JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Ikatan Aktivis 98 (IKA 98) menegaskan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri dan dua perwira tinggi Polri harus menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan kekuasaan hingga ke akar. Penetapan tiga tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026 dinilai sebagai momentum penting, tetapi belum menjadi jaminan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.
Ketua Umum IKA 98, Bony Ibrohim, menilai dugaan penyadapan melalui sistem LIMS pada periode 2025–2026, yang disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha, harus diusut secara transparan dan menyeluruh.
“Terbongkarnya kasus penyadapan adalah pintu, bukan garansi. Indonesia bisa lebih baik, tetapi hanya jika semuanya dibongkar sampai akar,” ujar Bony dalam pernyataan IKA 98 di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Menurut IKA 98, persoalan ini bukan semata-mata tentang penyadapan ilegal, melainkan juga mengenai sistem yang memungkinkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan terjadi.
Mulai dari penegakan hukum yang dinilai belum berkeadilan, dominasi oligarki ekonomi, kerusakan hutan, hingga belum tuntasnya keadilan bagi korban kerusuhan Agustus 2025.
IKA 98 mengingatkan, apabila pengusutan hanya berhenti pada tiga tersangka, maka yang terjadi bukanlah reformasi, melainkan sekadar pergantian pemain.
Selain itu, IKA 98 mengajukan tiga tuntutan utama agar pengungkapan kasus ini benar-benar membawa perubahan.
Pertama, bongkar hingga ke akar. Aparat penegak hukum diminta mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapan, serta siapa yang diduga menghapus data LIMS pada Oktober 2026. Seluruh proses harus dilakukan secara objektif dan terbuka kepada publik.
Kedua, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. IKA 98 menegaskan semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kekuatan ekonomi. Organisasi ini juga mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset agar hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, benahi sistem secara menyeluruh. IKA 98 mendesak audit total terhadap sistem LIMS dan perangkat penyadapan negara, reformasi Polri, pengembalian orientasi ekonomi kepada kepentingan rakyat, serta perlindungan hutan dari kerusakan.
Organisasi aktivis 98 tersebut juga menyoroti pentingnya mengakhiri praktik politik yang dinilai memunculkan dualisme kekuasaan atau fenomena “dua matahari” dalam pemerintahan.
Lebih lanjut, Bony Ibrohim menegaskan IKA 98 tidak ingin terjebak dalam euforia sesaat. Menurutnya, pengalaman Reformasi 1998 harus menjadi pelajaran bahwa terbongkarnya sebuah kasus tidak berarti persoalan telah selesai apabila tidak disertai perubahan sistemik.
IKA 98 menyatakan akan terus mengawal pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal hingga tuntas.
Organisasi tersebut juga menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah berani dalam menegakkan hukum, memperkuat integritas pemerintahan, dan memastikan tidak ada kekuasaan yang berjalan di luar prinsip konstitusi.
“Kami masih menunggu, dengan harapan bukan kebencian, agar Presiden Prabowo mengambil jalan itu. Menjadi satu matahari. Menjadi Bapak Bangsa,” terangnya dalam pernyataan IKA 98.
IKA 98 menutup pernyataannya dengan seruan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan bangsa, menuntaskan agenda reformasi, serta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.
“Indonesia Mencari Bapak Bangsa. Reformasi Dituntaskan, Bukan Dilupakan.” tegasnya.
IKA 98 dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin, 9 November 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Resto Baba Domba, Jalan Ciangsana 28, belakang Kota Wisata Cibubur.
Konferensi pers tersebut menjadi momentum bagi IKA 98 untuk menyampaikan sikap organisasi sekaligus mengajak publik mengawal pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal demi penegakan hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.
