YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali menembus level Rp17.665 per dolar AS sebagai alarm serius terhadap kondisi ekonomi nasional yang semakin menekan masyarakat kecil.
Menurutnya, situasi tersebut tidak bisa dianggap sekadar dinamika pasar global, melainkan cerminan lemahnya ketahanan ekonomi nasional dan lambannya langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Tegar menilai, anjloknya rupiah telah memicu dampak berantai di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok, pupuk, BBM, biaya distribusi, hingga bahan baku industri menjadi bukti bahwa pelemahan rupiah tidak berhenti pada transaksi dolar semata, tetapi langsung menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.
“Rakyat kecil memang tidak memegang dolar dalam aktivitas sehari-hari, tetapi mereka merasakan dampaknya secara langsung ketika harga sembako naik, pupuk mahal, biaya transportasi meningkat, dan penghasilan tetap stagnan. Jadi persoalan ini tidak bisa disederhanakan hanya karena masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar,” ujar Tegar dalam keterangannya, Rabu (20/05/2026).
Ia juga menyentil narasi sejumlah pejabat negara yang dinilai terlalu normatif dan kurang mencerminkan keresahan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Menurutnya, pernyataan pemimpin negara seharusnya mampu menghadirkan ketenangan sekaligus solusi konkret, bukan justru memberi kesan bahwa persoalan ekonomi rakyat dapat dianggap sepele.
“Ketika rupiah melemah, yang pertama kali terkena dampak adalah rakyat kecil. Petani mengeluhkan harga pupuk, pelaku UMKM kesulitan membeli bahan baku, biaya pendidikan naik, dan daya beli masyarakat terus menurun. Negara tidak boleh hanya hadir lewat pernyataan optimisme tanpa langkah nyata,” terangnya.
BEM PTNU DIY menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini merupakan alarm keras yang harus direspons dengan kebijakan luar biasa dan terukur. Pemerintah didorong untuk tidak hanya mengambil langkah reaktif, tetapi segera memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan cadangan devisa, pengendalian impor, perlindungan sektor pertanian, serta keberpihakan nyata kepada UMKM dan ekonomi desa.
Tegar menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat kecil dan tidak terjebak pada pendekatan ekonomi yang elitis serta jauh dari realitas sosial masyarakat.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya ekonomi yang terdampak. Ketimpangan sosial bisa semakin melebar, angka kemiskinan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut tergerus. Ini bukan hanya ancaman krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui narasi politik semata, melainkan membutuhkan keberanian mengambil kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di akar rumput.
“Mahasiswa akan tetap menjadi pengingat moral bagi pemerintah. Sebab ketika ekonomi melemah, rakyat kecil tidak punya ruang perlindungan sebesar para elite. Mereka yang pertama terkena dampak dan paling lama menanggung akibatnya,” pungkas Tegar.
