LIPUTAN9.ID – Memasuki Pemilu 2024, peta politik koalisi sangat mengejutkan. Trigger utamanya adalah paska deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan berpasangan dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Paslon ini didukung oleh partai-partai Nasdem-PKB dan PKS. Yang menarik 2 partai religius PKB dan PKS memiliki corak ideologi keagamaan terkesan berseberangan satu sama lain; Partai Kebangkitan Bangsa (Ahlus Sunnah wal Jama’ah), dan Partai Keadilan Sejahtera sering di persepsi Wahabiah.
Koalisi PKB- PKS dan Nasdem memang pantas disebut koalisi perubahan. Bukan saja menghadirkan visi-misi dan program kerja yang akan memperbaiki hal-hal kurang baik, dan meneruskan hal-hal yang sudah baik, tetapi juga menghadirkan kebaharuan perilaku dan pemikiran politik. Anggapan bahwa partai politik berideologi Aswaja (PKB) mustahil berkoalisi dengan partai politik berideologi Wahabi-Salafi (PKS) telah dipatahkan.
Patahnya hipotesa perseteruan abadi antara politik Aswaja dan politik Wahabi-Salafi disebabkan kemunculan Koalisi Perubahan. Sebab, koalisi ini dibangun di atas dua spirit utama: pertama, persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan kedua, persatuan kebangsaan (wahdah wathaniyah). Dua terminologi ini sudah sangat populer di ruang-ruang akademik.
Persaudaraan kebangsaan melandasi lahirnya kecintaan pada bangsa (nasionalism), dan perjuangan membela bangsa (patriotisme). Cinta lahir karena saling mengenal satu sama lain, merasa nyaman saat bersama, dan terhubung lahir dan batin. Sementara bila cinta sudah tumbuh mekar, berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara menjadi sebuah keniscayaan. Saat itulah lahir yang disebut Persaudaraan Kebangsaan atau Ukhuwah Wathaniyah.
Persaudaraan Kebangsaan juga merupakan akar bagi pohon Persatuan dan Kesatuan Kebangsaan (Wahdah Wathaniyah). Persaudaraan adalah awal bagi persatuan dan kesatuan. Tanpa persaudaraan, persatuan mudah pecah dan runtuh. Sebuah negara yang gagal bersatu, diwarnai konflik dan perpecahan, disebabkan anak bangsanya tidak bersaudara. Dengan kata lain, Persatuan Bangsa dan Negara (Wahdah Wathaniyah) adalah buah manis Persaudaraan Kebangsaan. Koalisi PKB dan PKS adalah cerminan dari persaudaraan ini, dalam rangka mewujudkan persatuan.
Dalam buku “Al-Islam wa al-Hadharah Al-Gharbiyah,” Muhammad Muhammad Husain (1912-1982) mengatakan bahwa ukhuwah wathaniyah dari sekedar ukhuwah Islamiah. Siapapun yang tinggal di sebuah negara (wathan), maka wajib baginya untuk gotong royong (ta’awun) menyempurnakan kehidupan dan sistem (nizham) negaranya tersebut. Ada sebuah hikmah dari pasa sahabat Nabi saw., yang mengatakan: “sesuatu yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap muslim lainnya juga wajib dilakukan terhadap seluruh warga negaranya (ahlun wathan)” (hlm. 20).
Persaudaraan Kebangsaan ini sangat penting, terutama sejak sistem politik monarki terkubur sejarah, kemudian negara bangsa (nation state) lahir ke dunia, bersamaan pula dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Negara bangsa hadir sebagai imaji baru, yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Imaji ini tentang kedaulatan manusia dalam mengatur dirinya sendiri, dan menentukan nasibnya sendiri. Walaupun pada gilirannya berganti perspektif, dimana negara yang telah menerima mandat dari rakyat akan berperan dalam mengatur rakyatnya.
Kedaulatan manusia dalam mengatur dan menentukan, termasuk untuk bernegara, tidak serta merta muncul tanpa alasan. Bisa saja kesamaan identitas, bahasa, budaya, dan keyakinan menjadi alasan bersama manusia yang berdaulat dalam bertindak, berinteraksi, dan membangun pemerintahan sebuah negara. Namun, alasan-alasan bersama tersebut lahir dari proses panjang dialektika, dinamika, hingga sintesa berbagai kepentingan. Sering pula kesamaan identitas, bahasa, budaya, dan keyakinan menjadi faktor perpecahan.
Sementara Hasan Hanafi (1935-2021), dalam bukunya “Al-Yasar Al-Islami wa Al-Wahdah Al-Wathaniyah,” memberi porsi percakapan yang sangat luas tentang pentingnya persaudaraan kebangsaan sebagai basis utama terciptanya persatuan dan kesatuan. Hasan Hanafi mengatakan, “al-wahdah al-wathaniyah laisat mujarrad syi’ar wa da’wah bal hiya wahdah tubna bi al-hiwar baina al-tiyarat al-fikriah al-mukhtalifah allati hiya fi jawhariha tiyarat siyasiyah” (hlm. ).
