• Latest
  • Trending
  • All
  • Politik
Amsar A. Dulmanan, NU dan Politik Transaksional: Telaah Kritis atas Relasi Ulama dan Negara

Penyadapan sebagai Instrumen Kekuasaan: Negara, Kontrol Sosial, dan Problematika Demokrasi

November 20, 2026

Komitmen Berantas Mafia Solar Jangan Berhenti di Atas Kertas! Dugaan Lapak BBM Bersubsidi di Taktakan Disorot, Polda Banten dan Polresta Serang Kota Ditantang Buktikan Ketegasan

November 20, 2026
Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

November 20, 2026
Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

November 20, 2026
Dark Patterns dalam Transaksi Digital: Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

Dark Patterns dalam Transaksi Digital: Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

November 20, 2026
Apresiasi Densus 88 Tangkap 15 Tersangka di Enam Provinsi, Gus Wal: Jangan Sampai Bangsa Sibuk Bertikai, Ancaman Terorisme Justru Berkembang

PNIB Wanti-Wanti Kebangkitan Terorisme di Tengah Panasnya Peta Politik Nasional

November 20, 2026
FOMO, Flexing, dan Gaya Hidup Konsumtif: Saatnya Gen Z Mengenal Ekonomi Islam

FOMO, Flexing, dan Gaya Hidup Konsumtif: Saatnya Gen Z Mengenal Ekonomi Islam

November 20, 2026
Kiai Samsul Maarif

PWNU DKI Jakarta Tetapkan Konferwil XXI pada 3–4 Desember 2026

November 19, 2026
Foto Ilustrasi AlwiAssegaf

Ditegur Kiai Cholil Nafis, Alwi Assegaf Sebut MUI Setan

November 19, 2026
Gus Ipul

Fahd Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Gus Ipul: Buktikan atau Fitnah

November 19, 2026
Green Fintech Syariah: Peran Teknologi Digital dalam Mendorong Investasi Ramah Lingkungan Berbasis Prinsip Islam

Green Fintech Syariah: Peran Teknologi Digital dalam Mendorong Investasi Ramah Lingkungan Berbasis Prinsip Islam

November 19, 2026
  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang
Saturday, November 21, 2026
  • Login
Liputan9 Sembilan
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
Liputan9 Sembilan
No Result
View All Result
Home Artikel Opini

Penyadapan sebagai Instrumen Kekuasaan: Negara, Kontrol Sosial, dan Problematika Demokrasi

Oleh Amsar A. Dulmanan

liputan9news by liputan9news
November 20, 2026
in Opini
A A
0
Amsar A. Dulmanan, NU dan Politik Transaksional: Telaah Kritis atas Relasi Ulama dan Negara

Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA (Foto: Istimewa/MSN)

506
SHARES
1.4k
VIEWS

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS

Penyadapan merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara untuk memperoleh informasi, mendeteksi potensi ancaman, serta menjaga keamanan nasional. Dalam praktik intelijen dan penegakan hukum, kewenangan penyadapan dapat menjadi perangkat strategis untuk mengungkap tindak kejahatan, mencegah aksi terorisme, dan melindungi kepentingan publik. Namun, di balik fungsi tersebut, penyadapan juga mengandung persoalan serius karena memberikan kewenangan kepada “aktor” negara untuk menembus batas-batas privasi warga negara.

Persoalan mendasarnya bukan semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya negara melakukan penyadapan, melainkan pada bagaimana kewenangan itu diberikan, dijalankan, dibatasi, dan diawasi. Siapa yang mengawasi pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi warga negara? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika muncul dugaan atau perdebatan mengenai penggunaan kewenangan intelijen dan instrumen penyadapan dalam institusi kepolisian, khususnya yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo. Dalam konteks tersebut, persoalan penyadapan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni relasi antara kekuasaan negara, kontrol sosial, perlindungan hak privasi, dan prinsip akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif paradigma kritis, penyadapan perlu dipahami bukan sekadar sebagai instrumen teknis untuk memperoleh informasi, melainkan juga sebagai praktik kekuasaan yang memungkinkan negara mengakses, mengendalikan, dan memengaruhi ruang privat maupun kehidupan sosial warga negara. Ketika kewenangan tersebut tidak dibatasi oleh prinsip legalitas, transparansi, proporsionalitas, serta mekanisme pertanggungjawaban demokratis, penyadapan berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan mendasar penyadapan tidak semata-mata terletak pada efektivitas teknologi pengawasan dalam mendukung kepentingan keamanan negara, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan negara dijalankan, siapa yang memiliki otoritas untuk mengendalikan informasi, kepentingan siapa yang dilayani, serta sejauh mana penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demokratis. Dalam perspektif ini, pengawasan negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak-hak sipil, privasi, kebebasan berekspresi, dan jaminan konstitusional warga negara.

