Kita Semua Korban 1965

LIPUTAN9.ID – Terkait peristiwa sejarah September 1965 yang berujung pada lengsernya Bung Karno, bangsa Indonesia sesungguhnya korban geopolitik. Baik PKI, Militer, Bung Karno dan terutama rakyat Indonesia, adalah korban pertarungan geopolitik global ketika itu, sehingga tidak relevan untuk kita untuk saling menyalahkan secara ekstrim.

Indonesia di masa-masa perjuangan kemerdekaan dan paska proklamasi sesungguhnya tidak terlepas dari konteks percaturan politik dunia, yaitu konteks percaturan politik global Perang Dingin, utamanya Amerika yang memiliki ambisi untuk menjadi adidaya sejak lama, yang salah-satunya mereka susun dalam sejumlah planning dan rancangan, semisal Truman Doctrine dan Marshall Plan.

Secara singkat, lahirnya Truman Doctrine semula dimaksudkan untuk menghadang penyebaran komunisme di seluruh dunia, di mana rancangan Amerika dalam rangka upayanya untuk memerangi komunisme tersebut dikeluarkan pada 1947. Amerika pun menyusun Marshall Plan di tahun berikutnya guna membangun pengaruhnya di Eropa setelah Perang Dunia II. Indonesia (yang dulu disebut “Hindia Belanda”) merupakan satu-satunya wilayah koloni Eropa yang dicakup dalam rencana dasar Marshall Plan tersebut. Akibatnya, bantuan keuangan AS kepada Belanda menyebabkan Den Haag mampu untuk memperkuat genggamannya atas Indonesia. Belanda melancarkan embargo ekonomi terhadap pemerintah RI yang berpusat di Yogya kala itu. Tentu saja, Indonesia menjadi menggiurkan Amerika yang memiliki ambisi tetap menjadi Negara adidaya karena Indonesia merupakan asset dan kekayaan yang berlimpah, yang dalam bahasa mereka (Amerika) disebut sebagai “upeti besar dari Asia”.

Diantara yang mengulas itu adalah David Ransom, yang menyatakan: “Karena tidak suka kepada Soekarno (yang visi nasionalisnya merugikan Amerika) dan kuatnya golongan kiri dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, para elit Amerika melihat “nasionalisme” ala kubu anti Soekarno merupakan alternatif yang paling cocok bagi (kepentingan) Amerika. Kala itu, menurut Soedjatmoko yang bicara di hadapan para elit Amerika di New York, strategi Marshall Plan di Eropa sangat bergantung pada ketersediaan “sumber-sumber daya di Asia”, dan ia (Soedjatmoko) menawarkan kerjasama yang menguntungkan dengan Amerika.

Sementara itu, di awal tahun 1949 yang bertempat di sekolah untuk kajian internasional terkini (School of Advanced International Studies) yang dibiayai oleh Ford Foundation, Soemitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa sosialisme yang diyakininya termasuk “akses seluas-luasnya” bagi Amerika ke berbagai sumber daya alam Indonesia dan insentif yang cukup bagi perusahaan-perusahaan asing (utamanya perusahaan-perusahaan Amerika).

Sedangkan dalam pembicaraan-pembicaraan di dewan urusan hubungan luar negeri, kedua orang Indonesia itu menunjukkan minatnya yang sungguh-sungguh untuk memodernisasi Indonesia (sesuai kehendak Amerika), dan bukan untuk merevolusionerkannya (sebagaimana yang diperjuangan Soekarno).

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Soemitro Djojohadikusumo kembali ke Jakarta dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam suatu pemerintahan koalisi (dan Menteri Keuangan dalam beberapa kabinet berikutnya serta Dekan Fakultas Ekonomi). Sebagai menteri, Soemitro Djojohadikusumo kala itu berenang melawan arus. Sebab saat itu, PNI-nya Soekarno, NU, PKI, kecuali PSI dan Masyumi, sedang bergelora semangat nasionalismenya setelah perang.

Hasilnya, pada Pemilihan Umum 1955 –pemilihan umum yang pertama dan terakhir di Indonesia di era Orde Lama itu, PSI hanya meraup suara yang sangat sedikit dan hanya menduduki tempat kelima. Bahkan lebih tragis lagi, PSI kalah telak dalam pemilihan lokal untuk memilih anggota-anggota DPRD, di mana yang meraih suara tertinggi dan terkuat adalah PKI.”

Bukan hanya itu saja, pihak Washington juga secara rahasia ikut membantu militer Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. “Ketika tentara kerajaan Belanda kembali datang ke Jawa dan Sumatera pada musim semi 1946, banyak serdadu Belanda mengenakan seragam marinir AS dan mengendarai jeep Angkatan Darat AS.” (Gouda and Zaalberg: Indonesia Merdeka Karena Amerika? Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia 1920-1949; 2008). Bahkan Amerika Serikat diyakini turut membantu Belanda dalam serangan militer Belanda II atas Yogya pada 18 Desember 1948 (Dorling and Lee; Australia and Indonesia’s Independence vol.2: The Renville Agreement: 1996).

Selain karena kekayaan dan potensi alam dan material sejenisnya, keinginan penguasaan oleh Amerika Serikat atas dan terhadap Indonesia sangat besar sejak sebelum Perang Dunia II juga disebabkan letaknya yang sangat strategis. Bagi Amerika Serikat, menjadikan Indonesia sebagai “wilayah yang bersahabat” dipandang sangat penting, bahkan yang paling penting karena potensi kekayaannya yang melimpah dan yang masih terpendam. George F. Kennan, Direktur Policy Planning Staff (PPS), contohnya, bahkan pernah berkata kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George C. Marshall, pada 17 Desember 1948, “Persoalan paling penting dalam pergulatan kita dengan Kremlin sekarang adalah persoalan Indonesia.” (Gouda & Zaalberg; p.35).

