JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta akhirnya angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
PWNU DKI Jakarta menilai dua kubu yang bertikai hanya menjadikan Jakarta sebagai arena konflik dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di dalamnya.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, dan sekaligus tokoh Betawi, KH Lutfi Hakim, menyampaikan bahwa PWNU DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta merasa terusik karena konflik elite PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta.
Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga mengabaikan mekanisme dan kearifan struktural dan kultural NU.
“Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik. Dari mulai pemecatan Ketua Umum sampai penunjukan Penjabat Ketua Umum bertempat di Jakarta.” ujar Kiai Lutfi Hakim melalui keterangan resminya, Selasa, (16/12/2025).
PWNU DKI Jakarta memetakan konflik PBNU ke dalam dua kelompok besar. Pertama, Kelompok Sultan, yakni barisan pengurus yang berada di belakang KH Miftachul Akhyar. Sebutan “Sultan” merujuk pada pelaksanaan Rapat Pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Kedua, Kelompok Kramat, yaitu kelompok yang berada di belakang Ketua Umum PBNU sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU, KH Yahya Cholil Staquf. Penamaan “Kramat” muncul karena rapat yang digelar kelompok ini berlangsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta—yang semula disebut sebagai Rapat Pleno namun kemudian diklaim sebagai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana NU.
PWNU DKI Jakarta menilai konflik tersebut semakin berkepanjangan karena mengabaikan keberadaan Musytasyar dan Masyaikh yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan jamaah dan jam’iyyah NU.
Atas dasar itu, PWNU DKI Jakarta secara tegas mendesak Tim AHWA Muktamar ke-34 NU di Lampung mencabut mandat Rais Aam atas diri KH. Miftahul Akhyar dan sekaligus juga mendorong agar segera digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan konstitusional untuk mengakhiri polemik.
Tak hanya mendesak, PWNU DKI Jakarta bahkan menyatakan kesiapan Jakarta menjadi tuan rumah MLB, jika hal tersebut disepakati oleh struktur NU secara nasional.
“MLB adalah jalan keluar yang paling bermartabat agar NU kembali pada khittah, pada musyawarah, dan pada penghormatan terhadap ulama, Jakarta siap jadi tuan rumah MLB,” pungkasnya.
Sikap PWNU DKI Jakarta ini menandai meningkatnya tekanan dari daerah terhadap elite PBNU agar konflik internal segera disudahi secara terbuka, sah, dan sesuai dengan tradisi organisasi Nahdlatul Ulama.
