JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umum, Gus AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), mendesak pemerintah supaya mengusut tuntas dugaan keterkaitan kebijakan kehutanan tahun 2013 pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Tuntutan tersebut terkait maraknya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera.
PNIB menilai bahwa periode kepemimpinan Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan merupakan awal dari kerusakan hutan secara masif di berbagai kawasan Indonesia. PNIB menyampaikan bahwa pada masa tersebut terjadi perluasan perambahan hutan, deforestasi, serta pengalihan fungsi kawasan hutan dan taman nasional menjadi kebun sawit serta area pertambangan yang, menurut PNIB, banyak dikuasai kelompok taipan, konglomerat, dan pihak asing.
PNIB mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas rangkaian bencana ekologis yang terus berulang, terutama banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Menurut Gus Walum, kebijakan yang dijalankan satu dekade lalu memiliki dampak yang masih terasa hingga sekarang.
“Jika akar masalahnya berasal dari kebijakan di masa lalu, maka pejabat yang mengambil keputusan harus dimintai pertanggungjawaban. Bagi kami, Zulkifli Hasan harus diusut tuntas,” ujar Gus Wal dalam acara PNIB Istighotsah, Ngaji Pancasila dan Doa Bersama Lintas Agama untuk keselamatan rakyat dan bangsa di Megaluh Jombang, Rabu (03/12/2025).
PNIB juga menambahkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Sumatra, tetapi juga di Kalimantan Timur, Malinau di Kalimantan Utara, Sulawesi, Papua, serta sejumlah pulau kecil lainnya. PNIB menyatakan bahwa pola deforestasi dan alih fungsi lahan yang mereka sampaikan terjadi pada tahun 2010 hingga 2015. Kebijakan tersebut kembali menjadi sorotan karena dinilai memperparah kerusakan ekologis yang berujung pada bencana berulang alam yang terus berulang.
Gus Wal, menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kembali seluruh izin dan kebijakan kehutanan pada masa jabatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
“Ini bukan soal politik. Ini soal kemanusiaan, keselamatan jiwa rakyat dan keberlanjutan alam Indonesia. Kami mendesak negara dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan lingkungan,” terangnya.
PNIB menyerukan supaya pemerintah tidak ragu membuka kembali rekam jejak kebijakan kehutanan di masa depan. Lalu, demi memastikan adanya akuntabilitas dan mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah di masa mendatang. Pemerintah segera menetapkan apa yang terjadi di sumatra ini menjadi bencana nasional.
“Pemberian harus segera distribusikan bantuan logistik untuk korban bencana. Segera membentuk tim khusus untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana. Jika BNPB dan BPBD beserta relawan kewalahan mengingat ekstremnya lokasi bencana, pemerintah jangan ragu untuk menerjunkan Polri dan TNI untuk membantu masyarakat disana,” pungkasnya.
