Menolak Soeharto Bukan Karena Benci, Tapi Memuliakan Makna Pahlawan

Sejarah politik modern mengajarkan bahwa kejahatan tidak selalu tampil dalam bentuk kebengisan. Ia sering hadir dalam wajah yang rapi, melalui bahasa administrasi dan keputusan resmi yang tampak wajar. Kekuasaan semacam itu menciptakan keadaan di mana keburukan menjadi bagian dari tata laku sehari-hari, diterima tanpa rasa bersalah, dan dijalankan seolah sebuah kewajiban. Pada saat yang sama, kekuasaan juga membentuk ingatan kolektif yang menyeleksi apa yang boleh diingat dan apa yang harus dilupakan. Melalui monumen, upacara, dan gelar kehormatan, negara menulis ulang masa lalunya agar tampak bersih dari dosa. Dua mekanisme ini, normalisasi keburukan dan rekayasa ingatan, bekerja saling menopang. Dan keduanya kini terlihat jelas dalam kasus Soeharto.

Keputusan pemerintah untuk tetap memproses gelar Soeharto dengan alasan telah memenuhi syarat formal memperlihatkan bagaimana moralitas publik telah dibirokratisasi. Penilaian etis digantikan oleh mekanisme administratif, dan nurani digeser oleh prosedur. Seolah-olah kebenaran bisa diringkas menjadi daftar yang perlu disetujui. Dengan logika semacam itu, pelanggaran hak asasi yang terjadi di masa lalu dianggap tidak relevan karena tidak tercantum dalam formulir. Di sinilah bahaya moral yang paling dalam bersembunyi. Sebuah bangsa tidak kehilangan arah karena tidak memiliki hukum, melainkan karena berhenti berpikir tentang makna dari hukum itu sendiri.

Yang lebih berbahaya adalah bahwa proses administratif ini berjalan beriringan dengan rekayasa simbolik. Negara tidak hanya berusaha memutihkan kekuasaan lama, tetapi juga menata ulang cara publik mengingat masa itu. Gelar pahlawan tidak sekadar penghargaan, melainkan perangkat politik untuk mengatur memori publik. Melalui tindakan simbolik semacam ini, negara menulis ulang sejarah agar yang dulu menindas dapat diingat sebagai penyelamat. Ia menciptakan versi masa lalu yang bisa diterima tanpa rasa bersalah, di mana represi disebut ketegasan, kontrol disebut stabilitas, dan kesunyian disebut kedamaian. Jika narasi seperti ini diterima, maka generasi mendatang akan mewarisi memori yang telah disterilkan dari konflik moralnya.

Tidak mengherankan bila upaya ini beriringan dengan pengusulan nama-nama korban kekerasan politik sebagai pahlawan dalam daftar yang sama. Tindakan semacam ini menciptakan ilusi keseimbangan moral. Seolah-olah dengan menempatkan pelaku dan korban berdampingan, bangsa ini telah berdamai dengan dirinya sendiri. Padahal yang terjadi justru pembauran etika yang menghapus garis pembeda antara keadilan dan kekuasaan. Ketika korban dan pelaku ditempatkan dalam ruang simbolik yang sama, maka yang diperingati bukan keberanian untuk melawan, melainkan kemampuan untuk melupakan.

Bangsa yang sehat tidak membutuhkan rekonsiliasi semu seperti ini. Ia membutuhkan keadilan yang lahir dari keberanian mengakui kebenaran. Pengakuan tidak akan mengancam negara, justru menguatkannya. Sebaliknya, melupakan akan membuat negara kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri. Kita telah melihat bagaimana janji penyelesaian pelanggaran HAM berat terus gagal diwujudkan, bagaimana penyintas terus hidup tanpa kepastian, dan bagaimana luka lama dibiarkan mengering tanpa pengakuan. Dalam konteks seperti ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan sekadar langkah politis, melainkan bentuk baru pengingkaran terhadap korban. Ia menutup pintu kebenaran dengan cara yang lebih sopan.

