KPK Kembali Panggil Mantan Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi 

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” ujar jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (07/10/2025).

Pemanggilan Tauhid Hamdi Ini merupakan ketiga kalinya Tauhid dipanggil KPK. Dia sudah dua kali diperiksa KPK, yaitu pada Jumat (19/09/2025) dan Kamis (25/09/2025).

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” terangnya.

KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, seperti:

1. Supratman Abdul Rahman.S Direktur PT Sindo Wisata Travel
2. Artha Hanif Direktur Utama PT Thayiba Tora
3. M. Iqbal Muhajir Karyawan Swatsa.

KPK sebelumnya mengusut soal pertemuan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan Tauhid. KPK mendalami apakah pertemuan itu terjadi sebelum atau setelah SK pembagian kuota haji tambahan pada 2024 diterbitkan.

“Jadi apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK? Itu yang kita dalami juga. Sebelum terbitnya SK atau setelah terbitnya SK. Apakah juga sebelum dan setelah, itu yang kita dalami,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/09/2025).

Kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka.

Kasus bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, kuota haji tambahan itu dibagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu haji khusus.

Padahal, menurut undang-undang, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kemenag untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. KPK juga telah menyita uang, rumah hingga mobil terkait kasus ini.

Selain bekerjasama dengan PPATK, KPK juga menggandeng BPK untuk menelusuri aliran uang haram rasuah kuota haji 2024.

(YZP)