KOTA BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Hingga pertengahan November, realisasi PAD baru berada di kisaran 71,46 persen, jauh dari target ambisius yang dipatok sebesar 90 persen. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat berbagai program prioritas yang sudah disusun Pemerintah Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menegaskan bahwa rendahnya capaian PAD berpotensi besar menekan pembiayaan daerah, terutama pada pos belanja barang dan jasa yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan pada Kamis.
“Ya tentunya berpengaruh terhadap pembiayaan daerah. Artinya sedikit banyak pasti berpengaruh, boleh jadi implikasinya pada program-program yang sudah direncanakan tidak terserap karena secara pendapatan yang minim,” ujarnya.
Menurut Alit, rotasi jabatan yang dilakukan Pemkot Bekasi seharusnya menjadi momentum peningkatan kinerja, termasuk dalam sektor pendapatan daerah. Namun stagnasi realisasi PAD justru menimbulkan keraguan bahwa target 90 persen dapat dicapai.
“Kita pesimis sampai ke 90 persen, seperti sebagaimana yang ditargetkan oleh Bapenda Kota Bekasi. Hari ini sampai minggu-minggu kemarin kan PAD baru 71 persen sekian. Sisa waktu tinggal satu bulan, mungkinkah tercapai 90 persen? Saya kira tidak mungkinlah,” tegasnya.
Dalam situasi ini, Alit meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi lebih realistis dalam menyusun strategi dan mengejar target pendapatan di sisa waktu akhir tahun.
“Harapan kita realistis. Kalau tidak tercapai 90 persen, minimal perolehan PAD harus 85 persen. Bapenda harus lebih optimalkan kinerja dalam satu bulan ke depan untuk meningkatkan perolehan PAD. Bapenda harus gercep cari potensi, opsir harus dilakukan setiap hari, dan tagih penunggak pajak,” tutupnya.
Rendahnya realisasi PAD dipastikan menjadi pekerjaan besar Pemkot Bekasi di akhir tahun, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan dievaluasi secara serius oleh DPRD Kota Bekasi.
