BOGOR | LIPUAN9NEWS
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Jual beli kini dapat dilakukan melalui marketplace, sementara pembayaran semakin banyak menggunakan dompet digital, mobile banking, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Perubahan ini bukan sekadar soal alat transaksi. Digitalisasi juga mengubah hubungan antara penjual, pembeli, penyedia layanan, dan lembaga keuangan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa cepat transaksi berlangsung, melainkan apakah perubahan tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai ekonomi Islam.
Bank Indonesia mencatat bahwa hingga triwulan IV 2025, QRIS telah digunakan oleh 59,53 juta pengguna dan 42,75 juta merchant, yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Data ini memperlihatkan luasnya penerimaan pembayaran digital dan peluangnya untuk memperluas akses pasar. Namun, banyaknya pengguna tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh praktik ekonomi digital telah memenuhi prinsip syariah. Inovasi teknologi dan kepatuhan syariah merupakan dua hal yang perlu dinilai secara berbeda.
Dalam fikih muamalah dikenal kaidah al-ashlu fil mu’amalati al-ibahah, yakni hukum asal kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak perkembangan teknologi. Marketplace, dompet digital, dan pembayaran elektronik pada dasarnya merupakan sarana. Penilaian syariah perlu diarahkan pada objek transaksi, akad yang digunakan, cara para pihak memenuhi kewajibannya, serta ada atau tidaknya unsur yang dilarang. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa sebuah transaksi otomatis halal atau haram hanya karena dilakukan secara digital.
Prinsip tersebut menjadi penting ketika melihat praktik perdagangan daring. Pembeli biasanya mengambil keputusan berdasarkan foto, deskripsi, harga, dan ulasan yang tersedia di layar. Jika penjual menyembunyikan cacat barang, memberikan keterangan yang menyesatkan, atau menggunakan testimoni palsu, persoalannya bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada pelanggaran kejujuran dan amanah. Praktik semacam itu dapat berkaitan dengan tadlis atau penipuan. Rekayasa permintaan maupun penawaran untuk memengaruhi persepsi harga juga dapat merusak kerelaan dan keadilan dalam transaksi.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman yang relevan. Fatwa tersebut menekankan kejelasan akad, kesepakatan para pihak, informasi barang, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan. Pembayaran dapat dilakukan melalui cara yang sesuai prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, termasuk transfer atau uang elektronik. Artinya, media digital tidak menghapus kewajiban dasar penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara jelas, jujur, dan bertanggung jawab.
Tantangan juga muncul dalam layanan keuangan digital. Kemudahan memperoleh pembiayaan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan atau mengembangkan usaha, tetapi pengguna tetap perlu memahami akad, biaya, denda, dan konsekuensi kewajibannya. Tidak setiap biaya layanan otomatis merupakan riba; penilaiannya harus melihat struktur akad dan substansi transaksinya. Begitu pula, unsur gharar dan maysir tidak boleh dilekatkan pada semua layanan digital tanpa pemeriksaan yang cermat. Ketelitian ini penting agar pembahasan ekonomi Islam tidak berubah menjadi pelabelan yang tergesa-gesa.
Di sisi lain, keamanan transaksi merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre melaporkan bahwa hingga 17 Agustus 2025 terdapat 225.281 laporan penipuan dengan kerugian dana korban mencapai Rp4,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan perlindungan masyarakat dalam ekosistem keuangan digital. Dalam perspektif maqashid al-syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta, keamanan dana, keterbukaan biaya, dan perlindungan data pengguna bukan sekadar urusan teknis. Semuanya berkaitan dengan upaya menjaga hak dan kepemilikan masyarakat.
Karena itu, relevansi ekonomi Islam di era digital perlu terlihat dalam praktik, bukan berhenti pada label “syariah”. Regulator perlu memastikan pengawasan dan mekanisme pengaduan berjalan efektif. Penyedia platform dan pelaku usaha harus menyampaikan informasi secara jujur, menjaga keamanan sistem, serta tidak merancang layanan yang mengeksploitasi ketidaktahuan pengguna. Masyarakat pun perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan agar memahami hak, kewajiban, serta risiko sebelum menyetujui transaksi.
Ekonomi Islam tidak seharusnya diposisikan sebagai penghambat inovasi. Prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan kemaslahatan justru dapat menjadi kompas bagi perkembangan teknologi ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi beralih ke ruang digital, ukuran kemajuan tidak cukup berupa kecepatan, jumlah transaksi, atau besarnya keuntungan. Kemajuan juga harus dinilai dari kemampuan sistem menjaga hak para pihak dan mencegah kerugian. Pada akhirnya, teknologi dapat mengubah cara manusia bertransaksi, tetapi nilai yang menuntun transaksi itu tetap harus dijaga.
Nisa Aprilia, Sistem Informasi STMIK Tazkia
