JAKARTA | LIPUTAN9.id – Persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abd Aziz, menilai kemungkinan Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak serta-merta mengakhiri persoalan hukum yang telah bergulir.
Menurut Abd Aziz, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus dihormati sesuai kewenangan, amar, serta konsekuensi hukumnya masing-masing.
“Menang dalam satu perkara belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melingkupinya,” ujar Abd Aziz dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Abd Aziz yang juga Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) menegaskan, persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan sekadar masalah pribadi. Kasus tersebut, menurutnya, menyangkut integritas administrasi negara, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Ia merujuk Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pencabutannya.
Menurut Abd Aziz, putusan tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap objek administrasi yang diperiksa. Pejabat terkait wajib menindaklanjutinya sesuai amar putusan dan ketentuan perundang-undangan.
Namun, ia mengingatkan agar putusan tersebut tidak ditafsirkan melampaui ruang lingkupnya. Putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak otomatis sama dengan putusan mengenai keabsahan pencalonan ataupun pemberhentian Wakil Presiden.
Abd Aziz menjelaskan, peluang mengajukan gugatan ke PTUN tetap merupakan hak hukum setiap pihak sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Akan tetapi, harus diperjelas terlebih dahulu apakah objek gugatan merupakan keputusan administrasi yang sama dengan yang telah diperiksa MA atau keputusan lain yang berbeda.
“PTUN tidak dapat dijadikan jalan untuk membatalkan putusan kasasi MA dengan menggugat kembali objek dan substansi yang sama,” terangnya.
Ia menambahkan, keputusan administrasi lain yang berbeda objeknya tetap dapat diuji secara mandiri apabila memenuhi persyaratan, antara lain kewenangan pengadilan, kedudukan hukum penggugat, tenggang waktu, serta adanya kepentingan yang dirugikan.
Karena itu, menurutnya, Gibran mungkin saja memenangkan gugatan apabila memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, kemenangan tersebut tidak otomatis membatalkan putusan MK ataupun menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA.
Inilah yang disebut Abd Aziz sebagai persoalan mendasar yang harus dipahami publik: hasil satu perkara tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum dari perkara lainnya.
Abd Aziz juga mengingatkan pentingnya membedakan persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mekanisme pemberhentian dari jabatan.
Persyaratan pendidikan diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Adapun penggantian dalam keadaan tertentu merujuk pada Pasal 8 UUD 1945.
Dengan demikian, persoalan persyaratan pencalonan tidak dapat langsung disamakan dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden. Setiap konsekuensi harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Atas perkembangan tersebut, GMPK meminta Gibran mengevaluasi setiap rencana upaya hukum secara objektif dan tidak menjadikan gugatan sebagai sarana memperpanjang polemik.
GMPK juga meminta Gibran menghormati putusan MK sesuai amar dan pertimbangan hukumnya, serta memastikan konsekuensi putusan MA dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
Selain itu, Gibran diminta membuka dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan, termasuk memberikan penjelasan secara terang mengenai pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang ditempuhnya.
GMPK turut mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan secara terbuka dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Penjelasan itu, menurut Abd Aziz, harus mencakup prosedur penerbitan, dokumen pendukung, pejabat yang berwenang, proses verifikasi, serta tindak lanjut terhadap putusan pengadilan.
“Setiap dokumen negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih apabila digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan publik tertinggi,” tegasnya.
GMPK juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh institusi pemerintahan bersikap netral dan menghormati proses hukum.
Tidak boleh ada tekanan, perlindungan istimewa, ataupun perlakuan berbeda hanya karena pihak yang bersangkutan sedang menduduki jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, DPR RI diminta menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional tanpa mengintervensi kewenangan lembaga peradilan.
Abd Aziz mengutip pemikiran Montesquieu mengenai pentingnya keseimbangan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, prinsip checks and balances harus berjalan agar setiap lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusi.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut Gibran sebagai pribadi, melainkan juga menyangkut integritas proses pemilihan, kredibilitas administrasi negara, dan kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.
“Jabatan bukan perisai untuk menghindari konsekuensi hukum, dan kekuasaan bukan alasan untuk mengabaikan kebenaran,” ujarnya.
Abd Aziz menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kehormatan pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang diduduki, tetapi juga oleh kesediaannya menghormati hukum.
“Jangan sampai kemenangan di ruang pengadilan justru menjadi kekalahan di hadapan nurani publik. Sebab, hukum dapat diuji melalui prosesperadilan, tetapi integritas seseorang akan selalu diuji oleh sejarah.” pungkasnya.
