Dari Hatta Sampai Gibran: Dua Wapres, Dua Alasan Mundur

Dua peristiwa itu terjadi dalam rentang sekitar 70 tahun. Namun, latar belakang, proses, dan konsekuensi politiknya berbeda.

Pengunduran diri Hatta menjadi catatan sejarah tentang perbedaan prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Sementara kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika persoalan administrasi pendidikan, putusan pengadilan, dan hak pengawasan DPR menjadi perhatian publik.

Mohammad Hatta secara resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden terhitung mulai 1 Desember 1956. Keputusan itu didahului surat pengunduran diri yang disampaikan kepada DPR pada Juli 1956.

Langkah Hatta tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah pemerintahan Indonesia.

Hatta dikenal mendukung demokrasi parlementer dan sistem konstitusional yang membatasi kekuasaan. Sementara itu, Soekarno semakin mendorong konsep Demokrasi Terpimpin yang menempatkan presiden pada posisi lebih dominan dalam pemerintahan.

Perbedaan tersebut membuat konsep Dwitunggal Soekarno-Hatta semakin sulit dipertahankan.

Sejarawan Erwin Kusuma, dalam pembahasan yang dimuat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjelaskan bahwa hubungan politik dan pengelolaan negara antara Soekarno dan Hatta sudah tidak lagi sejalan dengan komitmen awal kepemimpinan mereka pada masa perjuangan kemerdekaan.

Pengunduran diri Hatta kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, dengan masa berlaku sejak 1 Desember 1956.

Jabatan Wakil Presiden pun kosong selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya diisi kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973.

Tujuh dekade kemudian, polemik serupa muncul dengan latar belakang berbeda.

Pada 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pernyataan tersebut. Menurutnya, niat itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

Prasetyo juga menyatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut. Presiden, kata dia, justru memberikan sejumlah saran. Setelah pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Perkembangan berikutnya terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Kabar tersebut juga diberitakan Reuters dengan mengutip Budi Arie dan sejumlah sumber politik. Namun, hingga Kamis, 12 November 2026, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, kabar penyerahan surat kepada Presiden perlu dibedakan dari proses formal pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Status dan tindak lanjut konstitusionalnya masih memerlukan kejelasan resmi.

Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah MK membacakan putusan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Selanjutnya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Karena itu, penting membedakan pembatalan dokumen administrasi tersebut dari keputusan yang secara langsung memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, dinamika politik di DPR juga bergerak.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan dan pemenuhan syarat jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan agenda yang diumumkan DPR, usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan itu telah ditandatangani 120 anggota dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

HMP merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Masih ada tahapan kelembagaan dan ketentuan hukum yang harus dilalui.

Pengunduran diri Hatta pada 1956 merupakan keputusan politik yang berakar pada perbedaan prinsip mengenai sistem pemerintahan dan arah demokrasi Indonesia.

Sementara itu, kabar pengunduran diri Gibran pada 2026 muncul di tengah polemik dokumen pendidikan, putusan pengadilan, serta proses pengawasan politik di parlemen.

Perbedaan paling mendasar terletak pada konteks dan prosesnya. Hatta telah mengundurkan diri secara resmi dan pemberhentiannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Adapun dalam kasus Gibran, penyerahan surat kepada Presiden telah dikonfirmasi oleh Budi Arie, tetapi Ketua MPR menyatakan belum menerima dokumen tersebut hingga 12 November 2026.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Karena itu, perkembangan selanjutnya bukan hanya menyangkut keputusan pribadi seorang pejabat negara, melainkan juga kepastian proses ketatanegaraan.

Sejarah Hatta dan dinamika Gibran memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak berdiri di luar prinsip konstitusi. Perbedaan zaman boleh melahirkan persoalan yang berbeda, tetapi kepastian hukum, transparansi, dan mekanisme demokrasi tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara.

Catatan akurasi untuk redaksi: Ada pembaruan penting dari naskah awal. Per 12 November 2026, Budi Arie telah membenarkan penyerahan surat Gibran kepada Presiden, tetapi Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum menerima atau melihat surat tersebut. Jadi, judul tidak sebaiknya menyatakan Gibran sudah resmi berhenti dari jabatan.

Selain itu, putusan MK perlu ditulis secara utuh: permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, meskipun dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.

Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa, bukan dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wapres.

Untuk bagian Hatta, tanggal efektif pengunduran dirinya tercatat dalam Keppres Nomor 13 Tahun 1957, sedangkan perbedaan pandangan politik dengan Soekarno dijelaskan dalam publikasi ANRI.

Perkembangan agenda HMP DPR pada 12 November juga telah diberitakan ANTARA dan DPR.

(Abd/MSN)