JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C kembali menarik perhatian publik. Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa jalur pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam membuka kesempatan memperoleh pendidikan setara sekolah menengah atas.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia mengungkapkan, saat berkunjung ke salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat, terdapat lebih dari 300 peserta didik. Mayoritas mengikuti program Paket C.
Menurutnya, program pendidikan kesetaraan perlu diperluas untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala, mulai dari ekonomi, kondisi geografis hingga faktor sosial dan budaya.
Pernyataan Abdul Mu’ti menjadi menarik jika disandingkan dengan data latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029.
Berdasarkan data Statistik Politik 2024 yang dirujuk dalam pemberitaan BeritaSatu, dari total 580 anggota DPR RI, tercatat:
- 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat.
- 3 orang lulusan Diploma 3.
- 155 orang lulusan S1.
- 119 orang lulusan S2.
- 29 orang lulusan S3.
- 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data yang dipublikasikan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa informasi pendidikan sebagian anggota DPR belum tersedia secara terbuka dalam data yang dirujuk.
Namun, perlu digarisbawahi, 211 anggota yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan bukan berarti tidak memiliki ijazah. Demikian pula, data 63 lulusan SMA atau sederajat tidak merinci berapa orang yang memperoleh ijazah melalui Paket C.
Dengan demikian, belum tersedia angka resmi yang dapat memastikan jumlah anggota DPR lulusan Paket C sebagaimana disebutkan Abdul Mu’ti.
Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal. Ijazahnya setara dengan pendidikan SMA/MA/SMK.
Artinya, seseorang yang menyelesaikan Paket C secara sah memiliki kualifikasi pendidikan setara SMA.
Ketentuan ini juga relevan dengan persyaratan pencalonan anggota legislatif. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan minimal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Dengan ketentuan tersebut, lulusan Paket C dapat memenuhi persyaratan pendidikan sepanjang ijazahnya sah dan memenuhi ketentuan kesetaraan.
Jadi, menjadi lulusan Paket C bukan pelanggaran hukum dan bukan pula alasan untuk meragukan kemampuan seseorang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Meski demikian, pernyataan Abdul Mu’ti dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan dua persoalan penting dalam kehidupan demokrasi.
Pertama, transparansi riwayat pendidikan pejabat publik. Masyarakat berhak mengetahui latar belakang pendidikan wakil rakyat sebagai bagian dari keterbukaan informasi mengenai profil pejabat yang dipilih melalui pemilu.
Kedua, kualitas dan kapasitas anggota legislatif. Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang. Namun, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun undang-undang, membahas anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, kapasitas legislator juga perlu dilihat dari pengalaman, integritas, kemampuan memahami persoalan publik, serta kualitas kerja dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Pernyataan Abdul Mu’ti pada akhirnya mengingatkan bahwa pendidikan tidak selalu harus ditempuh melalui bangku sekolah formal. Jalur kesetaraan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Namun, keterbukaan data pendidikan para wakil rakyat tetap menjadi bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.
Publik tidak semestinya mempermasalahkan seseorang karena menempuh pendidikan melalui Paket C. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap dokumen pendidikan sah, proses pencalonan memenuhi ketentuan, dan setiap anggota dewan mampu mempertanggungjawabkan amanah rakyat.
Fenomena ini mencuat kembali ke publik setelah ramai putusan MK dan MA terhadap masa perkuliahan Gibran Rakabuming Raka (Mantan WakilPresiden) yang dinyatakan tidak setara dengan SMA. Keputusan tersebut yang menjadi penyebab utama mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden.
