JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditujukan untuk anak-anak yang kesulitan makan dan membutuhkan asupan gizi demi pertumbuhan. “Jangan dipolitisasi,” begitu kira-kira pesan yang ingin ditegaskan pemerintah. Dalam konteks sekolah dasar hingga menengah, argumentasi itu masih dapat dipahami. Negara hadir untuk memastikan generasi muda tidak tumbuh dalam keadaan lapar.
Namun persoalan mulai bergeser ketika wacana MBG masuk ke lingkungan universitas. Beberapa kampus negeri maupun swasta mulai ramai memperdebatkannya. Ada yang menerima dengan tangan terbuka, ada pula yang terang-terangan menolak. Perdebatan itu lalu menjelma menjadi kegaduhan baru di ruang akademik.
Saya tidak ingin terjebak dalam kubu pro atau kontra. Sebab inti persoalannya bukan sekadar soal sepiring makanan, melainkan bagaimana negara memahami hakikat universitas itu sendiri.
Universitas bukan ruang belas kasihan. Ia adalah dapur peradaban. Tempat lahirnya ilmuwan, ekonom, ahli pertanian, sosiolog, teknokrat, hingga calon pemimpin bangsa. Kampus dibangun bukan hanya untuk memastikan mahasiswa kenyang, melainkan agar pikiran mereka tumbuh liar, kritis, dan merdeka.
Di titik itu, intelektualitas tidak bisa dipersempit hanya dengan program makan gratis.
Yang lebih mendesak justru menghadirkan laboratorium yang layak, perpustakaan yang hidup, akses riset yang terbuka, beasiswa yang memadai, hingga fasilitas akademik yang mampu mencetak ahli sains, ahli sosial, ahli politik, dan berbagai disiplin lain yang benar-benar dibutuhkan bangsa. Sebab problem terbesar pendidikan tinggi hari ini bukan semata mahasiswa tidak makan, tetapi banyak kampus yang bahkan tidak mampu menyediakan ruang berpikir yang sehat.
Ironinya, di tengah biaya kuliah yang terus naik, uang praktikum yang mencekik, dan fasilitas kampus yang masih tertatih, negara justru terlihat lebih bersemangat membangun skema MBG di universitas. Pertanyaannya sederhana: apakah kampus sedang dipandang sebagai pusat pengembangan ilmu, atau sekadar objek program populis?
Mahasiswa membutuhkan ekosistem intelektual, bukan sekadar distribusi konsumsi.
Negara seharusnya memahami bahwa investasi terbesar universitas bukan pada dapur umum, melainkan pada kualitas manusianya. Sebab bangsa ini tidak akan maju hanya karena mahasiswa makan gratis. Bangsa ini maju ketika kampus mampu melahirkan penemu, pemikir, dan pemimpin yang berani menggugat masa depan.
Karena itu, wajar jika publik mulai bertanya: di tengah carut-marut pendidikan tinggi, mengapa orientasi kebijakan justru bergerak pada hal-hal yang bersifat simbolik?
Dan ketika pertanyaan itu muncul, publik tentu berhak curiga bahwa sebagian pengambil kebijakan tampaknya lebih sibuk memastikan mahasiswa makan, daripada memastikan mahasiswa berpikir.
M Nadhim Ardiansyah, Dir Pertanian dan Energi BEM PTNU Se Nusantara
Parktek Dapur MBG Sekedar Cari Untung, 49 SPPG Ditangguhkan BGN
