JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) untuk membongkar dalang, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan parlemen terhadap penanganan kasus yang menyita perhatian publik.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” ujar Habiburokhman, Ahad (8/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung Habiburokhman bersama jajaran pimpinan Komisi III, yakni Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Habiburokhman menegaskan, DPR tidak ingin penanganan perkara berhenti pada penetapan tersangka. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, politikus, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka tersebut adalah:
- Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum Polri.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026. Slamet Uliandi menyusul pada 5 November 2026.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur hukum yang semestinya. Dugaan penyadapan juga disertai penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena dilaporkan mengalami sakit pascastroke.
Sementara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus tersebut. Tim dipimpin langsung Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Komisi III DPR berharap langkah tersebut mampu mengungkap secara menyeluruh rantai komando, pihak yang memberikan perintah, serta tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Selain dugaan pelanggaran penyadapan dan akses ilegal, Bareskrim juga tengah mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain, termasuk dugaan makar.
Namun, dugaan makar masih dalam tahap pendalaman penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Perlu ditegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Dugaan penyadapan terhadap Presiden, jika terbukti dilakukan tanpa dasar hukum, bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik.
Komisi III DPR menegaskan akan mengawal proses hukum agar tidak tebang pilih. Rapat kerja pada 12 November mendatang diharapkan menjadi momentum untuk membuka fakta yang selama ini belum terungkap.
Publik kini menunggu jawaban atas pertanyaan besar; siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya, dan apakah ada aktor lain di balik keterlibatan empat jenderal tersebut?
Pengusutan kasus ini diharapkan berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum, sehingga seluruh fakta dapat terungkap tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah.
