PNIB Waspadai Tagar ‘Reset Indonesia’ bisa menjadi Ancaman

Dalam pernyataan resminya, Gus Wal menegaskan bahwa gagasan “Reset Indonesia” terhadap sistem kebangsaan Indonesia justru berpotensi mengancam Pondasi persatuan nasional dan mengabaikan nilai-nilai luhur yang telah menjadi pilar bangsa sejak awal Pendirian Bangsa dan Negara Indonesia.

Gus Wal menilai bahwa istilah “Reset Indonesia” sarat muatan kepentingan asing dan digunakan sebagai slogan dalam aksi-aksi protes dan diskusi publik, namun hingga kini tidak memiliki definisi, prinsip, atau arah tujuan yang jelas.

“Reset” yang dimaksud seringkali diartikan sebagai tuntutan perubahan secara radikal terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial Politik di Indonesia, tanpa mempertimbangkan resiko instabilitas dan disintegrasi bangsa,” Terang Gus Wal, Ahad (21/09/2025).

Menurut Gus Wal, sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan radikal tanpa pijakan nilai dan konsensus nasional justru membuka ruang bagi konflik horizontal, polarisasi, dan bahkan kekerasan serta Kerusuhan.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang dibangun di atas Pondasi Pancasila, UUD 1945, nilai nilai agama yang ada Indonesia dan semangat kebangsaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Gus Wal menegaskan, perspektif yang digunakan PNIB dalam menanggapi isu ini didasarkan pada paham Hubbul Wathon Minal Iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Prinsip ini, yang berakar dari tradisi Islam Nusantara dan dipopulerkan oleh para ulama pendiri bangsa seperti KH. Wahab Hasbullah dan KH. Hasyim Asy’ari, menegaskan bahwa membela dan menjaga keutuhan NKRI adalah bagian dari pengamalan iman.

“Hubbul Wathon Minal Iman bukan sekadar jargon, melainkan landasan teologis dan historis yang telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya,” jelas Gus Wal.

Ia menambahkan, prinsip ini juga menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman Khilafah, radikalisme, terorisme, dan gerakan separatis yang kerap memanfaatkan isu-isu perubahan sistem untuk kepentingan sempit.

Gus Wal menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pondasi negara yang kokoh melalui Pancasila dan UUD 1945. Pancasila, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai agama, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekuler.

“Negara ini dibangun atas dasar konsensus para pendiri bangsa yang menempatkan agama sebagai sumber moral dan etika publik, namun tetap menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman,” jelas Gus Wal.

Ia menambahkan, Pancasila dan konstitusi telah terbukti mampu menjadi payung bagi seluruh warga negara, menjaga harmoni sosial, dan mencegah dominasi kelompok tertentu atas yang lain.

Gus Wal menyoroti bahwa tuntutan “reset” seringkali mengabaikan fakta bahwa Indonesia telah memiliki mekanisme reformasi dan perbaikan sistem yang konstitusional, baik melalui amandemen, legislasi, maupun partisipasi publik.

“Alih-alih melakukan reset yang berisiko menimbulkan kekacauan dan polemik, bangsa ini seharusnya memperkuat mekanisme evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem secara bertahap dan inklusif,” tegasnya.

Gus Wal juga mengingatkan bahwa data survei nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia lebih menginginkan stabilitas, keamanan, dan kesinambungan pembangunan, ketimbang perubahan radikal yang tidak jelas arah dan tujuannya .

“Kita harus belajar dari sejarah, bahwa setiap upaya perubahan besar tanpa landasan nilai dan konsensus nasional justru berujung pada kegagalan, dan menimbulkan kesengsaraan penderitaan rakyat,” tambahnya.

Sebagai penutup, Gus Wal menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh wacana-wacana perubahan radikal yang tidak berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan agama.

“Mari kita rawat Indonesia dengan semangat Cinta Tanah Air dengan memperkuat Nasionalisme Kebangsaan, Toleransi Moderasi Agama, Adat Tradisi Budaya Nusantara, membumikan dan melestarikan Pancasila, serta terus berikhtiar memperbaiki bangsa ini melalui jalan konstitusional, dialog, dan musyawarah,” pungkasnya.

(WLY/GW)