KOTA BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, H. Arif Rahman Hakim, S.H., menegaskan perlunya langkah strategis dan terukur untuk menjawab tantangan ekonomi dan politik yang tengah dihadapi Kota Bekasi. Salah satu fokus utama yang kembali ia tekankan adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pengelolaan yang lebih modern dan transparan.
Arif menilai digitalisasi menjadi kunci untuk menekan potensi kebocoran PAD, sekaligus mendorong efisiensi tata kelola pendapatan daerah.
“Kalau kita ingin menekan kebocoran PAD, Bekasi harus berani menerapkan sistem digital seperti yang berhasil dilakukan di Malang,” ujarnya saat ditemui oleh wartawan Liputan9.id pada Rabu (18/11/2025).
Selain digitalisasi PAD, Arif juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah. Ia menegaskan bahwa BUMD harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih produktif, baik dari sisi efisiensi maupun profitabilitas, namun tetap menjaga kualitas layanan publik.
“BUMD harus menjadi penopang PAD, tapi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat berkurang. Dua-duanya harus berjalan,” tegasnya.
Isu strategis lain yang menurut Arif perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Ia menilai permasalahan tersebut bukan sekadar isu lokal, melainkan sudah menjadi persoalan nasional yang membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya isu Bekasi, tapi isu nasional. Pemerintah pusat harus hadir karena dampaknya luar biasa bagi lingkungan dan warga,” katanya.
Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Arif memastikan bahwa Komisi III tetap memantau penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan di berbagai titik Kota Bekasi.
Ia menegaskan seluruh pekerjaan harus dirampungkan sebelum batas waktu 26 Desember 2025, sesuai komitmen pemerintah daerah.
“Proyek harus tuntas tepat waktu, dan anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal. Tidak boleh ada yang molor,” tandasnya.
Menutup pembahasan, Arif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan Kota Bekasi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan DPRD.
“Bekasi ini rumah kita bersama. Semua harus ikut bertanggung jawab, semua harus ikut membangun,” pungkasnya.