Masalah yang paling dalam terletak pada cara kita menilai keberhasilan. Bangsa ini telah lama terjebak dalam logika pembangunan yang menilai segala sesuatu dari hasil, bukan dari nilai. Selama jalan dibangun dan ekonomi tumbuh, maka moralitas dianggap urusan sekunder. Padahal pembangunan yang mematikan ruang kritik hanyalah proyek keheningan yang berumur panjang. Kita boleh memuji hasil-hasil Orde Baru, tetapi tidak ada keberhasilan yang cukup besar untuk menebus penderitaan manusia. Menghormati jasa tanpa menilai akibat adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap kebenaran.

Kita sering mendengar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Namun yang lebih benar, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menentukan siapa yang layak disebut pahlawan. Pahlawan bukanlah orang yang berkuasa paling lama, tetapi orang yang paling berani membela nilai kemanusiaan ketika kekuasaan berubah menjadi penindasan. Pahlawan sejati tidak menciptakan ketakutan, ia memerdekakan pikiran. Gelar pahlawan tidak boleh menjadi alat untuk menenangkan sejarah, melainkan panggilan untuk memperbaiki masa depan. Jika negara ingin memberi penghormatan sejati, maka seharusnya ia menghormati keberanian moral, bukan keberhasilan teknokratis.

Krisis yang kita hadapi hari ini bukan sekadar krisis sejarah, melainkan krisis berpikir. Kita telah menjadi bangsa yang pandai menghafal peristiwa tetapi malas memahami maknanya. Kita memperingati tanpa refleksi dan menghormati tanpa memahami. Bangsa yang kehilangan kemampuan berpikir moral akan mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang menawarkan ketenangan. Ia akan menukar kebebasan dengan rasa aman, dan kebenaran dengan ketertiban. Ketika keadaan seperti ini dibiarkan, maka sejarah akan berhenti menjadi guru dan berubah menjadi pembenar.

Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu mengembalikan makna ingatan sebagai ruang moral. Mengingat bukanlah kegiatan nostalgia, melainkan tindakan etis untuk menjaga agar kebenaran tidak hilang. Ingatan yang jujur menuntut keberanian untuk menatap luka tanpa menutupinya dengan seremoni. Ingatan seperti ini tidak akan melumpuhkan bangsa, justru akan menguatkannya. Sebab bangsa yang sanggup menatap masa lalunya dengan jujur adalah bangsa yang siap menghadapi masa depannya dengan kepala tegak.

Menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan tindakan kebencian, melainkan bentuk penghormatan terhadap makna kepahlawanan itu sendiri. Ia adalah pernyataan bahwa bangsa ini belum kehilangan kemampuan untuk menilai, belum menyerah pada logika politik yang menukar kebenaran dengan stabilitas. Gelar pahlawan tidak boleh menjadi alat cuci moral negara, karena kehormatan sejati hanya lahir dari keberanian menghadapi kegelapan masa lalu. Jika bangsa ini ingin memperingati Hari Pahlawan dengan bermartabat, maka langkah pertama adalah menjaga agar kata pahlawan tidak kehilangan maknanya.

Pahlawan sejati tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari keberanian untuk melawannya ketika kekuasaan melanggar batas kemanusiaan. Mereka tidak memerlukan patung atau gelar untuk diingat, karena kebenaran sudah menjadi monumen mereka yang abadi. Tugas negara bukan memuliakan penguasa, melainkan menjaga agar rakyat tidak kehilangan keyakinan terhadap keadilan. Keadilan bukan hasil dari seremoni, melainkan dari keberanian untuk berkata tidak kepada kebohongan. Jika negara gagal menjalankan keberanian itu, maka rakyat yang harus mengambilnya alih dengan cara mengingat.

Dan di situlah letak kemerdekaan yang sejati. Bukan pada kemampuan untuk melupakan, melainkan pada keberanian untuk mengingat tanpa takut. Selama bangsa ini masih bisa mengingat dengan jujur, maka kebenaran tidak akan pernah sepenuhnya kalah.

Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate

Artikel yang berjudul “Menolak Soeharto Bukan Karena Benci, Tapi Memuliakan Makna Pahlawan” ini, yang ditulis  Virdika Rizky Utama sebelumnya telah tayang di NU Online pada Rabu, 5 November 2025.