Tak Lagi Sejalan dengan Presiden, Wapres Putuskan Mundur Demi Demokrasi

Di balik keputusan bersejarah itu, tersimpan perbedaan prinsip yang semakin tajam antara dua tokoh proklamator. Soekarno menghendaki Demokrasi Terpimpin, sedangkan Hatta tetap mempertahankan demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan yang membatasi pemusatan kekuasaan.

Buang Hatta mengatakan, kemerdekaan tidak cukup hanya diperjuangkan dengan mengusir penjajah. Kemerdekaan juga harus dijaga melalui pemerintahan yang demokratis, berlandaskan konstitusi, menjunjung kejujuran, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena prinsip itulah, Hatta memilih meninggalkan jabatan tertinggi kedua di republik daripada terus berada dalam pemerintahan yang semakin jauh dari pandangan politiknya.

Selanjutnya, Keputusan Hatta mundur sebenarnya bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba.

Wacana pengunduran dirinya sudah muncul sejak 1955. Namun, keinginan tersebut belum mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkannya dari parlemen.

Pada 20 Juli 1956, Hatta kembali mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR Sartono. Surat itu diterima pada 23 Juli 1956.

Dalam suratnya, Hatta menyampaikan bahwa setelah DPR hasil Pemilu 1955 mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, sudah tiba waktunya ia mengakhiri jabatan sebagai Wakil Presiden.

DPR kemudian membahas permohonan tersebut melalui serangkaian rapat pada 28, 29, dan 30 November 1956. Akhirnya, DPR menyetujui pengunduran diri Hatta.

Terhitung sejak 1 Desember 1956, Indonesia resmi tidak lagi memiliki Wakil Presiden.

Keputusan pemberhentian dengan hormat itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, yang berlaku surut sejak 1 Desember 1956.

Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Dwitunggal yang telah menjadi kekuatan politik dan simbol persatuan bangsa sejak awal kemerdekaan.

Perbedaan Soekarno dan Hatta bukan sekadar persoalan pribadi. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana negara seharusnya dijalankan setelah Indonesia merdeka.

Hatta merupakan pendukung demokrasi parlementer dan konstitusional. Ia percaya bahwa kekuasaan harus dikontrol melalui lembaga perwakilan, hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Sebaliknya, Soekarno semakin mendorong konsep Demokrasi Terpimpin. Menurut Soekarno, sistem demokrasi parlementer dengan persaingan partai yang tajam telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan menghambat jalannya pemerintahan. Perbedaan tersebut semakin sulit dipertemukan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui kajian sejarahnya mencatat, Hatta melihat perkembangan politik dan pengelolaan negara di bawah Soekarno sudah berbeda dari komitmen awal keduanya pada 1945 hingga 1949.

Hatta juga merasa perannya sebagai Wakil Presiden semakin terbatas dalam sistem pemerintahan parlementer, ketika kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Selain itu, ia merasa tidak mampu menghentikan praktik korupsi yang semakin merajalela.

Setelah tidak lagi menjabat Wakil Presiden, Hatta tidak memilih diam. Ia tetap aktif menyampaikan kritik terhadap arah pemerintahan.

Salah satu kritik paling penting dituangkan dalam tulisan berjudul Demokrasi Kita, yang diterbitkan melalui majalah Pandji Masyarakat pada 1 Mei 1960.

Dalam tulisan tersebut, Hatta mengkritik perkembangan demokrasi Indonesia yang dinilainya semakin menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat.

Ia menyoroti tindakan Presiden Soekarno yang mengambil peran sebagai pembentuk kabinet, serta pembubaran Konstituante sebelum lembaga tersebut menyelesaikan tugas menyusun undang-undang dasar baru.

Hatta menilai tindakan-tindakan tersebut berpotensi melemahkan prinsip konstitusional dan memperbesar kekuasaan presiden.

Tulisan Demokrasi Kita bahkan sempat dilarang beredar oleh pemerintah. Buku yang memuat kritik Hatta terhadap Demokrasi Terpimpin itu kemudian ditarik dari peredaran.

Kritik Hatta bukan berarti ia menolak Soekarno sebagai sahabat seperjuangan. Ia justru ingin mengingatkan bahwa kekuasaan harus tetap berada dalam batas konstitusi.

Persoalan politik bukan satu-satunya hal yang membuat Hatta prihatin. Ia juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menghadapi persoalan ekonomi serius. Inflasi meningkat tajam, daya beli masyarakat melemah, dan kesenjangan sosial semakin terlihat.

Dalam surat kepada Soekarno tertanggal 17 Juni 1963, sebagaimana dikutip Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957–1965 (1986), Hatta menyampaikan kegelisahannya terhadap arah perekonomian nasional.

Ia menyoroti munculnya kelompok elite baru yang menikmati kemewahan di tengah kesulitan rakyat. Buang Hatta menulis:

“Tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya ‘orang elite’, yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini.” terangnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Hatta tidak berhenti pada perebutan pengaruh politik. Baginya, ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kesejahteraan rakyat, bukan kemewahan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Selain itu, Meski berbeda jalan politik, hubungan pribadi Soekarno dan Hatta tidak sepenuhnya terputus.

Pada 12 Juli 1963, Soekarno menjenguk Hatta yang sedang sakit di Rumah Sakit Pusat Umum Jakarta.

Kunjungan tersebut menjadi gambaran bahwa perbedaan pandangan politik tidak serta-merta menghapus hubungan persahabatan dua tokoh yang bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Keduanya memiliki sejarah panjang perjuangan. Soekarno dikenal sebagai orator dan penggerak massa, sementara Hatta dikenal sebagai pemikir, organisator, dan perancang gagasan ekonomi kerakyatan.

Keduanya pernah berdiri berdampingan ketika membacakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Namun, setelah Indonesia merdeka, perjalanan politik membawa keduanya pada pilihan yang berbeda.

Sejumlah peristiwa setelah Hatta mundur menunjukkan bagaimana sistem politik Indonesia bergerak menuju pemusatan kekuasaan.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Langkah tersebut menjadi tonggak dimulainya Demokrasi Terpimpin secara lebih formal.

Kemudian, pada 5 Maret 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 setelah terjadi konflik mengenai pembahasan anggaran negara. DPR kemudian digantikan oleh DPR-GR yang anggotanya ditunjuk.

Catatan sejarah diplomatik Amerika Serikat juga mendokumentasikan pembubaran parlemen tersebut sebagai bagian dari perkembangan sistem Demokrasi Terpimpin yang memberikan ruang lebih besar bagi kekuasaan presiden.

Perkembangan itu memperlihatkan bahwa kekhawatiran Hatta mengenai masa depan demokrasi bukan tanpa alasan.

Sikap kritis Hatta tidak berhenti ketika Soekarno berkuasa. Pada masa Orde Baru, ia juga menyampaikan kritik terhadap praktik pemerintahan yang dinilainya menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Dalam buku Biografi Politik Mohammad Hatta, karya Mavis Rose, salah satu bentuk partisipasi politik Hatta adalah pengajuan petisi kepada DPR yang berisi kritik bahwa Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.

Hatta memiliki pandangan bahwa demokrasi tidak boleh bergantung pada satu orang atau satu kelompok yang terus-menerus mempertahankan kekuasaan.

Prinsip kepemimpinan yang sering dikaitkan dengannya adalah bahwa seorang pemimpin demokratis seharusnya memikirkan siapa yang akan menggantikannya, bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin.

Bagi Hatta, regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902. Ia merupakan salah satu tokoh utama pergerakan kemerdekaan, Proklamator Indonesia, Wakil Presiden pertama, sekaligus dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Hatta menempuh pendidikan di Belanda dan aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Perjuangan politiknya bahkan membuat ia pernah ditangkap dan diadili pemerintah kolonial Belanda.

Bersama Soekarno, ia memainkan peran penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Hatta tidak hanya menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga menjadi salah satu pemikir utama mengenai demokrasi dan ekonomi kerakyatan.

Ia wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir. Negara kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Pengunduran diri Bung Hatta pada 1 Desember 1956 menyimpan pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Jabatan Wakil Presiden yang disandangnya selama lebih dari satu dekade tidak membuatnya mengabaikan prinsip yang diyakininya.

Hatta menunjukkan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir perjuangan politik. Jabatan dapat dilepaskan, tetapi tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah dan membela kepentingan rakyat tetap harus dijalankan.

Sejarah Dwitunggal Soekarno-Hatta akhirnya memberikan satu pelajaran besar: persahabatan boleh berbeda jalan, kekuasaan boleh berganti, tetapi prinsip konstitusi, demokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat tidak boleh dikorbankan.