Jakarta | LIPUTAN9NEWS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap pendakwah ternama sekaligus pemilik biro travel haji dan umrah, Khalid Basalamah.
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai langkah KPK memeriksa tokoh penting seperti Khalid Basalamah menjadi indikasi kuat bahwa penyelidikan berada di tahap serius dan mendekati penetapan tersangka.
Menurutnya, penyelidikan ini dapat segera ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara resmi.
“Saya berharap KPK segera dapat menaikkan status ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka,” ujar Yudi kepada wartawan, Rabu (25/06/2025).
Yudi juga menyebut pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid Basalamah dan pihak travel haji lainnya merupakan babak baru yang penting dalam pembongkaran dugaan praktik kotor dalam pengelolaan kuota haji.
Pemeriksaan ini diharapkan bisa mengungkap modus gratifikasi, suap, atau pemerasan yang diduga terjadi dalam proses peralihan dan penentuan kuota haji tambahan tahun lalu.
“Apalagi kasus ini sudah pernah menjadi perhatian melalui Pansus Haji di DPR. Seharusnya investigasinya bisa lebih cepat dan terarah,” tambahnya.
Yudi menekankan, jika memang terbukti, KPK memiliki kewenangan untuk menjerat penyelenggara negara, termasuk menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon 1, seperti sekjen atau dirjen yang berpotensi terlibat dalam kasus ini.
“Kita tunggu bagaimana bukti-bukti yang dikantongi KPK. Jika ditangani serius, ini bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap KPK,” katanya.
Pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dilakukan pada Senin (23/06/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami informasi terkait dugaan penyimpangan dalam penentuan kuota haji khusus tahun 2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Ustaz Khalid bersikap kooperatif dan memberikan keterangan penting yang dibutuhkan penyidik. Keterangan tersebut dinilai sangat membantu dalam membongkar konstruksi perkara.
“Yang bersangkutan bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan tim penyidik. Ini sangat membantu penanganan perkara kuota haji,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/06/2025).
Budi menegaskan, KPK akan terus memanggil semua pihak yang dianggap mengetahui rangkaian kasus korupsi ini. Tidak menutup kemungkinan, agen-agen travel haji lainnya juga akan diperiksa, terutama yang terlibat dalam proses distribusi dan peralihan kuota haji tambahan.
“Semua yang relevan akan kami dalami. Setiap informasi dari pihak-pihak yang dimintai keterangan penting untuk mengurai secara utuh perkara ini,” jelas Budi.
Hingga kini, KPK belum mengungkap siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka.
Namun dengan intensitas pemeriksaan yang meningkat dan tokoh publik mulai dipanggil, publik menanti langkah tegas KPK dalam menindak kasus dugaan korupsi kuota haji.
