JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan produk rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Penetapan ini menjadi sikap tegas MUI dalam merespons perkembangan penggunaan rokok elektrik yang semakin luas di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.
Tidak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar fatwa tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga direkomendasikan melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi perizinan industri yang sudah berjalan. Adapun Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.
MUI turut memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dan remaja dari paparan rokok elektrik.
Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai keharaman vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif mencegah ketergantungan nikotin di kalangan generasi muda.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Respons pemerintah terhadap fatwa tersebut mulai terlihat. Kementerian Kesehatan menyatakan tengah mengkaji penguatan kebijakan pengendalian rokok elektrik, termasuk rencana pelarangan total peredaran vape.
Langkah ini menunjukkan bahwa rekomendasi MUI mulai menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Dengan terbitnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama melindungi masyarakat dari bahaya nikotin, ketergantungan zat adiktif, serta potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