BeritaTerkait:

Kabar Jenderal Bintang Empat Diamankan di Mako Brimob, Polri Belum Beri Keterangan

Abd Aziz: Korupsi Jangan Sampai Jadi Hukum Tak Tertulis

Dinamika Demokrasi Indonesia; Dari Politik Ideologi ke Oligarki

Politik Energi Nasional: Relasi Negara, Pasar, dan Masyarakat

Paradigma kritis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai efektivitas penyadapan sebagai instrumen keamanan, tetapi melangkah lebih jauh dengan menguji relasi antara pengetahuan, informasi, dan kekuasaan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menguasai informasi, siapa yang menjadi objek pengawasan, untuk tujuan apa kewenangan tersebut digunakan, serta mekanisme apa yang memastikan agar kekuasaan itu tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka tersebut, persoalan penyadapan harus dipahami sebagai bagian dari problem demokratisasi kekuasaan negara, yakni bagaimana kewenangan negara tetap berada dalam batas-batas hukum, pengawasan publik, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Kasus penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo perlu ditempatkan dalam kerangka analisis kritis tersebut, tanpa mengabaikan keharusan untuk membedakan secara cermat antara informasi yang berkembang, dugaan yang memerlukan pembuktian, dan fakta hukum yang telah memperoleh kepastian melalui proses peradilan.

Teknologi penyadapan pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya netral. Penguasaan teknologi intelijen memberikan kemampuan kepada institusi negara untuk mengakses komunikasi, mengumpulkan informasi, memetakan hubungan sosial, bahkan mengidentifikasi aktivitas politik seseorang. Dalam kondisi tertentu, kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi ancaman keamanan. Namun, ketika kewenangan itu diduga digunakan tanpa prosedur dan tanpa tujuan penegakan hukum, instrumen keamanan dapat bergeser menjadi instrumen kontrol kekuasaan, bahkan bisa jadi merupakan teror dan persekusi yang dilakukan secara sistematis.
Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1977) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan mekanisme penting dalam pembentukan relasi kuasa. Melalui konsep panopticism, Foucault memperlihatkan bagaimana kemungkinan seseorang sedang diawasi dapat membentuk perilaku, kedisiplinan, dan kepatuhan, sekalipun pengawasan tidak selalu dilakukan secara langsung. Pengawasan bekerja melalui internalisasi kontrol, sehingga individu secara bertahap mengatur dan mendisiplinkan perilakunya sendiri –Lihat Michel Foucault (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Pantheon Books.Foucault, 1977, hlm. 195–203). Dalam konteks masyarakat digital, penyadapan merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi pengawasan yang memungkinkan negara memperoleh informasi mengenai kehidupan privat masyarakat.

Persoalan kritisnya bukan hanya siapa yang disadap, tetapi bagaimana kesadaran akan kemungkinan diawasi dapat memengaruhi kebebasan individu sebagai warga negara. Wartawan dapat menjadi berhati-hati dalam berkomunikasi dengan nara sumber, aktivis dapat membatasi aktivitas advokasi, dan masyarakat dapat mengalami ketakutan untuk menyampaikan kritik. Dengan demikian, pengawasan yang tidak memiliki batas hukum berpotensi menciptakan chilling effect, yakni situasi ketika warga membatasi kebebasan berekspresi karena khawatir terhadap konsekuensi pengawasan negara. Dalam keadaan demikian, teknologi yang semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan publik justru dapat mengurangi ruang kebebasan warga negara.

Dalam perspektif sosiologi politik Max Weber, negara modern memiliki monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Politics as a Vocation. Monopoli tersebut tidak berarti negara memiliki kewenangan tanpa batas. Kekuasaan negara memperoleh legitimasi melalui sistem hukum dan otoritas yang diakui secara rasional-legal. Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian harus dijalankan berdasarkan aturan, pembagian tanggung jawab, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan –lihat Max Weber (1948). From Max Weber: Essays in Sociology. Edited and translated by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press, hlm.77–78.

Dalam kerangka birokrasi modern Weber, kewenangan pejabat melekat pada jabatan dan kompetensi formal, bukan pada kehendak pribadi pemegang jabatan . Kepolisian merupakan institusi negara yang memperoleh mandat untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kewenangan tersebut bukan milik pribadi pejabat, melainkan kewenangan publik yang penggunaannya harus tunduk pada hukum. Ketika kewenangan birokratis digunakan di luar tujuan dan ketentuan yang memberikan legitimasi kepadanya, muncul persoalan penyimpangan otoritas –lihat juga Max Weber (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, hlm. 956–958.

