JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep Ekonomi Kerakyatan yang berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, dengan negara berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelindung kepentingan nasional.
Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto dalam buku Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia (1988) dan Ekonomi Pancasila (2002) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi harus menciptakan pemerataan, keadilan sosial, pemberdayaan koperasi, UMKM, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan hanya menghasilkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, paradigma Ekonomi Kerakyatan menemukan relevansinya melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita dan 17 Program Prioritas Jangka Menengah, yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Pertumbuhan Ekonomi: Optimisme Pembangunan Indonesia
Optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia juga memperoleh landasan akademik melalui Teori Pertumbuhan Ekonomi. Robert M. Solow dalam karya monumentalnya A Contribution to the Theory of Economic Growth (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.
Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh Paul M. Romer melalui Endogenous Technological Change (1990), yang menegaskan bahwa inovasi, penelitian, pendidikan, dan investasi sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pendekatan tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur, industrialisasi berbasis hilirisasi, transformasi digital, modernisasi pertanian, investasi pada pendidikan, riset, serta pengembangan teknologi nasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Dengan strategi tersebut, Indonesia memiliki peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika geopolitik dunia dan persaingan perdagangan bebas.
Kelembagaan Negara sebagai Penjaga Kedaulatan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung secara berkelanjutan tanpa didukung kelembagaan negara yang kuat. Douglas C. North dalam bukunya Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990) menjelaskan bahwa kualitas institusi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan karena mampu menciptakan kepastian hukum, efisiensi ekonomi, perlindungan hak kepemilikan, serta kepercayaan investor.
Dalam perspektif tersebut, negara merupakan pemegang amanah kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan berjalan secara efektif melalui koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat. Kelembagaan negara yang profesional menjadi prasyarat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Good Governance sebagai Penjamin Pertumbuhan Berkualitas
Keberhasilan pembangunan ekonomi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Konsep Good Governance yang dikembangkan World Bank dalam Governance and Development (1992) serta UNDP melalui Governance for Sustainable Human Development (1997) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik.
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan syarat mutlak agar hasil pertumbuhan ekonomi tidak mengalami degradasi akibat kebocoran anggaran, inefisiensi birokrasi, maupun rendahnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan hukum harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.
Human Development Index sebagai Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui tingginya pertumbuhan ekonomi. Mahbub ul Haq dan Amartya Sen memperkenalkan konsep Human Development Index (HDI) yang kemudian digunakan oleh UNDP sebagai indikator utama pembangunan manusia.
Dalam buku Development as Freedom (1999), Amartya Sen menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memperluas kebebasan dan kemampuan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup. Sementara Mahbub ul Haq dalam Reflections on Human Development (1995) menegaskan bahwa manusia merupakan tujuan sekaligus pelaku utama pembangunan.
Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna karena menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Berlandaskan teori-teori tersebut, pelaksanaan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas Jangka Menengah Presiden Prabowo Subianto merupakan ikhtiar untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan negara, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pembangunan manusia dalam satu kerangka pembangunan nasional. Sinergi ini menjadi modal utama bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, memperkuat kedaulatan nasional, serta mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara maju di tengah tantangan geopolitik global dan dinamika perdagangan bebas.
Syafrudin Budiman, S.IP., Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia / Komisaris PT. Jasa Marga Related Business (JMRB)
