JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Kenyataan pahit kembali mencuat di tengah harapan besar masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukannya meningkatkan gizi dan kesehatan bagi siswa, justru ribuan siswa di beberapa daerah kembali menjadi korban keracunan.
Data terbaru per 25 September 2025 mencatat lebih dari 5000 anak mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Dari Garut, Jawa Barat, hingga Banggai, Sulawesi Tengah, cerita serupa terdengar, ratusan anak muntah, pusing, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit.
Melihat situasi ini, Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), angkat bicara. Ia menegaskan bahwa program mulia dan sangat bagus dari pemerintahan Presiden Prabowo ini jangan sampai berubah menjadi mesin pembunuh diam-diam akibat kelalaian dan keserakahan para stakeholder yang mengerjakan program MBG.
“Kesehatan dan Nyawa rakyat tidak boleh dikorbankan hanya demi nafsu korupsi dan keserakahan vendor. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi total dan menyeluruh terkait dengan program MBG,” ujarnya, Ahad (28/09/2025).
Kekhawatiran PNIB bukan tanpa alasan. Selain kasus keracunan, kini muncul dugaan korupsi dengan modus dapur fiktif. Setidaknya 5.000 titik dapur MBG terdaftar resmi, namun sebagian besar ternyata tak pernah dibangun. Lokasi hanya ada di atas kertas, sementara anggaran dan proyeknya sudah “dikunci” untuk kepentingan pihak tertentu. Modus yang menyerupai praktik mafia anggaran ini membuat program MBG terancam hanya menjadi bancakan, bukan penyelamat gizi bangsa.
Gus Wal menilai, lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk segala masalah. Standar kebersihan dapur sering diabaikan, distribusi makanan tidak terkendali, bahkan data lokasi dapur sulit diakses publik. Transparansi yang seharusnya menjadi ruh program, justru lenyap di balik laporan administratif dan jargon pencitraan.
PNIB menawarkan solusi konkret. Bukan sekadar kritik, tetapi gagasan untuk mengembalikan ruh mulia MBG yang digagas Presiden Prabowo tersebut. Menurut Gus Wal, pengawasan bisa dilakukan dengan melibatkan kantin kantin sekolah, sumber daya manusia muda diberbagai daerah, Siswa SMA/SMK bisa magang untuk belajar sekaligus mengawasi distribusi dan higienitas MBG.
Mahasiswa KKN dapat diberdayakan untuk melakukan edukasi gizi serta pemantauan di sekolah-sekolah.
Sarjana yang belum bekerja bisa direkrut sebagai tenaga pengawas lapangan, sehingga bukan hanya membantu kualitas program, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
“Dengan cara itu, MBG bukan hanya program makan gratis, tapi juga jalan untuk membuka lowongan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, dan membangun kepedulian sosial sejak dini, serta membentuk karakter moral dan pendidikan bagi generasi muda, terlebih MBG juga merupakan salah satu bentuk pengamalan dan implementasi Pancasila dengan hadirnya negara memberikan Keadilan Sosial secara merata” ungkap Gus Wal.
PNIB menutup pernyataannya dengan peringatan keras, perubahan dan pengalihan MBG menjadi pemberian uang tunai kepada siswa sekolah tidak dapat dibenarkan karena akan merubah mindset mental para siswa, kami khawatir niat siswa sekolah yang awalnya mencari dan menuntut ilmu berubah, pengalihan MBG diganti dengan pemberian beras juga kurang tepat jika berasnya impor yang akan merugikan petani lokal, urai Gus Wal.
“jika evaluasi MBG tidak segera dilakukan, maka yang akan terus menjadi korban adalah anak-anak bangsa. Mereka yang seharusnya mendapat gizi untuk masa depan, justru diracuni oleh sistem yang korup dan pengawasan yang lemah,” dan harap diingat dimana ada permasalahan ataupun isu sensitif maka akan dijadikan tunggangan para pengkhianat dan sengkuni kelompok sarabpatinggenah wahabi khilafah Terorisme untuk melakukan kekacauan, anarkisme dan kericuhan mendomplengi Gerakan demonstrasi,” pungkasnya.