Kasus dugaan penyadapan ini karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara intelijen dan kekuasaan. Intelijen semestinya berfungsi sebagai perangkat memperoleh informasi untuk kepentingan keamanan negara, bukan menjadi sarana mengumpulkan informasi demi kepentingan personal, kelompok, ataupun persaingan kekuasaan. Perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan, legalitas, prosedur, dan mekanisme pengawasan.

Dalam perspektif paradigma kritis, penyalahgunaan wewenang tidak cukup dipahami sebagai persoalan perilaku individual. Perlu diperiksa pula struktur kelembagaan yang memungkinkan kewenangan terkonsentrasi, informasi dikuasai secara tertutup, dan tindakan aparat sulit diawasi. Jika sistem pengawasan internal tidak mampu mendeteksi atau mencegah penyimpangan sejak awal, persoalannya juga menyentuh desain kelembagaan dan budaya organisasi. Pertanyaan pentingnya ialah apakah mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen telah berjalan secara efektif, atau justru memberikan ruang bagi konsentrasi kekuasaan yang tidak seimbang antara aparat dan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, keamanan nasional tidak boleh dipertentangkan secara mutlak dengan kebebasan sipil. Keduanya harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Negara memang memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman, tetapi perlindungan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak privasi, kebebasan berkomunikasi, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang sangat sensitif karena mengandung pembatasan terhadap hak asasi manusia, meskipun dapat memiliki kepentingan hukum. Sementara itu, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 menekankan pentingnya keabsahan tindakan intersepsi, terutama dalam konteks penegakan hukum. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau secara melawan hukum.

Dari perspektif ini, legalitas penyadapan tidak cukup hanya ditentukan oleh siapa yang melakukan, tetapi juga harus dilihat dari dasar kewenangan, tujuan, prosedur, kebutuhan, proporsionalitas, serta pengawasannya. Bahkan ketika dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan intelijen, penyadapan tetap tidak boleh ditempatkan di luar prinsip negara hukum. Jürgen Habermas (1996) dalam Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, mengingatkan pentingnya legitimasi demokratis yang bertumpu pada hukum, komunikasi publik, dan partisipasi warga negara.

Legitimasi hukum, menurut Habermas, tidak semata-mata bersumber dari kewenangan formal negara, tetapi juga harus dibangun melalui proses pembentukan opini dan kehendak politik yang demokratis. Demokrasi tidak hanya membutuhkan lembaga negara yang kuat, tetapi juga membutuhkan ruang publik yang bebas dari tekanan kekuasaan. Ruang publik menjadi arena penting bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi, membangun argumentasi, dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan melalui kekuatan komunikatif (communicative power). Ketika pengawasan negara memasuki ruang komunikasi masyarakat tanpa batas yang jelas, kondisi yang memungkinkan terbentuknya opini publik secara bebas dapat terganggu. Dalam situasi demikian, pengawasan bukan hanya menyentuh persoalan privasi individu, tetapi juga berpotensi membatasi kebebasan komunikasi dan partisipasi demokratis warga negara.

Dalam konteks kasus ini, apabila dugaan penyadapan terhadap tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat terbukti, dampaknya tidak berhenti pada pelanggaran privasi individu. Hal itu juga menyentuh kebebasan pers, kebebasan berserikat, independensi masyarakat sipil, serta keseimbangan hubungan antara negara dan warga negara. Pengawasan yang tidak akuntabel berpotensi menjadikan masyarakat sebagai objek kontrol, bukan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan. Salah satu persoalan mendasar lainnya adalah hubungan antara kewenangan operasional intelijen dan akuntabilitas institusi. Karakteristik kerja intelijen memang menuntut kerahasiaan, tetapi kerahasiaan operasional tidak identik dengan kekebalan dari pengawasan. Justru semakin besar kemampuan suatu institusi mengakses informasi privat masyarakat, semakin kuat pula kebutuhan terhadap mekanisme kontrol yang independen.

Persoalan tersebut dapat dibaca melalui pemikiran Frankfurt School, khususnya Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam Dialectic of Enlightenment (1944/2002). Keduanya mengkritik rasionalitas instrumental, yakni kecenderungan penggunaan rasio dan teknologi semata-mata untuk mencapai tujuan penguasaan dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan. Dalam konteks penyadapan, rasionalitas instrumental muncul ketika kemampuan teknologi dianggap cukup untuk membenarkan tindakan pengawasan, sementara persoalan hak asasi manusia, legitimasi, dan pertanggungjawaban ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder. Kapasitas teknologi tidak otomatis memberikan legitimasi politik maupun hukum. Institusi kepolisian tidak dapat menjadikan penguasaan perangkat intelijen sebagai dasar untuk memperluas kewenangan melampaui mandat konstitusional.

