JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Ketahanan pangan bukan sekadar agenda ekonomi atau jargon teknokratis dalam pembangunan. Dalam kajian kami , ia adalah alat kedaulatan, kekuatan nasional, dan sumber legitimasi kekuasaan. Negara yang gagal mengelola pangan akan terjebak dalam ketergantungan, melemah di panggung internasional, dan rawan gejolak sosial. Maka dari itu, ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai isu politik utama—dan semua elemen bangsa, termasuk mahasiswa, wajib terlibat aktif.
Langkah strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) menjadi contoh nyata bagaimana mahasiswa dapat mengartikulasikan perannya secara konstruktif, cerdas, dan solutif. Dalam lanskap politik kontemporer yang penuh tarik-menarik kepentingan, kehadiran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan kontrol publik sangat dibutuhkan—terutama dalam sektor pangan, yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kita tidak sedang membicarakan sektor marjinal. Tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Rp224 triliun pada APBN, melampaui sektor migas. Ia tumbuh 10,45% secara tahunan—sebuah angka impresif yang memperlihatkan betapa strategisnya sektor ini dalam menopang stabilitas nasional. Namun, di balik angka itu, masih tersembunyi persoalan struktural: ketimpangan akses, dominasi tengkulak, distribusi hasil yang timpang, dan potensi permainan mafia pangan.
Apakah kita akan menyerahkan semua ini kepada pendekatan birokratis semata? Apakah cukup dengan Satgas Pangan berbasis semi-militer yang top-down? Tidak. Dalam sistem politik yang sehat, pengawasan dan keterlibatan masyarakat sipil adalah keniscayaan. Di sinilah mahasiswa harus berdiri: sebagai aktor politik, sebagai penjaga akuntabilitas negara, dan sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa.
Langkah BEM PTNU tidak hanya relevan—ia mendesak. Dengan mendampingi petani dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan benih hingga distribusi pasca panen, mahasiswa telah memasuki inti dari politik pangan. Mereka bukan sekadar peserta seminar atau pemrotes di jalan; mereka kini menjadi pelaku transformasi sosial yang bekerja nyata di lapangan.
Pemerintah memang telah merancang sistem distribusi berbasis koperasi seperti *Koperasi Merah Putih*, untuk memotong dominasi tengkulak. Tapi sistem secanggih apapun tak akan efektif tanpa pendampingan, edukasi, dan kontrol sosial yang kuat. Mahasiswa, dengan kapasitas intelektual dan jaringan sosial yang luas, adalah agen ideal untuk menjembatani jurang antara kebijakan dan realitas.
Lebih dari itu, mahasiswa juga memiliki peran strategis dalam menangkal infiltrasi kepentingan jangka pendek dalam sektor pangan. Ketika nilai ekonomi pangan naik, potensi korupsi dan manipulasi pun meningkat. Tanpa kontrol independen, kita hanya menciptakan ladang subur bagi mafia dan rente politik. Mahasiswa, sebagai elemen yang relatif bebas dari kepentingan pragmatis, harus hadir sebagai penjaga transparansi dan integritas.
Sebagai akademisi saya menegaskan: inilah bentuk baru dari gerakan mahasiswa. Bukan sekadar penekan dari luar sistem, tetapi juga mitra kritis yang bekerja di dalam realitas sosial-politik. Ini adalah wajah politik transformatif yang lebih matang—politik yang tidak hanya berbicara, tetapi bertindak.
Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan beras atau harga cabai. Ia adalah soal kedaulatan bangsa. Soal keadilan sosial. Soal masa depan generasi berikutnya. Dan tidak ada posisi netral dalam perjuangan sebesar ini.
Langkah BEM PTNU harus menjadi inspirasi dan pemantik bagi seluruh organisasi mahasiswa di Indonesia. Negara membutuhkan energi muda yang berani, cerdas, dan berpihak. Mahasiswa tidak lagi boleh berdiri di pinggir. Sudah saatnya mereka maju ke tengah panggung—bekerja bersama rakyat, mengawal negara, dan membangun sistem pangan yang adil, mandiri, dan berdaulat.
M. Nadhim Ardiansyah, Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU
