JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait kinerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hangodo, yang diduga melakukan cawe-cawe proyek dan intervensi kepada beberapa kepala balai, khususnya di Jawa Tengah.
Dimana Menteri PU ini dinilai membuat gaduh dengan merotasi 570 ASN, menon-jobkan 40 orang eselon II dan III. Bahkan Menteri PU juga mempensiunkan 5 orang eselon I di Kementerian PU.
Hal ini disampaikan Benny HF Koordinator Lapangan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) saat aksi unjuk rasa, Jum’at siang, 26 September 2025 di Kementerian PU, Jakarta Pusat.
“Belum genap 3 Bulan, Menteri PU membuat kegaduhan sejagat yang mengejutkan banyak pihak. Tidak ada angin dan hujan tiba merotasi 578 pejabat struktural di Kementrian PU, dengan memberhentikan atau mempensiunkan 5 orang eselon I. Sikap Menteri Dodi Hangodo, sangat arogan dan tidak aspirasif terhadap bawahannya,” ujar Benny dalam orasinya.
Menurutnya yang dirotasi tersebut, Sekjen Kementerian PU, Irjen, Dirjen SDA, Dirjen Binkon, dan Kepala BPSDM). Bahkan, menon-jobkan 40 orang eselon II dan III, sehingga terjadi kegaduhan yang luar biasa.
“Tentunya Kementerian PU yang mengurusi infrastruktur ini membutuhkan kondusifitas dan performa kinerja, yang bisa meningkatkan pembagunan. Tentu rotasi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan yang ada,” ucap Benny.
Selain itu kataya, kita semua tahu saat Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi diberbagai sektor mengingat defisit negara per agustus ini sudah mencapai 321,6 Triliun. Tentu hal ini bukan angka yang kecil, yang harus ditambal sulam dalam melakukan pembangunan di seluruh Indonesia
“Eh kenapa sang Menteri PU malah ikut memboroskan anggaran negara dengan menyewa Private Jet untuk pergi ke Semarang, Bali dan Lombok. Dimana seharusnya sesuai aturan cukup hanya menggunakan Bisniss Class,” kritik Benny.
Menurutnya, sepertinya masih panjang episode epik perjalanan dan polemik di Kementrian PU, yang dipimpin oleh Dody Hangodo. Dimana ada indikasi permainan pihak keluarga yang mengatur dan mengintimidasi balai-balai di Jawa Tengah, untuk memenangkan pihak tertentu.
“Ada dugaan meminta fee projek sebesar 12% kepada pihak swasta dan BUMN. Sungguh miris kami melihatnya, sebagai mahasiswa yang tergabung dalam lingkar studi peduli terhadap pembangunan,” teriak Benny
Untuk itu kami mendesak kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah langkah strategis, dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini. Khusunya di dalam Kementerian PU yang memerlukan perhatian khusus.
Berikut beberapa poin-poin penting tuntutan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI):
- STOP INTIMIDASI DAN INTERVENSI PROYEK, Menolak adanya intervensi dan intimidasi ke beberapa Kepala Balai, agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan. Dimana diduga melibatkan pihak keluarga dalam proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumberdaya Air di salah satu BBWS.
- STOP POLITISASI terhadap pejabat struktural dan ASN, yang ada di Kementerian PU. Dimana harus ada pemulihan nama baik dan jabatan mereka kembali. Sebab, hal ini berdampak pada kinerja operasional Kementerian PU secara menyeluruh.
- STOP PEMBOROSAN UANG NEGARA. Negara dalam kondisi defisit dan memerlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Eeharusnya pejabat mampu menahan diri dan tidak memboroskan anggaran, Diduga Menteri PU menggunankan private Jet yang disewa untuk kegiatan ke Semarang, Bali dan Lombok, sedangkan negara saat ini defisit.
- TIDAK HARMONIS, adanya ketidak harmonisasi terhadap beberapa Dirjen yang berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan.
- MEMINTA kepada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU yang sering membuat gaduh dalam waktu secepat cepatnya. Mengingat program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu berkerjasama dengan bawahannya.
“Kami Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam KMPPI mendesak dan meminta Presiden Prabowo untuk membantu ASN yang terintimidasi oleh Menteri PU. Dimana mengembalikan dan memulihkan nama baik mereka, serta menghentikan kriminalisasi ASN. Kemudian segera berhentikan atau pecat Menteri PU sesegera mungkin demi stabilitas di Kementerian PU,” pungkas Benny dalam orasinya dihadapan peserta aksi unjuk rasa.
(GD/MSN)
