JAKARTA | LIPUTAN9.ID
Polemik dugaan aliran dana dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, secara tegas membantah adanya keterkaitan dana hasil korupsi dengan penyelenggaraan Muktamar NU di Jombang, Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang menyebut adanya permintaan uang hingga Rp100 miliar untuk kebutuhan dana talangan Muktamar NU.
Fahd mengaku akhirnya meminjamkan Rp70 miliar kepada pihak yang disebutnya sebagai Arif Sugiyanto. Ia menyebut uang tersebut sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU, bukan pemberian.
Menanggapi pengakuan itu, Gus Ipul meminta pihak-pihak yang menyebut adanya aliran uang hasil korupsi ke Muktamar NU agar menunjukkan bukti konkret.
“Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,” ujar Gus Ipul dilansir NU Online di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Gus Ipul, tudingan tanpa bukti berpotensi merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama. Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini yang seolah-olah memastikan adanya aliran uang korupsi ke kegiatan Muktamar.
“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” terangnya.
Meski membantah keterkaitan tersebut, Gus Ipul menyatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan.
“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Fahd A Rafiq menyampaikan pengakuannya setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (10/11/2026).
Ia mengaku awalnya menolak permintaan uang yang disampaikan Arif Sugiyanto pada 25 dan 26 Agustus 2026. Namun, pada 27 Agustus, Fahd mengaku kembali dihubungi dan pihak yang meminta uang tersebut membawa nama seorang petinggi yang tidak bersedia ia ungkap identitasnya.
Fahd kemudian mengaku bersedia meminjamkan Rp70 miliar dari permintaan Rp100 miliar tersebut.
“Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” ungkap Fahd.
Pengakuan tersebut diberitakan sejumlah media, di antaranya detikcom, RMOL, Liputan6, Liputan9, dan NU Online.
Nama Fahd dan Arif Sugiyanto sebelumnya memang masuk dalam daftar delapan tersangka yang diumumkan KPK pada 15 September 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengurusan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
KPK menduga Arif, Fahd, serta sejumlah pihak lain terlibat dalam penerimaan suap dan/atau gratifikasi terkait pelayanan pertanahan dan urusan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Fahd diduga berperan dalam penerimaan uang yang dikumpulkan melalui pihak-pihak tertentu. Namun, konstruksi perkara korupsi ATR/BPN tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa uang Rp70 miliar yang diklaim Fahd sebagai dana talangan Muktamar berasal dari hasil korupsi.
Dengan demikian, pengakuan Fahd mengenai permintaan Rp100 miliar dan peminjaman Rp70 miliar masih perlu diuji melalui bukti transaksi, keterangan pihak-pihak terkait, serta pendalaman penyidik.
Polemik ini kini menghadirkan dua hal yang perlu dibedakan: klaim Fahd mengenai dana talangan untuk Muktamar NU dan bantahan Gus Ipul mengenai keterlibatan uang hasil korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Di satu sisi, PBNU meminta bukti konkret sebelum organisasi dikaitkan dengan dugaan aliran dana korupsi. Di sisi lain, pengakuan Fahd membuka pertanyaan mengenai siapa yang meminta uang, siapa penerima sebenarnya, bagaimana mekanisme penyerahannya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
Pembuktian melalui dokumen transaksi, komunikasi, keterangan saksi, dan hasil penyidikan KPK menjadi penting untuk menjernihkan persoalan.
Publik pun menunggu penjelasan Arif Sugiyanto dan hasil pendalaman KPK agar polemik dana talangan Muktamar ke-35 NU tidak berhenti pada saling bantah, melainkan terungkap berdasarkan fakta hukum.

























