JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menjalankan program Sentra Pangan dan Pemberian Gizi (SPPG) secara profesional, higienis, dan berbasis partisipasi masyarakat, serta segera menyusun Juklak–Juknis khusus untuk wilayah DKI Jakarta.
Sekretaris PWNU DKI Jakarta, KH. MH. Bahaudin atau akrab disapa Gus Baha, menilai bahwa hingga kini pelaksanaan SPPG di DKI Jakarta masih berjalan lambat, karena minim sosialisasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum adanya panduan teknis yang sesuai dengan karakteristik ibu kota yang padat penduduk dan terbatas lahan.
“PWNU DKI Jakarta mendukung penuh visi BGN dalam menyediakan pangan bergizi bagi masyarakat. Namun Jakarta membutuhkan pendekatan berbeda. BGN perlu segera menerbitkan Juklak–Juknis khusus untuk DKI Jakarta, agar pelaksanaan SPPG bisa efektif dan adaptif terhadap kondisi lapangan,” ujar Gus Baha di Jakarta, Rabu (08/10/2025).
Selain menyoroti kelembagaan dan panduan teknis, Gus Baha juga menegaskan pentingnya standar higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam operasional SPPG.
Gus Baha juga menekankan bahwa seluruh unit SPPG harus memiliki sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dari BPOM RI, serta menerapkan sistem kebersihan dan sanitasi yang ketat di setiap tahap produksi dan distribusi.
“SPPG bukan sekadar dapur sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab moral menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, PWNU DKI meminta agar semua SPPG di Jakarta memenuhi standar higienis dan memiliki sertifikat CPPOB dari BPOM RI. Ini menjadi jaminan bahwa pangan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi,” terangnya.
Menurutnya, PWNU DKI Jakarta juga siap membantu BGN dalam mengembangkan model SPPG Komunitas berbasis masjid, sekolah, dan pesantren, yang dikelola secara profesional dan sesuai standar kesehatan.
“Kami siap bersinergi agar Jakarta menjadi contoh nasional pelaksanaan SPPG yang bersih, partisipatif, dan berkelanjutan,” tpungkasnya.
