SURABAYA | LIPUTAN9.id
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyatakan penolakan terhadap normalisasi LGBT di ruang publik. Organisasi tersebut menilai setiap perkembangan sosial harus tetap berpijak pada Pancasila, nilai agama, budaya, dan norma sosial masyarakat Indonesia.
Ketua Umum PNIB, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, mengatakan Indonesia bukan negara yang menganut kebebasan tanpa batas. Menurutnya, Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, harus menjadi fondasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia bukanlah negara yang menganut liberalisme tanpa batas maupun sekularisme yang memisahkan kehidupan publik dari nilai agama,” ujar Gus Wal dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Ia menilai fenomena LGBT perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan perdebatan mengenai nilai moral, pendidikan generasi muda, dan arah kebijakan sosial bangsa.
Gus Wal juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik.
“Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara serta kompas penjaga moral anak bangsa,” tegasnya.
Menurut PNIB, pembentukan kebijakan terkait fenomena LGBT perlu melalui kajian komprehensif dengan mempertimbangkan konstitusi, norma agama, norma sosial, serta kemajemukan masyarakat Indonesia.
Meski menolak normalisasi LGBT, Gus Wal menegaskan sikap tersebut bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan, persekusi, ataupun diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu.
“Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin konstitusi, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai hukum, moral, agama, ketertiban umum, dan kepentingan sosial yang lebih luas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan negara.
Lebih lanjut, PNIB mendukung adanya kajian menyeluruh mengenai pengaturan fenomena LGBT dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi yang dibentuk, menurut Gus Wal, harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan perlindungan generasi mendatang.
Di akhir pernyataannya, Gus Wal menegaskan bahwa PNIB akan terus mengawal nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.
“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harus menjunjung tinggi hukum, kearifan lokal, adat, dan tradisi budaya. Menolak LGBT sama pentingnya dengan menolak intoleransi, khilafah, terorisme, anarkisme, dan korupsi yang mengancam masa depan rakyat serta bangsa Indonesia,” pungkasnya.
PNIB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Pancasila, menjaga persatuan, serta memperjuangkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai kebangsaan.
