KOTA BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi Madong, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai upaya dalam mengatasi tantangan di sektor pendidikan dan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Bekasi.
Menurut Ahmadi, salah satu persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius adalah kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri.
“Saat ini kita kekurangan sekitar 1.400 guru, dan diperkirakan hingga tahun 2026 jumlahnya bisa mencapai 2.400 guru karena banyak yang memasuki masa pensiun,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ahmadi menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi.
“Tidak bisa pemerintah menyelesaikannya sendiri. Harus ada kolaborasi dengan organisasi, kampus, dan berbagai pihak lain,” tegasnya.
Komisi IV DPRD, kata Ahmadi, telah mendorong terjalinnya kerja sama antara Pemkot Bekasi dan sejumlah universitas, seperti UNISMA Bekasi serta Universitas Padjadjaran Bandung, guna meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru di wilayah tersebut.
Sebagai langkah solutif, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan kini tengah menjalankan program kerja sama dengan beberapa kampus untuk menugaskan mahasiswa pendidikan menjadi tenaga pengajar sementara di sekolah-sekolah.
“Mereka akan mendapat honor sekitar lima ratus ribu rupiah per bulan dan sertifikasi pengalaman mengajar yang bisa digunakan setelah lulus,” jelas Ahmadi.
“Ada MOU selama enam bulan. Saat masa libur, mereka fokus membantu di sekolah. Ini langkah kreatif untuk mengatasi kekurangan guru tanpa melanggar aturan Kemendikbud,” tambahnya.
Selain isu tenaga pendidik, Ahmadi juga menyoroti fenomena sekolah deprok, yakni siswa yang terpaksa belajar di bekas kantor kelurahan karena keterbatasan ruang belajar.
“Sebenarnya itu keinginan warga agar anak-anak bisa sekolah lebih dekat, tanpa harus jauh ke SMP Negeri 19,” paparnya.
Ia menjelaskan, lokasi tersebut awalnya direncanakan untuk Puskesmas, namun kemudian dijadikan sekolah persiapan yang menginduk ke SMPN 19. DPRD pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengusulkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui anggaran pusat jika belum dapat dibiayai oleh daerah.
Lebih lanjut, Ahmadi menyoroti ketimpangan jumlah sekolah negeri di beberapa wilayah, terutama di kawasan Jatisampurna dan perbatasan kota.
“Idealnya setiap kelurahan punya satu SMP. Artinya, Bekasi butuh setidaknya 56 sekolah negeri,” ujarnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendekati dua juta jiwa, kebutuhan tersebut semakin mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp1,8 triliun harus difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.
“Negara harus hadir memberikan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi, tapi faktanya hal-hal mendasar seperti ruang belajar dan meubeler masih belum terpenuhi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi IV, Ahmadi memastikan pihaknya akan terus mendorong pembahasan yang lebih matang terhadap program pendidikan pada tahun-tahun mendatang.
“Untuk tahun anggaran 2026 dan 2027, kami sepakat agar pembahasan rencana kerja Dinas Pendidikan dilakukan sejak awal dan lebih komprehensif,” pungkasnya.
(MFK)
