JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mengeluarkan enam poin pernyataan sikap merespons dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang belakangan ini.
Dalam pernyataan tersebut, NU secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, serta mendukung proses hukum atas dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Pernyataan sikap dibacakan langsung Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) NU.
Gus Kikin menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan hasil musyawarah setelah PBNU dan PWNU mencermati perkembangan sosial politik nasional serta menyerap aspirasi warga NU dari berbagai daerah.
“Hal ini berkaitan dengan adanya dinamika pemerintahan yang banyak sekali perkembangan-perkembangannya yang begitu cepat, sehingga kita perlu mengambil sikap dan kita tuangkan di dalam satu pernyataan,” ujar Gus Kikin.
Dalam dokumen resmi bertanggal 12 November 2026, PBNU dan PWNU se-Indonesia menyampaikan enam sikap sebagai berikut:
1. Tegaskan Dukungan kepada Pemerintahan Prabowo
NU menyatakan senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Minta Lembaga Negara Jaga Keutuhan NKRI
NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan, keamanan, dan persatuan.
3. Sesalkan Dugaan Penyadapan Presiden
NU menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan tegaknya supremasi hukum, NU mendukung penanganan kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Serukan Kondusivitas Nasional
NU mengimbau seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI.
5. Ajak Warga Perbanyak Zikir dan Doa
NU menyerukan seluruh warga memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT dari segala marabahaya dan gangguan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
6. Berlaku sebagai Pedoman Seluruh Struktur NU
Pernyataan sikap tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran organisasi, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), hingga pengurus ranting dalam menyikapi dinamika nasional.
Selanjutnya, dari enam poin tersebut, sikap NU mengenai indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu perhatian utama.
PBNU tidak hanya menyampaikan penyesalan, tetapi juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan kewibawaan kepala negara.
Menariknya, NU secara eksplisit menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada Polri. Artinya, penyelesaian dugaan penyadapan harus ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan melalui spekulasi ataupun tindakan di luar ketentuan perundang-undangan.
Sikap ini sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan yang menyangkut keamanan dan kehormatan kepala negara harus ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan hukum.
Selain menghasilkan pernyataan sikap kebangsaan, Konbes NU 2026 juga membahas agenda internal organisasi.
Katib Aam PBNU Prof KH Mohammad Nuh menjelaskan, Konbes meratifikasi peraturan perkumpulan yang kini menjadi Peraturan Jam’iyah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan konferensi di tingkat wilayah dan cabang.
Pelaksanaan Konbes juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PBNU masa khidmah 2026–2031.
Gus Kikin menyebut pembahasan Konbes mencakup berbagai program NU untuk tahun mendatang hingga akhir masa khidmah kepengurusan.
“Dari pagi tadi kita membahas banyak hal mengenai kegiatan-kegiatan NU dan penyusunan rencana-rencana yang mana ini akan digunakan nanti di tahun depan dan sampai ke akhir daripada masa khidmah di tahun 2031,” terangnya.
Dengan enam poin pernyataan tersebut, PBNU dan PWNU mengirimkan pesan bahwa dinamika politik nasional harus disikapi dengan kedewasaan, mengedepankan hukum, dan tidak mengorbankan persatuan bangsa.
NU juga menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi di berbagai tingkatan diharapkan menjadikan pernyataan tersebut sebagai pedoman bersama.
Di tengah situasi politik yang terus berkembang, pesan utama PBNU jelas: menjaga Indonesia tetap utuh, mengawal supremasi hukum, dan memastikan kepentingan bangsa berada di atas kepentingan kelompok.
