JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Melalui Ketua Umumnya KH Anwar Iskandar, MUI mendesak PBB agar segera memutuskan status kenegeraan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam Sidang Umum PBB ke-80 tanggal 21 september mendatang.
“Kita sungguh kehilangan kata-kata karena tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina akibat agresi Israel dan tragisnya lagi dunia hanya bisa diam tak berkutik menghentikan pembantaian yang terjadi di depan mata itu,” ujar KH Anwar di Jakarta, Kamis (31/07/2025).
Ketua Umum MUI itu mendesak PBB agar menjadikan momentum sidang umum pada 21 September mendatang sebagai momentum untuk membuat keputusan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dunia yakni solusi dua negara (Palestina dan Israel).
Apalagi isyu tentang genosida Palestina ini sudah menjadi atensi dan keprihatinan seluruh dunia, bahkan masyarakat Amerika justru menjadi salah satu motor penggerak aksi dukung Palestina, meski hal itu berbeda dengan kebijakam Presiden AS Donald Trump.
“Saking kejamnya tindakan Israel sehingga makin banyak mengusik masyarakat Barat yang selama ini kurang peduli terhadap Palestina, berbalik mengutuk Netanyahu dan Trump. Terbaru adalah tindakan biadab yang sangat keji dengan menembaki warga Palestina di Gaza yang sedang antrian bantuan makanan. Ini benar-benar bukan perilaku manusia karena membantai warga sipil yang sedang kelaparan berminggu-minggu itu. Israel benar-benar tak berperikemanusiaan. Karena itu MUI mendesak PBB untuk berani menegakkan kepala dalam memutuskan kemerdekaan Negara Palestina,” ucap KH Anwar yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin dan Ponpes As Sa’diyah, kota Kediri, Jatim.
Kiai Anwar juga menyayangkan adanya persyaratan yang diajukan sejumlah negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Qatar,
“Harusnya nggak perlu syarat dulu. Yang penting ada pengakuan resmi PBB terhadap solusi dua negara; Palestina & Israel agar ada solusi yang setara dan komprehensif. Jangan seperti sekarang ini,” jelas Kiai Anwar kecewa.
Seperti diketahui, saat ini dukungan terhadap Palestina terus mengalir dari negara-negara maju yang dimotori oleh Perdana Mentri Perancis, Marcon. Pengakuan serupa juga akan segera disusul oleh pemerintah Inggris, Irlandia, Spanyol, Belanda yang akan membawa solusi dua negara dalam agenda sidang umum PBB 21 September mendatang. Bahkan negara di kawasan Pasifik Barat juga segera memberikan dukungan opsi dua negara yakni Australia dan Selandia Baru.
