YERUSALEM | LIPUTAN9.id
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi pukulan politik besar setelah Presiden Isaac Herzog memutuskan memberikan kesempatan pertama kepada pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru Israel.
Keputusan tersebut diumumkan Herzog pada Sabtu (7/11/2026), setelah melakukan konsultasi dengan berbagai faksi politik yang terpilih dalam pemilihan umum parlemen Israel pada 27 Oktober 2026.
Eisenkot dijadwalkan menerima mandat secara resmi di kediaman Presiden Israel, Yerusalem, pada Minggu (8/11/2026) pukul 17.00 waktu setempat.
Berdasarkan hasil konsultasi kepresidenan, sebanyak 67 anggota parlemen atau Knesset merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan. Sementara Netanyahu memperoleh rekomendasi dari 46 anggota parlemen. Sebanyak tujuh anggota parlemen dari United Torah Judaism (UTJ) memilih tidak memberikan rekomendasi kepada keduanya.
Keputusan ini menjadi pukulan tersendiri bagi Netanyahu, yang selama bertahun-tahun mendominasi politik Israel. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, ia bukan menjadi pilihan pertama presiden dalam proses pembentukan pemerintahan.
Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 menghasilkan peta kekuatan politik yang terbelah. Tidak satu pun blok politik berhasil mengamankan mayoritas minimal 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.
Blok yang mendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Eisenkot mengantongi 48 kursi. Sementara itu, dua kekuatan politik Arab memperoleh total 19 kursi, terdiri atas Joint List dengan 11 kursi dan Ra’am dengan delapan kursi.
Partai Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi partai terbesar dengan 27 kursi. Adapun Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot memperoleh 21 kursi.
Komposisi tersebut membuat pembentukan pemerintahan baru menjadi pertarungan politik yang tidak mudah. Dukungan 67 anggota parlemen kepada Eisenkot dalam konsultasi presiden belum otomatis menjadi dukungan koalisi pemerintahan.
Gadi Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) yang kini memimpin Partai Yashar berhaluan tengah.
Mantan pejabat militer berusia 66 tahun itu sebelumnya pernah bergabung dalam kabinet perang Netanyahu. Namun, ia kemudian keluar dan menjadi salah satu pengkritik keras kebijakan Netanyahu dalam menangani perang di Gaza.
Jika berhasil membentuk pemerintahan dan terpilih sebagai perdana menteri, Eisenkot berpotensi menjadi perdana menteri pertama Israel dari komunitas Yahudi Sephardic.
Meski memperoleh mandat pertama, Eisenkot masih menghadapi tantangan besar untuk mengumpulkan dukungan mayoritas di parlemen.
Berdasarkan ketentuan hukum Israel, ia memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Presiden dapat memberikan tambahan waktu maksimal 14 hari apabila diperlukan.
Salah satu persoalan paling rumit adalah mencari dukungan partai-partai ultra-Ortodoks, khususnya Shas dan United Torah Judaism, yang secara keseluruhan memiliki 13 kursi.
Dukungan kedua partai tersebut berpotensi membuat koalisi Eisenkot mencapai ambang mayoritas 61 kursi. Namun, terdapat persoalan mendasar mengenai kebijakan wajib militer bagi seluruh warga, termasuk komunitas ultra-Ortodoks.
Eisenkot menginginkan kewajiban dinas militer, nasional, atau sipil berlaku bagi semua warga. Sementara tuntutan mengenai pengecualian wajib militer menjadi salah satu persoalan utama yang selama ini dipertahankan kelompok ultra-Ortodoks.
Di sisi lain, dukungan 19 anggota parlemen dari partai-partai Arab juga belum tentu dapat diterjemahkan menjadi keanggotaan dalam koalisi formal. Sikap tersebut menjadi persoalan tersendiri karena sejumlah mitra politik Eisenkot menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab.
Dalam upayanya membangun pemerintahan, Eisenkot menawarkan konsep Pemerintahan Darurat Nasional dengan empat landasan utama.
Pertama, mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Kedua, berpegang pada Deklarasi Kemerdekaan Israel. Ketiga, menerapkan kewajiban dinas militer, nasional, atau sipil bagi seluruh warga. Keempat, melucuti Hamas, baik dari kekuatan militer maupun kekuasaan pemerintahannya.
Sementara itu, Netanyahu merespons perkembangan politik tersebut dengan memperingatkan bahwa pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab dapat membahayakan Israel dari dalam.
Pernyataan tersebut dibantah Eisenkot yang menyebutnya sebagai narasi politik yang menyesatkan.
Penting dipahami bahwa pemberian mandat kepada Eisenkot bukan berarti Netanyahu telah kehilangan jabatan sebagai perdana menteri.
Mandat tersebut merupakan kesempatan konstitusional untuk melakukan negosiasi dan menyusun koalisi pemerintahan. Selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.
Apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat waktu yang diberikan, kesempatan berikutnya dapat diberikan kepada Netanyahu untuk mencoba meraih dukungan mayoritas.
Dengan demikian, keputusan Presiden Isaac Herzog merupakan kemenangan awal bagi oposisi sekaligus kemunduran politik bagi Netanyahu. Namun, pertarungan sesungguhnya masih berlangsung di meja perundingan koalisi.
Israel kini memasuki fase politik yang menentukan: apakah Eisenkot mampu mengakhiri dominasi Netanyahu melalui pembentukan pemerintahan baru, atau justru kebuntuan parlemen kembali membuka jalan bagi Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya.
