JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Beban kerja berat yang dialami panitia pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi perhatian. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu bekerja dalam durasi panjang dengan tekanan administratif dan psikologis yang tinggi, terutama pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
Sejumlah panitia pilkada menceritakan bahwa hari pencoblosan kerap berlangsung layaknya kerja maraton. Sejak pagi, mereka melakukan persiapan dan pengaturan pemilih, mengelola logistik dan administrasi, hingga melaksanakan penghitungan serta rekapitulasi suara yang sering berakhir larut malam.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Prof. Ali Mochtar Ngabalin, yang juga Visiting Professor of International Relations di National Research Tomsk State University (TSU), Rusia, serta Guru Besar Hubungan Internasional di Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan. Ia menilai beban kerja panitia pilkada belum sepenuhnya mendapat perhatian kebijakan yang memadai.
“Dari meja panitia inilah wajah demokrasi terlihat apa adanya. Di permukaan tampak tenang, tetapi di balik layar bebannya sangat besar,” ujar Prof Ngabalin pada Liptan9news di Jakarta, Senin (19/01/2026).
Menurutnya, setiap tahapan pemilihan menuntut konsentrasi tinggi karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil. Di lapangan, panitia juga harus menjaga ketertiban dan kepatuhan prosedur di tengah dinamika pemilih dan saksi, dalam situasi yang serba diawasi.
Tekanan kerja tersebut berdampak pada kondisi fisik dan mental panitia. Cerita tentang kelelahan, penurunan kesehatan, hingga perlunya masa pemulihan panjang menjadi pengalaman yang kerap berulang. Bahkan, terdapat kisah duka panitia yang wafat setelah menuntaskan tugasnya.
“Ini menyentuh sisi kemanusiaan demokrasi kita. Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari akurasi hasil, tetapi juga dari bagaimana negara merawat orang-orang yang bekerja di garis depan,” terangnya.
Sekali lagi, Ali Mochtar Ngabalin menyebut salah satu beban terberat panitia berasal dari proses penghitungan suara legislatif, khususnya pemilihan anggota DPRD. Banyaknya calon, panjangnya nama, serta detail pencatatan manual membuat proses tersebut sangat menyita energi dan waktu.
“Dalam situasi pengawasan ketat, panitia dituntut cepat sekaligus akurat. Ketika kondisi fisik menurun, tekanan psikologis justru meningkat,” utaranya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong perlunya evaluasi desain dan tahapan pemilihan. Salah satu opsi yang layak dikaji secara serius adalah penerapan sistem e-voting yang aman, terukur, dan dilakukan secara bertahap.
“E-voting membuka peluang penyederhanaan proses dan pengurangan beban fisik panitia. Ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi soal keberlanjutan demokrasi,” paparnya.
Ia mengakui penerapan e-voting membutuhkan investasi awal, perencanaan matang, serta sistem pengamanan yang ketat. Namun, menurut dia, investasi tersebut memiliki nilai strategis jangka panjang karena sistem dapat digunakan berulang dan terus disempurnakan.
“Sistem yang dibangun dengan standar keamanan tinggi bisa diaudit secara transparan dan menjadi fondasi demokrasi digital bagi generasi mendatang,” ungkapnya.
Dengan e-voting, proses penghitungan suara dinilai dapat berlangsung lebih cepat dan akurat, sementara beban pencatatan manual berkurang. Peran panitia pun dapat difokuskan pada fungsi pengawasan dan verifikasi.
“Demokrasi yang matang lahir dari kemauan belajar dari praktik lapangan. Pengaturan jam kerja yang manusiawi, pelatihan memadai, kesiapan logistik, serta pemanfaatan teknologi yang aman harus menjadi satu kesatuan kebijakan,” pungkasnya.