Misi Pendirian NATO

Sementara itu, dalam rangka membangun pengaruhnya di Eropa dan guna membendung pengaruh komunisme Soviet di sana, Amerika Serikat mendirikan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada 4 April 1949. Di sini perlu diketahui bahwa tanggal 1 Oktober 1949 RRC komunis di bawah Mao Tse Tung juga didirikan dan Perang Korea (1950) memaksa tentara Amerika Serikat yang di bawah panji PBB berhadapan langsung melawan tentara RRC yang membantu Korea Utara. Hal ini menjadikan Amerika Serikat merasa perlu untuk mendirikan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) yang memiliki kesamaan tujuan politik dan ekonomi dengan NATO. Maka tak ragu lagi, NATO dimaksudkan sebagai politik pembendungan alias perang strategis terhadap Uni Soviet, sedangkan SEATO ditujukan sebagai politik pembendungan terhadap RRC (Soebadio; Hubungan Indonesia Amerika Dasawarsa ke II Tahun 1955-1965; 2005).

Selanjutnya, di akhir tahun 1950, RRC dan Uni Soviet menjalin hubungan yang erat. Tentu saja hal ini kian mencemaskan Amerika Serikat yang bernafsu menciptakan dunia sebagai pasar bebas yang besar dan tak terbatas bagi dirinya, dan juga penguasaan atas wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Sebab itu, Menlu AS Dean Acheson di penghujung 1950 merumuskan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk Asia Pasific. Amerika Serikat bahkan melakukan perjanjian dengan sejumlah negara di wilayah tersebut. Dan pada 8 September 1951, Amerika Serikat pun mendirikan pangkalan militer di Okinawa (Jepang), Pangkalan Clark dan Subic di Philipina yang berdiri pada 30 Agustus 1951, ANZUS (Australia, New Zealand, and United States) yang berdiri pada 1 September 1951, Korea Selatan yang berdiri pada 1 Oktober 1953, dan Taiwan yang berdiri pada 2 Desember 1954 (Brown; American Security Policy in Asia; Adelphi Papers 132; 1977).

David Ransom melanjutkan: “Kelompok-kelompok di Indonesia yang menjadi sekutu Amerika ini telah mengadakan persekongkolan dengan kekuatan imperialis (Amerika) untuk menggulingkan pemerintahan nasionalis populer hasil pemilihan rakyat, yang dipimpin oleh seorang yang dianggap sebagai George Washington-nya Indonesia, yaitu Soekarno, dan mereka kalah. Reputasi mereka hancur, sehingga hanya keajaiban saja yang bisa membawa mereka kembali.

Dan memang, keajaiban itu terjadi 10 tahun kemudian, bukan dengan manuver diplomatik, peran partai politik atau invasi militer Amerika. Sebab cara-cara itu sudah terbukti gagal di Indonesia (ketika menghadapi kelihaian Soekarno kala itu). Keajaiban itu datang melalui dunia pendidikan, dengan bantuan kebaikan para filantropis (untuk mengkader mereka yang kelak akan menjadi kaki tangan kepentingan Amerika) melalui pendidikan dan indoktrinasi ideologi ekonomi-politik.”

Dalam hal inilah, tepatnya, kita perlu merenungkan kembali sejenak sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia, suka atau tidak suka, yang ketika Soekarno memandang Soviet lebih bisa dipercaya ketimbang Amerika karena Soviet belum pernah menjadi negara kolonial di luar negeri, sebaliknya Inggris dan Perancis adalah bekas negara-negara kolonial yang bersekutu dengan Amerika Serikat (Soebadio: p.42). Dan karenanya, Indonesia di era Bung Karno menentang usaha Amerika menjadikan negara-negara Asia Pasifik sebagai bonekanya (dengan mendirikan pangkalan militer di wilayahnya masing-masing) dan menjalin kerjasama dengan Soviet dalam kedudukan yang setara. Apalagi ketika Soekarno tahu bahwa Amerika terbukti membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Di sini lah, kita juga sebenarnya tak perlu banyak bertanya lagi, kenapa Amerika bernafsu untuk menumbangkan Soekarno dengan segala macam cara manipulasi, seperti mempengaruhi para jenderal di Angkatan Darat dan intelektual anti-Soekarno, semisal para intelektual PSI dan MASYUMI.

Begitupun kita juga tidak boleh lupa, pada 7 Desember 1957, Panglima Operasi AL-AS Laksamana Arleigh Burke memerintahkan Panglima Armada ke-7 (Pacific) Laksamana Felix Stump menggerakkan kekuatan AL-AS yang berbasis di Teluk Subic untuk merapat ke Indonesia dengan kecepatan penuh demi membela para pembenrontak dan kelompok separatis, yakni PRRI-PERMESTA. Saat itu, atas sikap keras kepala Soekarno yang tidak mau tunduk pada keinginan Amerika Serikat guna membentuk Pax-Pacific untuk melawan kekuatan komunisme, dan di sisi lain juga berarti menentang tunduk pada sistem kapitalisme yang merupakan induk dari kolonialisme dan imperialisme di mana Amerika Serikat menjadi panglimanya, maka tidak ada jalan lain bagi Amerika untuk menggusur Soekarno dan menyingkirkannya, mengkudetanya.

Sulaiman Djaya, Penulis di Kubah Budaya