Ketum PBNU Respon Wacana Hak Angket Pilpres: DPR Belum Ngantor, Siapa yang Bikin?
Jakarta, LIPUTAN 9
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons soal usulan calon Presiden Ganjar Pranowo dan capres Anies Baswedan soal penggunaan hak angket dan interpelasi oleh DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Gus Yahya mengatakan anggota DPR saat ini sedang sibuk Pemilu. Sibuk di KPPS, siapa yang bikin.
“DPR-nya aja belum balik kantor, ini masih sibuk di KPPS dan lain lain, siapa yang bikin?” Kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/02/24).
Selain itu, Gus Yahya juga meminta polemik dugaan kecurangan Pemilu tak dijadikan gimik belaka. Dia mendorong masalah hukum diselesaikan secara hukum.
“Imbauan saya ndak usah jadikan masalah ini sebagai gimik politik yang artifisial, kalau ada masalah, kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum, kalau masalah politik, bicarakan secara politik, itu saja,” tegasnya.
Gus Yahya juga mengatakan fokus saja pada masalah-masalah yang Riel, masalah yang dihadapi rakyat.
“Yang penting itu upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang real, yang nyata dihadapi oleh rakyat,” tuturnya.
Sebelum itu, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (22/02/24).
Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/02/24).
Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/02/24).
Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Sementara Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Dia yakin partai-partai di Koalisi Perubahan siap mendukung gerakan itu.
“Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama,” kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/02/24). (YZP)