Oleh karena itu, penanganan perkara ini harus menjamin independensi penyidikan, keterbukaan informasi yang tidak mengganggu proses hukum, perlindungan barang bukti digital, serta pemeriksaan terhadap rantai komando dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan. Pengawasan juga perlu melibatkan mekanisme eksternal yang kredibel agar proses pertanggungjawaban tidak semata-mata bergantung pada institusi yang sedang menghadapi persoalan tersebut. Proses hukum harus tetap menjamin asas praduga tak bersalah karena penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses peradilan yang adil.

Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo menghadirkan persoalan penting mengenai batas kekuasaan negara dalam kehidupan demokratis. Melalui paradigma kritis, persoalan ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka atau pembatasan politik secara formal. Ancaman juga dapat muncul melalui penguasaan informasi, pengawasan komunikasi, dan konsentrasi kewenangan yang tidak disertai pertanggungjawaban publik. Demokrasi membutuhkan negara yang memiliki kapasitas menjaga keamanan, tetapi sekaligus memiliki kesediaan membatasi kekuasaannya sendiri. Kepolisian harus kuat dalam penegakan hukum, tetapi tidak boleh berada di atas hukum. Intelijen harus mampu mendeteksi ancaman, tetapi tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai objek pengawasan tanpa batas. Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah milik pejabat atau institusi, melainkan mandat yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Negara yang demokratis bukanlah negara yang paling mampu mengawasi warganya, melainkan negara yang paling mampu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada warga negara.

Jakarta, 20 Nopember 2026
Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA

Tags: Amsar A. DulmananDemokrasiKontrol SosialNegaraPenyadapan
Share202Tweet127SendShare
liputan9news

liputan9news

Media Sembilan Nusantara Portal berita online yang religius, aktual, akurat, jujur, seimbang dan terpercaya

BeritaTerkait

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir (Foto: Dok. Polri)
Nasional

Kabar Jenderal Bintang Empat Diamankan di Mako Brimob, Polri Belum Beri Keterangan

by liputan9news
November 4, 2026
0

DEPOK | LIPUTAN9NEWS Kabar mengenai seorang jenderal aktif Polri berinisial L yang disebut sempat diamankan di Markas Komando (Mako) Brimob,...

Read more
Abd Aziz: Korupsi Jangan Sampai Jadi Hukum Tak Tertulis

Abd Aziz: Korupsi Jangan Sampai Jadi Hukum Tak Tertulis

October 5, 2026
Amsar A. Dulmanan, NU dan Politik Transaksional: Telaah Kritis atas Relasi Ulama dan Negara

Dinamika Demokrasi Indonesia; Dari Politik Ideologi ke Oligarki

September 23, 2026
Amsar A. Dulmanan, NU dan Politik Transaksional: Telaah Kritis atas Relasi Ulama dan Negara

Politik Energi Nasional: Relasi Negara, Pasar, dan Masyarakat

September 3, 2026
Load More

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gus Yahya

PBNU Respon Rais Am JATMAN yang telah Demisioner dan Teken Sendirian Surat Perpanjangan Kepengurusan

November 26, 2024
Akhmad Said Asrori

Bentuk Badan Hukum Sendiri, PBNU: JATMAN Ingin Keluar Sebagai Banom NU

December 26, 2024
Jatman

Jatman Dibekukan Forum Mursyidin Indonesia (FMI) Dorong PBNU Segera Gelar Muktamar

November 22, 2024
Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

2633
KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

760
KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

143

Komitmen Berantas Mafia Solar Jangan Berhenti di Atas Kertas! Dugaan Lapak BBM Bersubsidi di Taktakan Disorot, Polda Banten dan Polresta Serang Kota Ditantang Buktikan Ketegasan

November 20, 2026
Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

November 20, 2026
Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

Ekonomi Islam Bukan Sekadar Bebas Riba: 6 Fondasi yang Perlu Kamu Tahu

November 20, 2026
Logo Liputan9
Logo Liputan9.id

Tentang Kami

  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang

Alamat dan Kontak

Alamat: Jl. Antara No.12, RT 07/RW 01, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 3506766
WA : 081212711146

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Media Sembilan Nusantara

Copyright © 2024 Liputan9news.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Wisata-Travel
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Dunia Islam
    • Filantropi
    • Amaliah NU
    • Al-Qur’an
    • Tasawuf
    • Muallaf
    • Sejarah
    • Ngaji Kitab
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Seputar Haji
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Pendidikan
    • Sejarah
    • Buku
    • Tokoh
    • Seni Budaya

Copyright © 2024 Liputan9news.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In