JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak berhenti pada persoalan individual. Seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota didorong membuka informasi kualifikasi pendidikan dan ijazah yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan mereka.
Desakan tersebut disampaikan Abd Aziz, Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), sekaligus Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU), melalui pernyataan tertulis yang diterima Liputan9.id.
Menurut Abd Aziz, polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran yang berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus menjadi momentum membangun standar transparansi bagi seluruh pejabat publik.
“Jabatan publik bukan ruang untuk membangun kekebalan, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Karena itu, informasi mengenai kualifikasi pendidikan para pemegang mandat rakyat tidak seharusnya menjadi sesuatu yang tertutup dari pengawasan masyarakat,” ujarnya kepada Liputan9.id, Sabtu (13/11/2026).
Ia menilai, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.
Selanjutnya, Abd Aziz menegaskan, tuntutan membuka ijazah bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan anggota legislatif yang berpendidikan SMA atau sederajat.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang memiliki gelar sarjana, magister, doktor, ataupun profesor.
Persoalan mendasarnya adalah apakah setiap wakil rakyat telah memenuhi persyaratan pendidikan sesuai ketentuan hukum dan apakah informasi pendidikan yang disampaikan kepada pemilih sesuai dengan dokumen yang sah.
Ia merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD. Sementara persyaratan pendidikan calon anggota DPD diatur dalam Pasal 182.
“Rakyat tidak sedang menuntut seluruh wakilnya menjadi profesor, doktor, atau sarjana. Rakyat hanya meminta kejujuran mengenai pendidikan, kepastian keabsahan ijazah, dan kesediaan mempertanggungjawabkan informasi yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan,” terangnya.
Lebih jauh, Abd Aziz merekomendasikan agar seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD secara sukarela mengumumkan riwayat pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun kelulusan, serta ijazah yang dimiliki.
Ia mengusulkan agar informasi tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi masing-masing lembaga sehingga masyarakat dapat mengakses dan melakukan pengawasan.
“Setiap anggota legislatif juga perlu memberikan pernyataan mengenai kebenaran informasi dan kesediaan dokumennya diverifikasi melalui mekanisme yang sah,” katanya.
Menurut Abd Aziz, pimpinan DPR, DPD, dan DPRD perlu menginisiasi sistem publikasi profil pendidikan seluruh anggota secara seragam dan terstruktur.
Informasi minimal mencakup jenjang pendidikan, lembaga penerbit, tahun kelulusan, serta status verifikasi dokumen. Salinan ijazah dapat dipublikasikan dengan menyamarkan data pribadi yang tidak relevan.
Ia juga meminta KPU memperkuat mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan dalam setiap tahapan pencalonan legislatif.
Verifikasi, kata dia, tidak boleh sekadar memeriksa kelengkapan berkas, tetapi harus memastikan keaslian ijazah, kewenangan lembaga penerbit, dan kebenaran status kelulusan.
“Apabila terdapat keraguan yang beralasan, KPU perlu melakukan konfirmasi kepada institusi pendidikan atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, verifikasi menjadi proses pembuktian yang substantif, bukan sekadar pemeriksaan berkas,” tegasnya.
Selain itu, Abd Aziz juga mendorong pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan membangun sistem autentikasi ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan secara digital dan terintegrasi.
Sistem tersebut harus memungkinkan masyarakat dan lembaga berwenang memverifikasi keaslian dokumen tanpa membuka seluruh data pribadi pemiliknya.
Ia mengingatkan, keterbukaan informasi pendidikan tetap harus memperhatikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Nomor identitas, alamat, tanda tangan, dan informasi pribadi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik harus tetap dilindungi.
Karena itu, menurutnya, yang perlu dibangun adalah keterbukaan mengenai kualifikasi dan keabsahan dokumen, bukan membuka seluruh data pribadi tanpa batas.
Selain itu, DPR bersama pemerintah didorong mempertimbangkan regulasi khusus mengenai standar transparansi kualifikasi pendidikan pejabat publik. Pengaturan tersebut harus membedakan kewenangan KPU dalam memverifikasi persyaratan pencalonan dengan tanggung jawab lembaga legislatif dalam menyediakan informasi setelah anggotanya terpilih.
Praktisi Hukum itu menegaskan, apabila ditemukan dugaan ijazah palsu, dokumen penyetaraan tidak sah, atau keterangan pendidikan yang menyesatkan, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang melalui prosedur hukum.
Ia mengingatkan agar tidak ada penghakiman hanya berdasarkan tuduhan atau perdebatan di media sosial.
Asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, hak membela diri, dan pembuktian harus tetap dihormati. Namun, jabatan dan kekuasaan juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang patut ditindaklanjuti.
Dalam perspektif demokrasi perwakilan, Abd Aziz turut mengutip pemikiran John Stuart Mill dalam Considerations on Representative Government. Menurutnya, pemerintahan perwakilan membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi memadai untuk menilai orang-orang yang menerima mandat politik.
Rakyat, katanya, tidak cukup hanya diberi kesempatan memilih, tetapi juga harus memiliki akses informasi untuk menilai kapasitas, kecakapan, dan tanggung jawab wakilnya.
Meski demikian, ijazah dan nilai akademik bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, integritas, maupun keberpihakan seseorang kepada kepentingan rakyat.
“Jabatan publik adalah amanah. Karena itu, keterbukaan mengenai kualifikasi pendidikan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tuturnya.
Abd Aziz menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tuntutan transparansi ijazah bukan untuk mengukur kehormatan seseorang berdasarkan gelar akademik, melainkan memastikan kejujuran dalam memenuhi persyaratan hukum.
“Ijazah memang bukan ukuran tunggal kecerdasan dan integritas, tetapi kejujuran mengenai ijazah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas,” pungkasnya.

























