JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, pada Jumat (29/08/2025), menyampaikan seruan moral di tengah memanasnya situasi antara aparat dan masyarakat.
Kiai Miftah mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menghindari tindakan anarkis yang berpotensi merugikan semua pihak. Pernyataan tersebut muncul pasca kericuhan pada Kamis (28/08/2025) yang menimpa salah seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.
PBNU menegaskan, tindakan sewenang-wenang tidak boleh ditoleransi.
“Perbuatan salah harus tetap salah. Oknum-oknum yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, dari kalangan mahasiswa, Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), Achmad Baha’ur Rifqi, turut menyuarakan sikap kritis. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bukan sekadar retorika.
“Ini adalah kegelisahan kami sebagai masyarakat. Kami meminta DPR yang terhormat untuk mengabulkan aspirasi rakyat dan mengkaji kembali masalah kenaikan tunjangan DPR secara transparan,” ujarnya.
Menurut Rifqi, penyampaian aspirasi adalah hal mulia, bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Namun, aspirasi harus disalurkan secara bijak.
“Jika aspirasi diwujudkan dengan membuat kegaduhan atau merusak fasilitas umum, maka justru mendatangkan mudarat bagi orang banyak,” tegasnya.
BEM PTNU bersama elemen masyarakat menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah situasi sosial yang dinamis. Mereka mengimbau massa aksi agar tidak mudah terprovokasi dan tetap mengedepankan persatuan.
“Jangan biarkan bangsa ini terpecah karena provokasi. Mari jaga Indonesia agar tetap damai,” kata Rifqi.
Rifqi menambahkan, kritik dan aspirasi masyarakat harus diarahkan pada substansi perjuangan, bukan adu domba antara rakyat dan aparat.
“Fokus kita adalah memperjuangkan transparansi anggaran DPR agar rakyat tidak semakin menderita. Ingat, DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai,” pungkasnya.
