PALU | LIPUTAN9NEWS
Himpunan Pemuda Alkhairaat membuka peluang kolaborasi dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk memperkuat pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan tradisional di Sulawesi Tengah.
Rencana kerja sama tersebut mengemuka dalam Dialog Publik bertema Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, dalam forum tersebut menegaskan bahwa nelayan tradisional harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Mereka bukan sekadar penerima program pemerintah, tetapi memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi.
Dani mengingatkan, pengelolaan kekayaan laut harus mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Nelayan tradisional juga memiliki hak melintas di laut, memanfaatkan sumber daya perikanan, serta menjalankan adat istiadat dan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan.
Dani turut mengkritisi pelaksanaan program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurutnya, program pemerintah yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat berisiko tidak tepat sasaran.
“Programnya niatnya bagus, konsepnya bagus, tapi ketika turun di lapangan rakyat nggak diajak bicara. Nelayan nggak tahu apa yang mau dibangun di sana, masyarakat desa nggak ngerti apa yang mau diadakan,” ungkap Dani.
Ia menegaskan, partisipasi nelayan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan kawasan pesisir.
Gagasan tersebut mendapat dukungan Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat, Dr. Taufik Lasenggo, yang juga menjadi pemateri dalam dialog.
Taufik menilai keterlibatan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan agar agenda ekonomi biru tidak berhenti sebagai wacana dan dokumen kebijakan.
“Tanpa partisipasi atau keterlibatan kita semua, apa yang menjadi harapan ke depan dengan ekonomi biru itu masih tetap di atas kertas saja, disampaikan hanya omon-omon,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi privatisasi dan kepentingan ekonomi berskala besar yang dapat mengurangi ruang hidup masyarakat pesisir.
Karena itu, Taufik membuka peluang kerja sama antara Himpunan Pemuda Alkhairaat dan KNTI, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat nelayan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan.
Dani Setiawan juga menekankan pentingnya organisasi nelayan yang kuat agar masyarakat memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-haknya.
Ia mencontohkan pengalaman KNTI mendampingi nelayan dalam mengawal persoalan kerusakan alat tangkap akibat aktivitas seismik perusahaan.
“Respons dari pemerintah daerah penting, tapi organisasi nelayannya juga harus kuat, masyarakat harus kompak, jangan bekerja dan berjuang sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dukungan terhadap rencana kolaborasi tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat LS-ADI, Mohammad Sadig. Ia berharap keterlibatan Himpunan Pemuda Alkhairaat dapat membantu mempercepat pembentukan struktur KNTI di Sulawesi Tengah.
“Terima kasih buat Sekjen Pemuda Alkhairaat, kenapa kami undang supaya nanti bisa membantu bagaimana KNTI ini juga bisa berdiri secepatnya di Sulawesi Tengah,” kata Sadig saat menutup kegiatan.
Dialog publik tersebut juga menghadirkan akademisi perikanan tangkap Dr. Umar Alatas dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Abdul Rasyid.
Keduanya turut membahas ketimpangan yang dihadapi nelayan serta kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergi antara organisasi nelayan, pemuda, akademisi, dan pemerintah untuk memperkuat posisi nelayan tradisional.
Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat pesisir diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan ekonomi biru, tetapi juga terlibat langsung dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya laut dan masa depan kesejahteraannya.

























