa tidak terkoyak,” kata Kiai Said yang Mustasyar PBNU.
“Momentum tersebut sangat mungkin akan muncul berbagai riak riak aspirasi rakyat untuk pertanggung jawaban kepemimpinan nasional dan munculnya berbagai negosiasi posisi dan jabatan kepemimpinan baru.” Imbuh Kiai Said yang juga Ketua Dewan Pembina LADISNU.
Lalu, pada akhir pidatonya, Kiai Said mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan baru, untuk bersama-sama menyusun road map (peta jalan) pembangunan Indonesia. Dengan melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kata Kiai Said, agar kedepan Blue Book Pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara saja. Tetapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan Bersama.
“LPOI dan LPOK Siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (*/MSN)
