JAKARTA | LIPUTAN9.id
Siapa sebenarnya dalang di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara? Pertanyaan itu kini menjadi sorotan setelah pemerintah menyebut penyidikan perkara tersebut mulai mengarah pada pendalaman dugaan tindak pidana makar.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK), Abd Aziz, mendesak Bareskrim Polri mengungkap seluruh rangkaian perkara, termasuk pihak yang diduga menjadi perancang, pemberi perintah, pengendali operasi, hingga penerima informasi hasil penyadapan.
Menurut Abd Aziz, penyidikan tidak boleh berhenti pada pembuktian adanya intersepsi elektronik atau penindakan terhadap pelaksana teknis. Hal yang jauh lebih penting adalah mengungkap motif, desain operasi, dan kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan kewenangan konstitusional Presiden.
“Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang merancang, apa motifnya, dan apakah terdapat tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Abd Aziz dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Abd Aziz yang juga Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) menilai perkembangan penyidikan perkara ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan negara, integritas kekuasaan konstitusional, dan perlindungan terhadap pemerintahan yang sah.
Pernyataan Abd Aziz tersebut merespons perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Senin (9/11/2026), menyampaikan bahwa penyidikan tidak lagi semata-mata berkutat pada dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik.
Yusril menyebut terdapat alasan untuk mengaitkan perkara tersebut dengan pasal-pasal makar, khususnya Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.
Menurut Yusril, penyidik perlu mendalami apakah penyadapan tersebut memiliki tujuan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya atau bahkan berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa pembuktian unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik. Pemerintah juga mempercayakan penanganan perkara kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk satuan tugas khusus.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan masih berkembang dan aparat terus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa para saksi. Dengan demikian, dugaan makar belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah terbukti.
Selanjutnya, Abd Aziz menjelaskan, dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua kualifikasi tindak pidana yang memiliki unsur berbeda.
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Karena itu, menurutnya, penyidik harus membuktikan adanya maksud khusus tersebut melalui rangkaian fakta, hubungan antarpelaku, komunikasi, perintah, serta alat bukti yang sah.
“Apabila ditemukan bukti mengenai perencanaan dan tujuan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah yang sah, konstruksi hukum makar harus dipertimbangkan secara tegas,” terangnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa apabila unsur makar tidak terpenuhi, para pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana penyadapan, akses ilegal, penghapusan informasi elektronik, maupun ketentuan hukum lain yang terbukti.
Sementara itu, GMPK secara khusus meminta Bareskrim tidak hanya memeriksa orang-orang yang diduga menjalankan operasi, tetapi juga menelusuri keseluruhan rantai komando.
Abd Aziz menyebut sedikitnya lima aspek yang harus diungkap penyidik:
- Pihak yang memberikan perintah atau menginisiasi operasi.
- Pihak yang merancang dan mengendalikan sistem penyadapan.
- Pihak yang menyediakan pembiayaan dan fasilitas operasional.
- Pihak yang menerima, mengakses, atau menyebarluaskan informasi hasil penyadapan.
- Pihak yang diduga memperoleh keuntungan atau manfaat dari operasi tersebut.
Menurutnya, pengungkapan aktor intelektual menjadi bagian penting agar proses hukum tidak hanya menyentuh pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga merancang dan mengendalikan operasi tidak terungkap.
“Pengungkapan aktor intelektual harus menjadi prioritas. Jangan sampai pelaksana teknis diproses, sementara pihak yang diduga merancang dan mengendalikan operasi justru tidak tersentuh,” tegasnya.
Selain menelusuri hubungan antarpelaku, Abd Aziz merekomendasikan pemeriksaan forensik digital secara menyeluruh terhadap Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat komunikasi, metadata, rekam jejak akses, serta dokumen penghapusan informasi elektronik.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui siapa yang mengakses sistem, kapan perintah diberikan, nomor siapa saja yang menjadi sasaran, bagaimana informasi diperoleh, dan ke mana hasilnya didistribusikan.
Penyidik juga diminta mengamankan seluruh bukti digital melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi manipulasi, penghilangan jejak, maupun penyalahgunaan proses pembuktian.
Abd Aziz menilai transparansi pengelolaan bukti elektronik akan menentukan kualitas pembuktian perkara di pengadilan.
Dalam pernyataannya, Abd Aziz menyampaikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, independen, dan berintegritas.
Ia berharap kepemimpinan Kapolri dapat menjamin tidak ada pihak yang memperoleh perlindungan karena pangkat, jabatan, kedekatan politik, maupun posisi strategis.
Dukungan GMPK, kata dia, merupakan komitmen untuk mendorong penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan dan perlindungan konstitusi.
Abd Aziz juga meminta Presiden Prabowo memberikan arahan kelembagaan agar seluruh proses penyidikan berjalan objektif dan tidak dipengaruhi tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan.
Menurutnya, Presiden tidak perlu menentukan kesalahan seseorang ataupun mengintervensi penetapan pasal. Namun, kepala negara berkewajiban memastikan seluruh instrumen negara bekerja sesuai konstitusi.
GMPK juga mendorong Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara substantif terhadap penanganan perkara tersebut.
Desakan ini sejalan dengan rencana Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dugaan penyadapan ilegal, termasuk mengungkap dalang dan motif di baliknya.
Abd Aziz berharap pengawasan parlemen tidak hanya berfokus pada perkembangan penetapan tersangka, tetapi juga memastikan penyidik mengungkap motif, pihak yang memerintahkan, aktor intelektual, serta konstruksi hukum yang digunakan.
Menurutnya, pengawasan kelembagaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, Abd Aziz mengingatkan bahwa persoalan ini juga harus menjadi momentum evaluasi tata kelola penyadapan nasional.
Ia mengutip pemikiran Lord Acton, sejarawan dan pemikir politik Inggris, yang terkenal dengan pernyataannya: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Menurut Abd Aziz, peringatan tersebut relevan ketika kewenangan dan perangkat negara diduga digunakan untuk kepentingan di luar hukum.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan, memperjelas dasar hukum, membatasi akses, dan memastikan setiap pejabat yang memiliki kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan asas legalitas dalam perkara yang diduga berlangsung sepanjang 2025–2026.
Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP lama harus dibedakan penerapannya dari Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penyidik wajib memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, serta aturan perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.
“Ketelitian konstruksi hukum merupakan keharusan agar perkara ini memiliki landasan pembuktian yang kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Abd Aziz menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden harus diungkap secara menyeluruh.
Bagi GMPK, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan apakah terdapat desain operasi yang bertujuan mengganggu atau melumpuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah.
Apabila unsur makar terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual, harus diproses sesuai hukum tanpa pengecualian.
Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tidak bersalah dan menjamin hak setiap orang di hadapan hukum.
“Negara yang bermartabat bukan negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, melainkan negara yang berani membongkar kejahatan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas konstitusi,” pungkasnya.
