Jakarta, LIPUTAN 9
Setelah versi quick count Pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang dengan selisih yang sangat lebar. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika calon presiden dan calon wakil presiden menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.
Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“PKB dan Nasdem punya kecenderungan,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat, Sabtu (17/2/2024).
Adi berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres. Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.
“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujarnya.
Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi. Apalagi, PDI-P telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan, PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.
“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDI-P dan PKS,” ungkap Adi.
Adi juga mengatakan “Di luar PDI-P dan PKS. Nasdem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambahnya.
Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang. Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi percuma.
“Tentu publik berharap PDI-P dan PKS itu berada di luar kekuasaan. Syukur kalau partai yang lain Nasdem, PKB, dan PPP juga berada di luar kekuasaan,” ujar pengamat politik UIN Syarif Hidyatullah Jakarta itu. (MFA)
