Jakarta, LIPUTAN 9
Ketua PWNU Riau Tengku Rusli Ahmad bantah pernyataan Wakil Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Amin Said Husni terkait pernyataannya yang mengatakan adanya kop surat palsu dan stempel palsu serta pernyataan tentang kepengurusan PWNU Riau, Jumat, (12/01/24).
Hal tersebut disampaikan oleh Tengku Rusli Ahmad kepada media terkait adanya pernyataan Waketum PBNU tersebut. Rusli Ahmad memang, memang benar sesuai surat edaran PBNU yang pertama menyatakan setiap ketua atau pengurus Nahdatul Ulama yang maju sebagai caleg ataupun calon DPD RI harus mengajukan cuti.
Berdasarkan surat edaran yang kedua PBNU, dimana meminta agar dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa pengganti ketua atau pengurus wilayah maupun cabang dan lembaga yang cuti harus segera diadakan rapat pleno.
“PWNU Riau sudah melaksanakannya dan telah memilih wakil ketua satu, Harmansyah selaku ketua dan telah kita ajukan tanggal 27 November 2023 ke PBNU. Setelah diajukan ke Jakarta, PBNU secara lisan menyampaikan bahwasanya khusus di Riau ini, saya masih dibutuhkan dan tetap menjabat, itu disampaikan oleh Sulaiman Tanjung selaku Wasekjen PBNU dan Korwil Riau. Terbukti disaat saya menerima gelar Bapak Toleransi, saya disaat itu masih membawa nama PWNU Riau dan mendapat respon positif dan apresiasi dari PBNU dengan berbagai macam apresiasi dan pujian,” tutur Rusli Ahmad.
Selanjutnya, kenapa disaat kita deklarasikan PWNU Riau mendukung Prabowo-Gibran sekarang keluar bahasa carateker di bulan Desember 2023. Karena surat cuti saya belum juga keluar, maka saya juga masih tetap menjalankan tugas saya selaku Ketua PWNU Riau.
“Saya minta agar PBNU konsisten, karena NU sepengetahuan saya adalah manut terhadap kiainya dan manut terhadap pemimpinnya baik secara tertulis maupun lisan. Kenapa kita melakukan deklarasi Prabowo-Gibran, ini adalah keinginan para Kiai, pengurus hingga jajaran ke bawah di Riau. Oleh sebab itu saya harus mengakomodir hal tersebut dan agar orang tahu bahwa arah dukungan NU Riau itu kemana,” tegas Rusli.
“Kitakan tahu arahnya PBNU itu ke Paslon nomor urut 2, kenapa pada saat PWNU Riau mendeklarasikan dukungan, kita dimarahi, dan adanya pernyataan adanya cap yang tidak benarlah,” segahnya.
“Acara deklarasi dilakukan bukan secara formal atau resmi dengan undangan, karena di dalam unsur PWNU Riau banyak pengurus yang merupakan ASN yang notabene mereka harus netral. Deklarasi tersebut kita lakukan secara spontan dan komunikasi via telepon. Jika ada undangan yang disebut, saya tidak mengerti itu undangan yang dari mana,” sanggah Rusli Ahmad.
Saya meminta PBNU untuk konsisten, kenapa disaat saya deklarasikan Paslon Prabowo-Gibran ini terjadi masalah dan adanya sebutan carateker. Kenapa tidak dari awal disaat kegiatan lain dimana saya membawakan nama PWNU Riau yang selalu terekspos ke pusat tidak ada bahasa carateker, cap palsu dan sebagainya,” pungkasnya. (ASR)
