Kiai Imam Jazuli Serukan Percepatan Muktamar dan MLB Nahdlatul Ulama

Menurut Kiai Imam Jazuli, penyelesaian krisis kepengurusan PBNU dan penyelenggaraan jam’iyyah secara umum masih terhenti di keputusan rapat harian Syuriyah PBNU, 20 November 2025, yang dituangkan dalam Risalah Rapat, agar diperhatikan, diikuti dan dijalankan.

“Keputusan itu telah disosialisasikan agar dipahami, baik latar belakang, proses dan substansinya serta telah mendapat persetujuan dari 36 pimpinan PWNU se-Indonesia,” ujar pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA) dalam keterangan pers yang diterima Liputan9news, Selasa (02/12/2025).

Lenbih lanjut, Kiai Imjaz menyebutkan bahwa substansi keputusan tersebut menegaskan pencopotan fungsionaris KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU, sehingga tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut, fasilitas, dan lain-lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, sejak 26 November 2025, pukul 00:45 WIB.

“Pada 29 November 2025, setelah melakukan silaturrohim dan sosialisasi dengan Syuriyah PWNU seIndonesia, di Surabaya, Raim Aam, KH Miftahul Akhyar –melalui keterangan pers- menegaskan kembali keabsahan dan kebenaran substansi keputusan rapat harian Syuriyah PBNU. Dan, untuk memastikan roda jam’iyyah berjalan normal, segera dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar, disertai pembentukan tim pencari fakta terhadap adanya fakta-fakta upaya pembusukan keputusan dan institusi Syuriyah PBNU paska diterbitkan keputusan rapat, 20 November 2025,” urai Kiai Imjaz dalam keterangan persnya.

Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebutnya, telah mencapai titik krusial dengan adanya seruan moral untuk islah dari Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 30 November 2025.

“Seruan islah dari sesepuh NU memang memiliki kekuatan moral yang besar dalam tradisi Nahdliyin, dimana nasihat kiai sepuh adalah suluh dan panduan utama dalam menjaga harmoni. Ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah NU, menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan,” tuturnya.

Kemudian, Kiai Imjaz menegaskan hendaknya titik temu antara seruan moral dan keputusan formal dapat disintesiskan melalui jalur konstitusional.

“Islah tidak boleh menganulir keputusan Syuriyah secara sepihak, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut ke dalam proses formal dan informal. Salah satu pihak harus saling legowo,” tegasnya.

Selanjutnya, terhadap dinamika krisis di tubuh PBNU tersebut, atas nama Presidium Penyelamat Organisasi untuk Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Nadlatul Ulama menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengapresiasi dan menghormati keputusan Syuriyah PBNU sebagai lembaga tertinggi jam’iyyah, sekaligus Kami sangat prihatin terhadap kondisi krisis PBNU hari ini yang terlihat menyedihkan dan memalukan;
2. Memandang krisis PBNU adalah akumulasi dari tata kelola jam’iyyah yang telah melenceng sejak awal dari jalur dan pedoman berjam’iyyah yang semestinya. Dan, kami telah mengingatkan sejak awal tentang adanya infiltrasi zionisme, mafsadah dan resiko konsesi kelola tambang, tindakan arogansi struktural, tata kelola keuangan PBNU yang tidak tidak transparan. Karenanya;
3. Kami menyimpulkan bahwa krisis PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif kepemimpinan PBNU yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian);
4. Terhadap kesalahan kolektif itu, kami menghargai langkah Syuriyah PBNU yang akan melaksanakan Pleno PBNU untuk menunjuk Pj Ketua Umum PBNU dengan tugas menyiapkan Muktamar ke-35 NU dengan jadwal yang disesuaikan pada awal tahun 2026. Dan bila Rapat Pleno PBNU tidak mencapai keputusan semestinya, maka kami merekomendasikan penyelesaian kolektif melibatkan pemilik mandat, yakni meminta kepada PWNU, PCNU dan PCINU untuk segera melayangkan surat resmi kepada PBNU agar dilaksanakan Percepatan Muktamar dan atau Muktamar Luar Biasa (MLB).
5. Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah dan menjunjung tinggi etika bermedia, sekaligus untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik dengan jalan Islah konstituonal berupa Muktamar dipercepat dan atau Muktamar Luar Biasa.

Itulah seruan dan himbauan Presidium Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa NU yang
disampaikan KH Imam Jazuli.

(MFA)