REMBANG | LIPUTAN9NEWS
Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi, menegaskan bahwa momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama harus dijadikan titik balik untuk mengembalikan PBNU pada Khittoh 1926 sebagai organisasi perjuangan ulama dan umat, bukan justru terseret menjadi alat legitimasi agenda global yang dinilai menjauh dari ruh perjuangan Nahdliyin.
Menurut Gus Rosikh, NU sejak awal berdiri memiliki fondasi perjuangan yang kuat dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah, mempertahankan kedaulatan bangsa, serta membela kaum tertindas di berbagai belahan dunia, termasuk perjuangan rakyat Palestina. Karena itu, ia mengingatkan agar PBNU tidak kehilangan arah, akibat berbagai kepentingan geopolitik internasional yang berpotensi menyeret organisasi ke dalam pusaran agenda asing.
Ia menyoroti adanya berbagai dinamika yang berkembang di tubuh PBNU belakangan ini, termasuk indikasi pembentukan jejaring strategis global yang dinilai perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan identitas dan garis perjuangan organisasi. Dalam dokumen analisis yang beredar, disebutkan adanya indikasi normalisasi kepentingan global dan upaya menjadikan PBNU sebagai kekuatan baru dalam jejaring kemitraan strategis internasional.
“Muktamar ke-35 harus menjadi momentum muhasabah besar. PBNU jangan sampai hanya menjadi stempel agenda global yang bertentangan dengan cita-cita para muassis NU. Organisasi ini lahir untuk menjaga agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi kendaraan kepentingan elit global,” ujar Gus Rosikh dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (20/05/2026)
Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan supremasi Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam arah perjuangan organisasi. Menurutnya, penguatan peran ulama menjadi sangat penting agar NU tidak mudah diarahkan oleh kepentingan politik maupun geopolitik sesaat.
Dalam dokumen refleksi kritis yang menjadi bahan pembahasan sejumlah kalangan Nahdliyin, terdapat dorongan untuk mengembalikan marwah Syuriyah sebagai pengendali tertinggi organisasi serta mencegah manuver geopolitik sepihak. Selain itu, juga terdapat seruan untuk menghentikan aliansi yang dinilai merugikan garis perjuangan Palestina serta melakukan evaluasi terhadap forum-forum strategis yang dianggap bermasalah.
Gus Rosikh menilai, NU harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat Islam Indonesia yang independen, berdaulat, dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan global mana pun. Ia mengingatkan bahwa kekuatan utama NU selama hampir satu abad terletak pada kedekatannya dengan rakyat, pesantren, ulama kampung, serta tradisi keilmuan yang mandiri.
“Kalau NU kehilangan independensinya, maka yang hilang bukan hanya marwah organisasi, tetapi juga kepercayaan umat. Jangan sampai nama besar NU dipakai untuk membungkus kepentingan yang justru melukai hati warga Nahdliyin sendiri,” terangnya.
Selain itu, Gus Rosikh juga mendorong adanya pembenahan kaderisasi di internal organisasi agar tetap berpijak pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang dinilai menyimpang dari garis perjuangan NU. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan pentingnya membersihkan ruang kaderisasi elit organisasi dari pengaruh kurikulum maupun narasumber yang dianggap membawa infiltrasi ideologi tertentu.
Di akhir pernyataannya, Gus Rosikh berharap Muktamar ke-35 NU benar-benar menjadi forum konsolidasi moral dan ideologis untuk mengembalikan PBNU kepada Khittoh 1926, memperkuat persatuan warga Nahdliyin, serta meneguhkan NU sebagai benteng keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang tetap berpihak kepada rakyat kecil dan perjuangan umat Islam dunia.
“NU harus kembali menjadi jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang berkhidmat untuk umat, bukan sibuk menjadi bagian dari percaturan agenda global yang menjauh dari amanah para pendiri,” pungkasnya.
