YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Pati, tanah yang dicintai sepenuh hati. Tapi belakangan ini, cinta itu bercampur dengan kecewa. Bukan karena rakyatnya, bukan karena tanahnya, tapi karena kebijakan yang seolah lupa bahwa dibalik setiap angka pajak yang dinaikkan, ada rakyat kecil yang harus menyesuaikan hidupnya dalam diam.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% tidak hanya mengejutkan, tapi juga menyakitkan. Kenaikan drastis itu datang tanpa ruang dialog, tanpa transparansi, dan tanpa sosialisasi yang menyentuh langsung rakyat yang terdampak. Rakyat hanya dijadikan objek kebijakan, bukan subjek pembangunan.
“Sebagai mahasiswa asal Pati sekaligus Sekretaris Wilayah BEM PTNU D.I. Yogyakarta, saya mewakili keresahan warga Pati yang dibebani dengan pajak tanpa pemahaman yang utuh. Ini bukan pembangunan, ini adalah bentuk penindasan yang dibungus angka,” ujar Arifa Widiasari, mahasiswa asal Pati sekaligus Sekretaris Wilayah BEM PTNU DIY, Kamis (07/08/2025).
Pembangunan tidak boleh menjadi dalih untuk menekan rakyat. Keadilan tidak bisa ditukar dengan dalih infrastruktur. Pemerintah boleh menyebut ini penyesuaian NJOP, tapi rakyat melihatnya sebagai pemaksaan.
“Bupati memang mengatakan ini demi peningkatan PAD dan pembangunan. Tapi saya ingin bertanya: Pembangunan untuk siapa? Apakah ini berpihak pada petani yang lahannya terancam pajak tinggi? Pada pedagang kecil yang penghasilannya pas-pasan? Atau hanya untuk memenuhi target angka tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi warga?” ujarnya.
Pemerintah tidak boleh menutup mata. Sosialisasi hanya di tingkat camat dan kepala desa bukanlah sosialisasi massal. Rakyat butuh didengar, bukan hanya ruang bayar. Jika benar kebijakan ini berpihak pada rakyat, mengapa rakyat merasa ditinggalkan.
Di tengah suara-suara protes yang terus bergema, tuntutan tidak lagi sekedar soal angka pajak yang naik. Ini tentang hak warga yang didengar, untuk dilibatkan, dan untuk hidup dengan layak di tanah kelahirannya sendiri.
Kami tidak anti pembangunan, kami hanya menolak pembangunan yang melukai. Kami percaya bahwa negara yang benar-benar kuat bukan karena tingginya angka pendapatan, tetapi karena rendahnya penderitaan rakyatnya.
Ini bukan tentang menolak perubahan, tapi tentang meminta keadilan dan keterlibatan. Karena tanpa partisipasi rakyat, setiap pembangunan hanya akan menjadi monumen ketimpangan.
“Saya dan warga Pati berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Buka ruang partisipasi publik. Libatkan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan kami. Karena tanah ini bukan hanya milik pemerintah, tanah ini juga milik rakyat. Dan di tanah sendiri ini, kami tidak ingin dibungkam,” tegas Arifa.