Persatuan kebangsaan bukan semata-mata berdakwah dan menyampaikan syi’ar Islam. Tetapi juga persatuan kebangsaan yang lahir dari dialektika diantara berbagai pemikiran kebangsaan yang beragam; lebih-lebih aliran politik. Dengan kata lain, persatuan kebangsaan bukan pemaksaan, melainkan kesadaran yang tumbuh sepanjang proses dialektika dan musyawarah sehingga mencapai mufakat. Pemaksaan persatuan malah kontraproduktif, bahkan bisa menyebabkan perpecahan.
Telah begitu banyak bukti, ketika dialektika politik gagal melahirkan persatuan, maka keimanan akan Tuhan Yang Maha Esa dan kerasulan Muhammad saw bukan jaminan berhentinya konflik dan perpecahan. Sebut saja perang saudara di Yaman; dimana pihak pemerintah Yaman mendapat dukungan dari Arab Saudi dan pihak sipil (Houthi) yang anti-pemerintah didukung penuh oleh Iran (BBC, 23/03/2021). Atau, perang saudara yang terjadi di Suriah, dimana pihak pemerintah didukung oleh golongan Syi’ah Alawi dan pihak sipil yang anti-pemerintah didominasi warga Sunni, seperti ISIS dan Jabhat al-Nushra (Kompas, 12/02/2020).
Dengan demikian, koalisi PKS dan PKB merupakan cerminan dialektika dan musyawah politik yang diharapkan Hasan Hanafi. Koalisi pemikiran politik ala Aswaja dan pemikiran politik ala Wahabi-Salafi adalah pekerjaan bidan-bidan ideologi, yang membantu kelahiran persatuan dan kesatuan yang tidak dipaksakan melainkan didialogkan. Koalisi PKS dan PKB bukan saja menguntungkan bagi kepentingan pragmatis dan elektoral mereka, tetapi juga kepentingan para akademisi.
Para akademisi sangat butuh pada kehadiran fenomena baru, yang bisa dipakai untuk menguji hipotesa Hasan Hanafi bahwa Ukhuwan Wathaniyah maupun Wahdah Wathaniyah hanya akan lahir dari proses percakapan (hiwar) di antara pemikiran politik kebangsaan yang berbeda-beda (tiyarat al-fikriah al-mukhtalifah).Hasan Hanafi telah mewanti-wanti kita agar tidak terjebak pada kasus dunia Arab di Timur Tengah, yang diwarnai oleh konflik karena penyeragaman pemikiran dan raibnya percakapan pemikiran yang berbeda-beda (hlm. 448).
Dengan adanya koalisi PKS dan PKB, atau tepatnya koalisi ideologi Aswaja dan Wahabi, maka kegagalan dialog politik di Timur Tengah bisa diantisipasi sejak awal, agar tidak terjadi di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Di masa depan, jika koalisi PKS dan PKB ini berhasil mewujudkan persatuan kebangsaan (wahdah wathaniyah), maka sudah tiba waktunya untuk ukhuwah ormas-ormas keagamaan lainnya.
Dialektika (al-Hiwar), dengan demikian, adalah kunci penting dalam proses mencapai persaudaraan dan persatuan kebangsaan. Karenanya, dialektika harus dilakukan dengan kepala dingin, hati yang tenang, sehingga dialektika tidak berubah menjadi ajang perdebatan dan pintu masuk perpecahan yang lebih mendalam. Dialektika pemikiran-pemikiran politik berbeda, apabila gagal dijalankan, maka berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan di tingkat akar rumput.
Untuk menjamin dialektika pemikiran politik yang beragama (Aswaja dan Wahabisme-Salafisme) berjalan dengan damai dan kepala dingin, Hasan Hanafi memberikan batasan tegas, yaitu: “tatahaqqaqu wahdah wathaniyah idza ma a’thaina insan huquqahu awwalan tsumma thalabnahu bi wajibatihi tsaniyan,”(hlm. 136). Persatuan dan kesatuan bangsa terwujud bila hak-hak manusia dijamin lebih dulu, baru kemudian kewajiban-kewajibannya dituntut. Hak manusia harus diutamakan di atas kewajiban.
Ideologi Aswaja punya hak untuk eksis di tengah kehidupan umat, begitu pula dengan ideologi Wahabisme-Salafisme. Hanya dengan menjamin hak-hak yang beragam itu, maka kehidupan bangsa Indonesia akan selamanya terus majemuk, plural, dan harmonis. Setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk eksis, berekspresi, dan didengarkan. Karenanya, kaolisi PKB-PKS (Aswaja-Wahabi) diharapkan berhasil, baik dalam pemenangan Pemilu maupun dialektika ideologi kebangsaan. Sudah tiba saatnya untuk tetap bersatu dengan keragaman masing-masing.
Artikel ini tayang juga di Disway.id dengan judul yang sama Ukhuwah Wathaniyah dalam Koalisi Perubahan, Persatuan Aswaja, dan Wahabi, pada hari Kamis, 14 September 20223.
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
