JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saling melempar senyum, saat menandatangani piagam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Trump beberapa kali menepuk bahu Prabowo, sementara kamera jurnalis mengarah ke meja penandatanganan.
Usai tanda tangan, Prabowo mengangkat dokumen BoP, memperlihatkan kepada anggota World Economic Forum (WEF) 2026. Hari itu memang berbarengan dengan pertemuan tahunan forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Prabowo yang mengenakan setelan jas dan peci duduk berdua semeja dengan Trump saat penandatanganan.
Indonesia resmi bergabung dengan BoP, sebuah organisasi yang dibentuk Trump. Prabowo meyakini langkah tersebut merupakan kesempatan emas bagi Indonesia. Ia melihat adanya peluang untuk berkontribusi langsung dalam mengurangi beban kemanusiaan di wilayah konflik, khususnya Gaza.
“Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza yang jelas penderitaan rakyat gaza sudah berkurang, sangat berkurang,” ujar Presiden Prabowo, usai penandatanganan BoP.
Pemerintah Indonesia memiliki tujuan spesifik untuk menjaga proses transisi di Gaza, agar tetap berada pada jalur yang benar. Fokus utamanya adalah memastikan solusi dua negara atau two-state solution tetap menjadi prioritas utama.
“Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk, saya sangat berharap Indonesia bisa ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” terangnya.
Sebagai informasi, BoP merupakan organisasi antar pemerintah di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Presiden Trump memimpin langsung inisiatif yang bertujuan mengawasi administrasi serta rekonstruksi ekonomi Gaza pascaperang.
Keanggotaan Dewan Perdamaian terdiri dari sembilan negara, yakni Amerika Serikat, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Kehadiran Indonesia menjadikannya satu-satunya negara di luar kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam inisiatif Trump ini.
Fakta menarik lainnya adalah ketidakhadiran negara-negara Eropa dalam daftar keanggotaan dewan tersebut. Padahal, peresmian BoP dilakukan di benua Eropa, di sela-sela forum ekonomi dunia di Swiss.
Disisi lain, keputusan Presiden Prabowo bergabung BoP menuai respons beragam dari berbagai kalangan di tanah air, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua MUI, KH Cholil Nafis, menilai komposisi Dewan Perdamaian tidak mencerminkan keberpihakan kepada Palestina.
Kritik tajam diarahkan pada keberadaan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam struktur keanggotaan, sementara perwakilan Palestina justru tidak ada. Hal ini memicu keraguan mendalam mengenai objektivitas dewan tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” ujar Kiai Cholil Nafis pada akun media sosialnya seperti dikutip pada Kamis, 29 Januari 2026.
Senada dengan Cholil, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, turut menyuarakan keprihatinannya atas langkah Prabowo. Ia menekankan perdamaian sejati mustahil terwujud tanpa adanya fondasi keadilan yang kokoh.
“Seperti di dalam pernyataan saya yang sudah beredar secara luas di media massa, kami MUI meminta atau menganjurkan kepada pemerintah agar mundur saja dari keanggotaan Board of Peace,” utaranya.
Sudarnoto menyoroti ketidakadilan global sebagai akar permasalahan yang memicu kekacauan peradaban dunia saat ini. Oleh karena itu, MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keterlibatannya secara permanen.
“Kami sangat berharap pemerintah meninjau ulang dan berpikir ulang atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace (BoP). Saya kira masih ada waktu,” pungkasnya.
Tinjau Ulang Keanggotaan Indonesia Di BoP dan NU Harus Tegas Mengingatkan
